Dampak Ekologi Jalan Tol Baru di Jabodetabek

Menarik tulisan dari saudara Ronny P. Sasmita, Senior Economic Action Indonesia (EconAct) di kolom opini Harian Jawa Pos pada Maret lalu. Dalam tulisan itu saudara Ronny mengungkapkan bahwa dari sisi urgensi ekonomi strategis, penambahan panjang jalan tol memang sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Terutama untuk wilayah yang arus kendaraannya padat seperti di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi).

Salah satu dasar pijakannya adalah bahwa meningkatnya volume kendaraan di kawasan Jabodetabek. Sehingga menurutnya, mau tidak mau, penambahan volume kendaraan itu mesti didukung penambahan kapasitas jalan tol.

Data Statistik menunjukan bahwa Investasi yang diperlukan untuk proyek tol tersebut diperkirakan sebesar Rp 78 triliun. Biaya terbesar kebutuhan dana tersebut antara lain diperlukan untuk konstruksi jalan sebesar Rp 38 triliun dan pembebasan tanah sebesar Rp 14,69 triliun.

Statistik Indonesia, terkait dengan pembangunan jalan tol di Jabodetabek menunjukan bahwa penambahan jalan tol di Jabodetabek memiliki panjang total 263 kilometer dan rencananya akan mulai beroperasi pada 2021 mendatang. Dari angka statistik itu juga terlihat, dari 263 kilometer panjang jalan, ruas 6 jalan tol dalam kota baru di Jakarta menjadi jalan tol yang terpanjang, sekitar 70 kilometer.

Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah benarkah penambahan jalan tol akan mampu mengatasi kemacetan lalu lintas?

Sayangnya justru penelitian di berbagai negara, termasuk di Indonesia justru menunjukan sebaliknya. Pembangunan jalan raya baru, termasuk jalan tol justru akan menambah kemacetan lalu lintas. Penyebabnya, pembangunan jalan tol justru akan meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor.

Di California Amerika Serikat misalnya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa setiap 1% penambahan panjang jalan dalam setiap satu mil jalur akan menghasilkan peningkatan kendaraan bermotor sebesar 0,9% dalam waktu lima tahun (Hanson, 1995).

Sebuah studi di University of California di Berkeley antara 1973 dan 1990 didapatkan bahwa untuk setiap 10% penaikkan kapasitas jalan raya (termasuk jalan tol), lalu lintas juga naik sekitar 9% dalam waktu 4 tahun. (1 Carol Jouzatis. “39 Million People Work, Live Outside City Centers.” USA Today, November 4, 1997: 1A-2A).

Lantas, bagaimana dengan di Indonesia? Studi kelayakan pembangunan jalan tol dalam Kota Jakarta (PT Pembangunan Jaya, Mei 2005). Dalam studi itu justru terungkap bahwa setiap pertambahan jalan sepanjang 1 kilometer di Jakarta akan selalu dibarengi pertambahan 1.923 mobil pribadi. Ribuan mobil akan segera memadati lalu lintas di Jabodetabek, begitu jalan tol baru selesai dibangun. Apa itu artinya? Artinya, kemacetan lalu lintas makin sulit diurai di kawasan Jabodetabek.

 
Akhirnya, kemacetan lalu lintas yang akan makin sulit diurai akibat pembangunan jalan tol baru itu akan berdampak ekologis. Memang, dampak ekologis pembangunan jalan tol ini sering dilupakan atau bahkan disembunyikan. Banyak orang mengedepankan dampak ekonomi dari pembangunan jalan tol. Padahal bila dampak ekologi itu dikonversikan dengan uang, jauh lebih besar daripada dampak ekonomi yang didapatkan.

Salah satu dampak ekologis dari kemacetan lalu lintas adalah polusi udara. Pada tahun 2010 misalnya, warga Jakarta membayar Rp 38,5 trilyun untuk pengobatan 6 jenis sakit/penyakit akibat pencemaran udara (US-EPA/UNEP/KLH/KPBB, 2012). Bisa dibayangkan, berapa biaya yang harus dikeluarkan warga Jabodetabek akibat polusi udara sebagai dampak dari kemacetan lalu lintas yang dibangkitkan oleh pembangunan jalan tol baru di Jabodetabek.

Pertanyaan berikutnya, tentu saja adalah apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jabodetabek? Jawabannya sederhana, pemerintah harus tetap konsisten membangun infrastruktur transportasi massal. Pembangunan infrastruktur transportasi massal tidak boleh diintrupsi oleh pembangunan jalan raya baru, terlebih jalan tol. Kenapa demikian? Karena bila pembangunan infrastruktur transportasi massal diintrupsi oleh pembangunan jalan raya baru, tujuan untuk memindahkan pengguna kendaraan bermotor pribadi ke transportasi massal akan sia-sia.

Bahkan dana yang seharusnya untuk membangun jalan tol bisa dialihkan dan difokuskan untuk mengembangkan transportasi massal. Dana untuk membangun 6 jalan tol dalam kota Jakarta sebesar Rp 42 triliun misalnya,  berdasarkan hitungan dan analisis Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, bisa digunakan untuk merevitalisasi layanan bus Transjakarta beserta seluruh bus umum reguler yang bukan transjakarta. ITDP Indonesia menghitung bahwa revitalisasi sistem bus transjakarta dan angkutan umum reguler dengan dana sebesar Rp 42 triliun bisa mengangkut 1,5 juta orang per hari dan bisa memberi layanan gratis selama 20 tahun bagi penggunanya.

Jabodetabek justru tidak butuh jalan tol baru. Infrastruktur tranposrtasi massal yang terintegrasi lebih dibutuhkan warga Jabodetabek. Jika jalan tol akan dibangun akan lebih baik bila dibangun di luar Jawa. Itu akan lebih bermanfaat secara ekonomi, dibandingkan terus menambah jalan tol baru di wilayah Jabodetabek.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: