Perlindungan Data Pribadi dan Ekonomi Digital

Ekonomi digital. Sebuah kalimat yang sering kali menjadi jargon dan diyakini mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Keyakinan itu sebenarnya tidak berlebihan, karena pertumbuhan pengguna internet di Indonesia memang cukup tinggi.

Data Statistik menunjukan bahwa untuk periode 2015-2020, proyeksi pertumbuhan rerata tahunan (CAGR) Indonesia adalah 19 persen. Angka itu bahkan melebihi negara-negara ASEAN dan juga Amerika Serikat.

pertumbuhan internet Indonesia

Pertumbuhan pengguna internet itu tentu sebuah kabar gembira bagi pelaku ekonomi digital. Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia juga dibarengi dengan pertumbuhan konsumen online. Statistik Indonesia menunjukan bahwa pada 2016, berdasarkan riset dari eMarketer, diperkirakan konsumen online akan mencapai 8,6 juta orang. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 7,9 juta orang.

Tak heran kemudian, angka ini menjadi pemicu tumbuhnya aplikasi online di negeri ini. Dan sekarang kita bisa memesan pesawat hingga ojek secara online. Semua serba cepat dan mudah kita lakukan.

Namun, seiring perkembangan aplikasi online itu muncul persoalan baru. Jika persoalan baru ini tidak segera ditangani secara serius berpotensi akan merusak pertumbuhan ekonomi digital. Persoalan baru itu adalah perlindungan data pribadi.

Sebenarnya, perlindungan data pribadi bukan hanya diperlukan di ranah online saja. Namun, penggunaan seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital, data pribadi konsumen semakin rentan untuk digunakan diluar tujuannya semula. Bahkan, data pribadi dalam ekonomi digital bisa jadi menjadi komoditas. Padahal hak warga negara untuk mendapat perlindungan negara atas data pribadinya.

Sayangnya, hingga tulisan ini dibuat, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kita tidak pernah tahu, data pribadi kita saat kita melakukan transaksi online digunakan untuk apa setelah transaksi tersebut selesai. Apakah data pribadi kita diperjualbelikan?

Jangankan transaksi online, kita juga tidak pernah tahu, digunakan untuk apa data pribadi kita, saat kita membuat akun email dan media sosial. Apakah data kita diperjualbelikan atau diserahkan ke badan intelejen untuk memata-matai aktivitas online kita?

Perlindungan data pribadi seiring dengan perkembangan teknologi internet menjadi penting. Persoalannya bukan hanya diperjualbelikan atau tidak data pribadi pengguna internet, namun juga bisa jadi mengancam keselamatan jiwa pengguannya.

Adalah istri saya. Beberapa tahun yang lalu ia menulis komplain di sebuah portal berita ternama. Seharusnya redaksi portal berita itu merahasiakan data pribadi penulisnya, seperti nomor telepon dan alamat rumah. Namun, portal berita itu membuka data pribadi penulisnya. Akibatnya, istri saya justru mengalami intimidasi melalui telepon terkait dengan komplain yang ditulisnya oleh oknum tertentu. Portal berita yang bersangkutan tidak bisa disalahkan juga, karena memang belum ada aturan untuk melindungi data pembaca dan penulis di media onlinenya.

Untuk itulah, perlu segera dibuat UU Perlindungan Data Pribadi. Mengapa harus diatur dalam tingkat UU, bukan peraturan pemerintah atau menteri komunikasi dan informatika? Jawabannya, peraturan di bawah UU tidak mencukupi untuk mengatur perlindungan data pribadi. Data pribadi adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM). Setiap pengaturan terkait dengan HAM harus diatur di tingkat UU. Karena hanya ditingkat UU lah, sebuah kebijakan melibatkan diskusi dengan wakil rakyat yang dipilih secara demokratis.

Sayangnya, baik pemerintah maupun DPR, nampaknya belum menyadari pentingnya perlindungan data di era digital ini.  UU ITE yang oleh sebagian orang diklaim sebagai induk dari UU terkait transaksi elektronik, tidak secara jelas mengatur perlindungan data pribadi ini. Justru yang mengemuka di UU ITE adalah soal pencemaran nama baik, yang sejatinya justru di luar ranah transaksi elektronik.

Pemerintah dan wakil rakyat nampaknya belum sadar, bahwa ekonomi digital justru menjadi ancaman bagi warga negara bila tidak diimbangi dengan perlindungan data pribadi. Mereka ikut mempropagandakan ekonomi digital di berbagai media, namun tidak menyadari bahwa  hak warga berupa data pribadi makin rentan disalahgunakan seiiring dengan maraknya ekonomi digital.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: