Jejak Ekologi Pembangunan Ibukota

banjir-sman2-bogor

Sore itu, suasana tegang menyelimuti sekolah SMAN 2 Kota Bogor. Teriakan histeris membahana seiring jebolnya tanggul yang membuat sekolah itu mengalami banjir bandang. Dua orang meninggal dunia akibat bencana ekologi yang terjadi itu.

Oleh: Firdaus Cahyadi

Kolom opini, Harian Bisnis Indonesia

11 Maret 2017

Senin, 27 Februari 2017, mungkin adalah hari yang tidak bisa dilupakan oleh seluruh siswa SMAN 2 Kota Bogor.

Sore itu, suasana tegang menyelimuti sekolah. Teriakan histeris membahana seiring jebolnya tanggul yang membuat sekolah itu mengalami banjir bandang. Dua orang meninggal dunia akibat bencana ekologi yang terjadi itu.

Banjir sebenarnya tidak hanya terjadi di SMAN 2 Bogor. Pada hari yang sama, di perumahan Tamansari Persada juga dilanda banjir. Lokasi perumahan itu kira-kira 1 kilometer dari SMAN 2 Bogor.

Perumahan ini memang menjadi langganan banjir apabila hujan turun di Kota Bogor. Namun, tampaknya pemerintah Kota Bogor tidak membiarkan hal itu terus terjadi dan tidak melihatnya sebagai indikasi krisis ekologi di kawasan Bogor.

Kota Bogor dijuluki sebagai kota hujan. Sebagai kota hujan, sudah seharusnya mempersiapkannya dengan kawasan resapan air. Kawasan resapan air itu dapat berupa ruang terbuka hijau (RTH).

Dengan banyaknya RTH, sebagian besar air hujan akan terserap dalam tanah. Sehingga sedikit air larian (run off) yang masuk ke sistem drainase.

Banjir bandang di SMAN 2 Bogor dan Perumahan Tamansari Persada diakibatkan sistem drainase yang tidak lagi bisa menampung air.

Penyebabnya, sebagian besar air hujan tidak terserap dalam tanah, tetapi justru menjadi run off yang masuk ke sistem drainase. Sebagus apapun sistem drainase tidak akan mampu menampung air jika run off tidak dikendalikan.

Maraknya alih fungsi lahan terbuka hijau di Bogor adalah penyebab meningkatnya run off setiap kali hujan datang. Sudah menjadi rahasia umum, saat ini di Kota Bogor marak pembangunan pemukiman oleh pengembang properti.

Tanah yang dulunya sawah dan RTH tiba-tiba begitu cepat berubah fungsi menjadi kompleks perumahan.

Proporsi RTH sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Wilayah Perkotaan yaitu 30% dari luas kota.

Berdasarkan ketentuan itu, Kota Bogor yang memiliki luas wilayah ±11.850 hektare seharusnya memiliki RTH seluas 3.555 hektare. Luas RTH itu terdiri dari 20% RTH publik dan 10 % RTH privat. Lantas, bagaimana kondisi RTH Kota Bogor?

Kondisi RTH di kota hujan ini sangat jauh dari kondisi ideal. Hingga 2016, Kota Bogor baru memiliki RTH sebesar 2,7% merupakan RTH publik dan RTH privat 36,84%. Sebuah komposisi RTH yang jauh dari ideal menurut UU No. 26 Tahun 2007.

Apa itu RTH privat? RTH privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik swasta yang ditanami tumbuhan.

Oleh karena milik privat, tidak ada jaminan tidak ada alih fungsi di kemudian hari. Dominasi komposisi RTH privat ini juga mengindikasikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak memiliki kendali atas ruang kotanya.

Alih-alih menambah RTH publik, Pemkot Bogor justru membabat pohon di jalur hijau sepanjang jalan Sholeh Iskandar, yang tak jauh dari SMAN 2 Bogor dan Perumahan Tamansari Persada, untuk pembangunan jalan tol baru.

Pembangunan jalan tol baru ini untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang semakin parah di kota ini. Kemacetan itu disebabkan serbuan kelas menengah yang memilih tinggal di Kota Bogor.

Serbuan kelas menengah untuk tinggal di kota hujan ini juga menimbulkan alih fungsi lahan secara besar-besaran. Menurut Dinas Pertanian Kota Bogor, pada tahun 2015, dari 700. 000 hektare lebih lahan pertanian di Kota Bogor, pada 2015 ini hanya tersisa 320.000 hektare lebih.

Sementara pada tahun yang sama, sebuah pengembang properti mengajukan 338 hektare sawah untuk dialihfungsikan. Di Bogor Selatan, sebuah pengembang properti juga mengajukan 75 hektare lahan untuk dialihfungsikan. Sebuah perumahan di wilayah Tajur pun mengajukan alih fungsi lahan seluas 220 hektare pada Dinas Pertanian Kota Bogor.

Pembangunan kawasan pemukiman di Kota Bogor yang menggusur daerah resapan air ini tidak bisa dilepaskan oleh model pembangunan yang ada di Ibu Kota.

Kota Jakarta yang terus dibangun menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan menjadikan kota ini menjadi incaran sebagian warga di Indonesia untuk mengais rezeki. Hampir 60% uang beredar di Jakarta.

Masifnya pembangunan di Jakarta juga membuat harga tanah di kota ini semakin mahal yang tak pernah terjangkau oleh mereka yang berada di kelas menengah, apalagi kelas bawah, yang sehari-hari bekerja di Jakarta. Pada 2015, misalnya, harga lahan di Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan, berkisar Rp70 juta—Rp80 juta hingga Rp100 juta per meter persegi.

Siapa yang bisa membeli harga tanah semahal itu? Jawabannya ada dua. Pertama, perusahaan properti yang menggunakan lahan yang dikuasainya untuk akumulasi kapital.

Kedua, orang-orang super kaya di Indonesia. Sayangnya, jumlah mereka hanya segelintir dibandingkan dengan mayoritas para pekerja yang tak sanggup membeli tanah di Jakarta.

Sebagian kelas menengah yang bekerja di Jakarta itu kemudian mencari pemukiman di sekitar Jakarta, salah satunya di Kota Bogor.

Kondisi ini kemudian dibaca oleh perusahaan pengembang properti, yang sebagian mungkin juga sudah menguasai lahan di Jakarta, untuk menguasai tanah di Kota Bogor guna dibangun kompleks perumahan.

Dari sinilah krisis ekologi di kota hujan, dan juga di kota-kota penopang Ibu Kota, dimulai.

Wali Kota Bogor bisa saja mulai memulihkan krisis ekologi di kotanya dengan jalan mengefektifkan perizinan dengan kajian lingkungan hidup yang ketat. Namun, itu tidak cukup akar persoalan krisis ekologi dari jejak pembangunan Ibu Kota harus diselesaikan.

Model pembangunan yang menjadikan Jakarta sebagai pusat ekonomi, tidak bisa tidak, harus dibongkar.

Tanpa mengubah model pembangunan Ibu Kota, jejak ekologi Jakarta akan meninggalkan rangkaian krisis ekologi di Kota Bogor dan kota penopang lainnya.

Pertanyaannya adalah mampukah Gubernur DKI Jakarta mendatang berani mengubah model pembangunan
yang terbukti menyisakan ben cana ekologi di kawasan sekitarnya?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: