Mengatasi Problem Kemiskinan di Perkotaan

Tuhan begitu pemurah terhadap Bangsa Indonesia. Kakayaan alam negeri ini berlimpah. Di daratan Indonesia adalah negeri yang diberikan kelimpahan hutan hujan tropis yang terbentang luas. Di lautan, kekayaan alamnya juga melimpah, bukan hanya ikan namun juga sumberdaya mineral.

Pertanyaannya kemudian adalah siapa yang memiliki kekayaan alam yang melimpah itu? Untuk menjawabnya marilah kita buka-buka data mengenai Indonesia.

Statistik Indonesia tentang kesenjangan ekonomi membuat kita, sebagai anak bangsa, miris. Bagaimana tidak, sebuah laporan tahunan “Global Wealth Report 2016” dari Credit Suisse menyebutkan ketidakmerataan ekonomi Indonesia mencapai 49,3 persen. Itu artinya hampir setengah aset negara dikuasai satu persen kelompok terkaya nasional.

Fenomena kesenjangan ekonomi juga terlihat dalam laporan Oxfam dan INFID dengan judul, “Menuju Indonesia yang Lebih Setara.” Dalam laporan itu terungkap bahwa kekayaan kolektif dari 4 orang terkaya Indonesia tercatat mencapai US$ 25 miliar, setara dengan gabungan kekayaan 40 persen penduduk termiskin sekitar 100 juta orang.

Kesenjangan ekonomi di Indonesia sulit dibantah. Dan memang bukan untuk dibantah, tapi untuk dicarikan solusinya. Untuk memberikan solusi dari ketimpangan ekonomi itu, tentu kita harus mengetahui di mana ketimpangan ekonomi itu berada?

20170223_102523_harianterbit_ketimpanganData Statistik menunjukan bahwa rasio gini perkotaan tercatat sebesar 0,409 dan perdesaan sebesar 0,316.  Gini Rasio merupakan indikator untuk menggambarkan ketimpangan atau ketidakmerataan dengan nilai berada dalam rentang 0-1. Bila nilainya 0 maka terjadi pemerataan sempuna sementara jika nilainya 1 maka terjadi ketimpangan sempurna.

Kota, pusat pertumbuhan ekonomi, ternyata memiliki tingkat kesenjangan ekonomi yang tinggi. Dengan bahasa awam, ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada diperkotaan dinikmati oleh segelintir orang kaya, sementara mayoritas warga miskinya hanya menjadi penonton dari pameran kemewahan kaum kaya di perkotaan.

Sebagai pusat pertumbuhan, tentu tidak sulit mendapatkan pekerjaan di kota dibandikan di desa. Lantas, apa yang membuat kesenjangan ekonomi di kota melebar. Marilah kita lihat dari model pembangunan di perkotaan yang sejak awal memang didesain untuk menguntungkan kelas menengah-atas. Atau dengan kata lain bias kelas menengah-atas.

Model pembangunan infrastruktur transportasi misalnya. Di perkotaan lebih suka membangun jalan raya baru daripada infrastruktur transportasi massal. Di Jakarta, sebagai Ibukota negara dapat dijadikan contoh dalam hal ini.

Di Jakarta, meskipun juga dibangun infrastruktur transportasi massal, namun itu dinegasikan dengan proyek 6 jalan tol baru dalam kota. Pembangunan 6 tol dalam kota hanya akan memfasilitasi pergerakan mobil pribadi.

Studi kelayakan pembangunan jalan tol dalam Kota Jakarta (PT Pembangunan Jaya, Mei 2005) mengungkapkan bahwa setiap pertambahan jalan sepanjang 1 kilometer di Jakarta akan selalu dibarengi pertambahan 1.923 mobil pribadi. Dapat dibayangkan berapa ratus ribu mobil lagi yang akan berkeliaran di Jakarta jika dibangun 6 jalan tol dalam kota baru sepanjang 69,77 km

Bandingkan bila dana untuk membangun 6 tol dalam kota, yang menguntungkan pemilik mobil itu, sebanyak Rp.42 trilyun-an itu untuk merevitalisasi transportasi massal. Menurut hitungan dan analisis Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia,dana sebesar Rp 42 triliun itu bisa digunakan untuk merevitalisasi layanan bus Transjakarta beserta seluruh bus umum reguler yang bukan transjakarta. ITDP Indonesia menghitung bahwa revitalisasi sistem bus transjakarta dan angkutan umum reguler dengan dana sebesar Rp 42 triliun bisa mengangkut 1,5 juta orang per hari dan bisa memberi layanan gratis selama 20 tahun bagi penggunanya. Wow..

Bukan hanya kebijakan transportasi massal yang bias kelas menengah-atas. Kebijakan agraria pun begitu juga. Di perkotaan, sebagian besar tanah dikuasai oleh perusahaan pengembang property. Harga tanah pun melonjak. Hanya orang-orang kaya yang bisa membeli tanah di perkotaan. Sementara mereka yang miskin harus tersingkir di pinggiran kota. Ironisnya, bila lahan sudah dikuasai semua oleh segelintir orang kaya, pemerintah pun memberikan ijin kawasan pesisirnya direklamasi untuk pemukiman mewah dan kawasan komersial baru kaum kaya. Lagi-lagi para nelayan pun disingkirkan dari sumber-sumber kehidupannya.

Mengatasi ketimpangan ekonomi di perkotaan? Bisa. Dan itu harus diawali dengan merubah model pembangunan yang bias kelas menengah-atas. Model pembangunan harus diarahkan untuk berpihak pada mereka yang miskin. Pertanyaannya? Beranikah, para pejabat publik di perkotaan melakukan revolusi kebijakan itu?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: