Ahok, Sang Penerus Orde Baru

aHOK SOEHARTO1

“LSM ngotot minta bagi lahan padahal tanah milik negara. Itu seperti cara komunis,” ucap Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ahok. Stigma komunis yang dilekatkan kepada LSM itu terkait penggusuran di Waduk Peluit Jakarta. Ahok menilai keinginan yang disampaikan oleh LSM, agar warga diberikan lahan di kawasan lain dan menolak tinggal di rusun seperti pemikiran komunis.

Stigma komunis terhadap mereka yang mencoba melawan penggusuran pernah dilontarkan oleh Presiden Soeharto saat pemerintah Orde Baru menggusur warga untuk proyek waduk Kedungombo di tahun 1985. Pada saat itu, Soeharto menuduh para pembangkang yang menolak digusur dalam proyek Kedungombo sebagai ‘kepala batu’, dan kemudian memberikan stigma bahwa wilayah tersebut pada masa lalu dikenal sebagai basis komunis. (Unfinished Nation, Max Lane, 2014).

Lantas, masih ingatkah kita tentang konsep Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Ahok. “Kalau saya ditanya, ‘Apa HAM  anda?’ Saya ingin 10 juta orang hidup, bila dua ribu orang menentang saya dan membahayakan 10 juta orang, (maka dua ribu orang itu) saya bunuh di depan anda,” kata Ahok dengan wajah serius, “Itu HAM saya. Supaya kamu tahu, saya punya pandangan. Itu saya. Saya nggak mau kompromi. Saya bunuh di depan anda dua ribu, depan TV, semua itu. Korbankan dua ribu di atas 10 juta,” tutur Ahok dalam suasana hening ruangan berisi belasan peserta rapat itu.

Entah mengapa, setiap membaca itu kita jadi ingat terhadap alasan yang membenarkan pembunuhan dan pemenjaraan orang-orang yang dituduh komunis tanpa proses pengadilan di awal Orde Baru. Pembantaian dan pemenjaraan massal itu dilakukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara.

Apa yang terjadi di era kegelapan Orde Baru, seperti terulang lagi. Dan yang mengulang itu justru orang yang dipuja-puja oleh kelas menengah (ngehek) sebagai tokoh pembaharu dan anti-korupsi.

Kita tinggalkan persoalan konsep HAM Ahok dan Orde Baru. Beberapa waktu yang lalu seorang intelektual, bergelar doktor, bilang bahwa kehebatan Ahok adalah bisa menggerakan birokrasi.

Yah, kalau menggerakan birokrasi, Orde Baru lah jagonya. Padahal, pejabat publik tidak bisa diuukur hanya pada kemampuannya menggerakan birokrasi. Tapi keberpihakannya terhadap rakyat yang terpinggirkan. Orde Baru, bisa menggerakan birokrasi, tapi untuk menindas rakyatnya sendiri.

Diteruskannya Orde Baru di era Jakarta Baru, tidak hanya pada tataran konsep, tapi juga dalam proyek. Masih ingat proyek reklamasi Teluk Jakarta. Ya, proyek warisan Orde Baru pun dilanjutkan oleh Ahok saat ini.

Sama seperti karakter proyek pembangunan Orde Baru yang selalu menguntungkan segelintir kaum kaya. Proyek reklamasi Teluk Jakarta pun juga demikian. Proyek mengurug laut itu ditujukan untuk menambah pasokan lahan bagi pembangunan pemukiman mewah dan kawasan komersial baru kaum kaya.

Jangan menjadi sok sosialis, bertanya tentang nasib nelayan yang tersingkir dari sumber-sumber kehidupannya. Karena reklamasi Teluk Jakarta bukan ditujukan untuk kepentingan nelayan yang berada di level kelas sosialnya tidak sederajat dengan segelintir kaum kaya.

Jangan pula sok environmentalis, bertanya tentang dampak lingkungan hidupnya. Sebagian mantan aktivis lingkungan yang kini berada di kekuasaan akan memberikan seribu satu alasan untuk membenarkannya.

Ini Jakarta Orde Baru bung, bukan sekedar Jakarta Baru!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: