Mengapa Publik Membela KPK?

bela KPK

Oleh Firdaus Cahyadi
Harian KONTAN, Senin, 17 Juli 2017 / 11:54 WIB

 

Akhir-akhir ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mendapat sorotan masyarakat. Tapi bukan prestasi terkait fungsi DPR menghasilkan produk Undang-Undang, melainkan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lantaran hak angket itu condong memperlemah penegakan hukum terhadap kasus korupsi.

 

Idealnya, publik akan mendukung hak angket DPR, karena mereka dipilih langsung dalam pemilu. Namun, faktanya publik lebih cenderung membela KPK dan melawan DPR. Kenapa itu bisa terjadi?

 

Di depan media massa, seperti biasa, para wakil rakyat pendukung hak angket terhadap KPK, mengatakan bahwa hak angket tidak bertujuan menyerang lembaga yang selama ini terkenal galak terhadap para koruptor itu. Klaim mereka, hak angket itu untuk memperbaiki kelemahan dan memperkokoh sistem pemberantasan korupsi.

 

Namun, sulit untuk tidak mengatakan bahwa hak angket terhadap KPK itu bertujuan melemahkan KPK secara politis. Menurut organisasi masyarakat yang selama ini fokus menangani isu korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW), pansus hak angket KPK kini dikuasai orang yang berkepentingan. Pendapat ICW itu didasarkan pada fakta bahwa sebagian anggota pansus KPK adalah orang yang justru namanya pernah disebut dalam kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP).

 

Pengungkapan skandal korupsi e-KTP oleh KPK menjadi pemicu protes sejumlah anggota DPR. Protes itu bermula dari sejumlah nama anggota DPR disebut menerima aliran uang dari skandal korupsi proyek tersebut. Berdasarkan keterangan penyidik, nama-nama yang disebutkan dalam dakwaan e-KTP itu didasarkan atas keterangan Miryam S Haryani.

 

Korupsi tampaknya sudah menjadi penyakit akut di negeri ini. Kerugian akibat tindakan korupsi di negeri ini mencapai ratusan trilyun rupiah. Sejarawan asal Inggris Prof. Peter Carey menyebut sepanjang 2001-2015, kerugian Indonesia akibat korupsi mencapai Rp 205 triliun. Celakanya, cuma 11% saja atau senilai Rp 22 triliun selamat lewat proses peradilan. Padahal, sejumlah uang yang dirampok para koruptor itu bisa digunakan untuk membangun berbagai fasilitas publik bagi rakyat.

 

KPK kemudian hadir untuk menyelamatkan uang rakyat dari jarahan para koruptor. Selama ini KPK sudah berhasil menjerat para elite politik dan penegak hukum aktif dalam kasus korupsi. Beberapa jenderal aktif di kepolisian, jaksa hingga Ketua Mahkamah Konstitusi pernah dijerat KPK dalam kasus korupsi. Bahkan ketua umum Partai Politik, menteri hingga anggota DPR juga sering diseret ke pengadilan perkara korupsi oleh KPK.

 

Tak heran, bagi perampok uang rakyat, keberadaan KPK adalah ancaman nyata. Lembaga ini pun sering mengalami pelemahan. Pimpinannya sering dikriminalisasi. Tujuannya agar lembaga anti-korupsi ini lemah dan kemudian mati dengan sendirinya. Kematian KPK adalah sebuah kado terindah bagi para perampok uang rakyat.

 

KPK akan terus diserang selama lembaga anti korupsi itu terus galak terhadap para perampok uang pajak rakyat. Kehadiran KPK adalah gangguan terhadap kenyamanan para koruptor yang selama ini nyaman berlindung dibalik kekuasaan, baik politik maupun ekonomi. Bagi mereka KPK adalah musuh utama yang harus dilenyapkan. Bila kemudian tidak bisa, KPK harus ditundukkan.

 

Jika KPK sudah mulai menunjukan keberhasilannya menyeret para koruptor ke penjara, sesuai dengan fungsinya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan DPR? Apakah berhasil menelurkan aturan yang berpihak pada kepentingan rakyat?

 

Untuk menjawabnya mari kita lihat data terkait dengan UU yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, pada tahun 2012, sebanyak 29% produk undang-undang telah dibatalkan MK. Pembatalan ini jelas sebagai indikator buruknya kualitas produksi dari undang-undang tersebut.

 

Ambil contoh Muhammadiyah yang menggugat tiga UU ke MK tahun 2015 yakni UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), dan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

 

Banyaknya UU yang dibatalkan MK sejatinya menjadi pukulan telak terhadap kualitas DPR. Wakil rakyat gagal melindungi kepentingan pembayar pajak dalam proses legislasi di DPR. Inilah yang membuat publik pro KPK.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: