Awas, Kutukan Proyek Infrastruktur

Infrastruktur adalah proyek andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Proyek itu diyakini akan mampu membangkitan pertumbuhan ekonomi. Jika kemudian proyek infrastruktur ini mampu membangkitkan ekonomi tantu itu sebuah berkah. Tapi bila kemudian proyek infrastruktur itu justru menjadi pesta para koruptor, maka itu adalah kutukan.

Korupsi adalah kutukan pertama yang akan menyertai proyek infrastruktur. Menurut ICW (Indonesia Corruption Watch),  kerugian akibat korupsi terkait proyek infrastruktur mencapai Rp486,5 miliar

Di tengah kutukan korupsi di sektor infrastruktur itulah pemerintah memangkas anggaran belanja infrastruktur. Alasan utamanya, karena keterbatasan dana di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Statistik Indonesia menunjukan bahwa karena keterbatasan dana dan faktor ekonomi, pemerintah telah memangkas anggaran belanja infrastruktur hingga 2019 menjadi Rp 4,7 kuadriliun.

Data Statistik menjukan bahwa sejauh ini sudah tersedia pipeline (rencana induk) pembangunan infrastruktur senilai Rp 570 triliun. Sebesar Rp 300 triliun untuk proyek jalan tol, Rp 200 triliun untuk kilang minyak, dan Rp 70 triliun untuk pembangunan hub pelabuhan. Angka sebesar itu nantinya diharapkan tidak diambil dari anggaran pemerintah. Pertanyaannya apakah dengan tidak mengandalkan dana dari pemerintah, proyek infrastruktur dengan sendirinya bebas dari korupsi?

Meskipun mengandalkan pendanaan dari swasta bukan berarti korupsi tidak akan terjadi di proyek ini? Jawabnya jelas tidak. Berdasarkan Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM, jumlah terpidana korupsi dari sektor swasta mencapai 670 orang sepanjang 2001-2015. Jumlah itu sama dengan 26,26 persen dari total terpidana korupsi dari pelbagai profesi yang mencapai 2.551 orang.

Jadi, meskipun tidak lagi menggunakan anggaran pemerintah, bukan berarti korupsi akan hilang begitu saja. Korupsi di sektor infrastruktur ini bisa saja masuk melalui pintu perijinan. Sektor swasta bisa saja kemudian memberikan suap kepada aparat pemerintah agar mempermudah perijinan. Dalam hal ini yang sering dikorbankan adalah perijinan terkait dengan lingkungan hidup.

Dari sinilah kutukan proyek infrastruktur berlanjut. Proyek infrastruktur bisa saja lolos dari kutukan korupsi, namun kutukan lain segera menyusulnya. Kutukan itu berupa kerusakan lingkungan hidup.

Proyek pembangunan jalan tol misalnya, adalah proyek yang sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Proyek itu akan memicu alih fungsi lahan yang besar-besaran dari daerah resapan air menjadi kawasan terbangun. Jika itu yang terjadi meningkatnya kejadian bencana ekologi berupa banjir dan tanah longsor di setiap musim hujan adalah sebuah keniscayaan.

Belum lagi dampak meningkatnya pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang berujung pada polusi udara dan pemborosan bahan bakar minyak. Semakin besar bahan bakar minyak yang dibakar oleh kendaraan bermotor pribadi semakin besar pula emisi yang dihasilkan untuk merusak atmosfir bumi.

Dikorbankannya persoalan lingkungan hidup bukan hanya terjadi pada proyek pembangunan jalan tol. Pada proyek pembangunan kereta apai cepat Jakarta Bandung pun nampaknya persoalan kesimbangan alam tidak menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan.

Direktur Utama PT Kereta Api Cepat Indonesia China, Hanggoro Budi Wirjawan mengatakan bahwa izin pemakaian kawasan hutan terbit dalam waktu tiga hari, sangat cepat. Padahal luas kawasan hutan yang dilalui proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini adalah sekitar 58 hektare untuk jalur sepanjang 142 kilometer.

Meskipun nantinya proyek kereta api cepat tidak didanai oleh APBN, bila terjadi bencana ekologi karena proyek infrastruktur yang mengabaikan kesimbangan alam, rakyatlah yang akan menanggung kerugian. Rakyat harus membayar kenaikan biaya kesehatan akibat bencana ekologi yang terjadi. Bahkan bukan tidak mungkin rakyat harus mengorbankan keselamatan jiwanya jika terjadi bencana ekologi.

Dua kutukan besar proyek infrastruktur, berupa korupsi dan kerusakan lingkungan hidup harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Dua kutukan itupun harus mendapatkan pengawasan dari masyarakat sebagai pembayar pajak. Jangan sampai nafsu besar untuk membangun infrastruktur justru menjadikan korupsi sebagai oli pembangunan dan menjadikan rakyat sebagai tumbalnya. Jika itu terjadi  maka tidak perlu kita terlebih dulu selesai membaca buku Das Kapital untuk mengatakan bahwa itu sebuah ketidakadilan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: