Over Blocking, Bom Waktu di Balik Pesatnya Ekonomi Digital

Siang itu di gerbong KRL jurusan Bogor-Jakarta Kota disesaki oleh penumpang. Meskipun begitu tidak menyurutkan mereka untuk terus memainkan gadgetnya. Ada diantara mereka yang sekedar main game online, browsing berita hingga menggunakan aplikasi yang ada di smartphonenya.

Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, jumlah pengguna internet di Indonesia terus tumbuh. Statistik Indonesia mengungkapkan bahwa per akhir 2014, dari total 64,8 juta rumah tangga, sebanyak 28,7 persen telah memiliki akses internet. Jumlah ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding 2010 lalu yang hanya mencapai 14 persen.

Pertumbuhan jumlah pengguna internet di Indonesia adalah peluang baru bagi tumbuhnya ekonomi digital. Data Statistik menyebutkan bahwa transaksi perdagangan digital Indonesia tumbuh pesat. Data eMarketer menunjukkan bahwa transaksi e-commerce Indonesia mencapai Rp 25,1 triliun pada 2014 dan akan naik menjadi Rp 69,8 triliun pada 2016, dengan kurs rupiah Rp 13.200 per dolar Amerika. Demikian pula pada 2018, nilai perdagangan digital Indonesia akan terus naik menjadi Rp 144,1 triliun.

Dengan kata lain, ekonomi digital sedang naik daun. Ini sebenarnya bukan hanya gejala di Indonesia. Namun juga di banyak negara. Tak heran dalam hampir setiap perundingan perdagangan bebas, persoalan ekonomi digital ini masuk di dalam pembahasannya. Biasanya, pembahasan terkait ekonomi digital dalam perdagangan bebas masuk melalui bab mengenai pengaturan tentang Perlindungan Hak Cipta. Namun di sinilah justru letak bom waktu di balik pesatnya perkembangan ekonomi digital.

Dalam pengaturan hakcipta di internet di hampir semua perundingan perdagangan bebas selalu membenarkan adanya pemblokiran terhadapkonten yang diduga melanggar hak cipta.

Teks TPP 18.82.3 (a)
“With respect to the functions referred to in paragraph 2(c) and paragraph 2(d), these conditions shall include a requirement for Internet Service Providers to expeditiously remove or disable access to material residing on their networks or systems upon obtaining actual knowledge of the copyright infringement or becoming aware of facts or circumstances from which the infringement is apparent, such as through receiving a notice157 of alleged infringement from the right holder or a person authorised to act on its behalf”

Indonesia-EU CEPA Article XX
(b V) the provider removes or disables access to the information it has stored upon obtaining knowledge30 of the fact that the information at the initial source of the transmission has been removed from the network, or access to it has been disabled

Persoalan pemblokiran konten di website atau blog yang diduga melanggar hakcipta adalah persoalan yang serius dalam konteks kebebasan  berekspresi, hak atas informasi dan pengetahuan di internet. Pemblokiran di internet atas nama perlindungan hak cipta akan berpotensi menyebabkan timbulnya risiko pemblokiran berlebihan (over-blocking) dan kurangnya efektivitas dari cara ini.

Over blocking ini akan merugikan publik pengguna internet. Hak mereka atas informasi dan pengetahuan akan dilanggar ketika over blocking terhadap konten-konten internet atas nama perlindungan hak cipta terjadi. Oleh karena itu idealnya, pengaturan tentang blocking konten ini diatur dalam undang-undang. Siapa yang memiliki wewenang memblokir konten, untuk tujuan apa dan bagaimana kompensasi bila terjadi over blocking harusnya diatur secara jelas dalam UU. Sehingga ada kepastian hukum terkait dengan persoalan pemblokiran ini.

Sayangnya, di Indonesia, persoalan pemblokiran konten di internet hanya diatur dalam UU Hak Cipta. Namun, peluang over blocking masih terlihat jelas. Dalam ketentuan itu juga tidak diatur bagaimana ganti rugi seandainya situs yang bersangkutan terbukti tidak melanggar hak cipta, sementara konten yang ada di dalamnya sudah terlanjur diblokir.

Berikut beberapa aturan mengenai pemblokiran dalam UU  No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 55
(1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
(2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan basil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik
tidak dapat diakses.

(4) Dalam hal penutupan situs Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Di sisi lain, perlindungan terhadap Hak Cipta di internet diyakini akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital. Namun, di sisi lain, perlindungan hak cipta yang berlebihan akan mengorbankan hak warga atas informasi dan pengetahuan. Kesimbangan antara menjaga pertumbuhan ekonomi digital dengan memenuhi hak warga atas informasi dan pengetahuan ini harus diciptakan.

Over blocking terhadap situs-situs atas nama perlindungan hak cipta, yang menjadi bom waktu ekonomi digital, harus dihindarkan. Peluang-peluang overb blocking harus ditutup rapat-rapat. Tidak perlu takut dan malu untuk merubah beberapa ketentuan di UU Hak Cipta untuk melindungi hak pengguna internet atas informasi dan pengetahuan.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: