Kemana Arah Nawacita?

 

kakekjokowi

 

Ada yang menarik di sepanjang jalan raya di Kulonprogo Jogjakarta.  Di sepanjang jalan raya di kawasan itu terpampang spanduk yang menolak pembangunan bandara baru. Mengapa warga Kulonprogo menolak pembangunan bandara baru? Bukankah bandara baru akan memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi di kawasan itu?

 

Bandara baru Yogyakarta itu menurut rencana membutuhkan lahan seluas 627-650 hektar.  Dari segi luas bandara yang akan dibangun, jelas pembangunan itu akan membangkitkan ekonomi di Kulonprogo. Hotel, mall dan kawasan komersial lainnya akan segera bermunculan di kawasan itu.

 

Namun, bagi warga sekitar persoalannya bukan hanya angka-angka pertumbuhan ekonomi yang pada kenyataannya tidak pernah mereka nikmati. Bagi warga Kulonprogo, kehadiran bandara baru itu justru akan menjadi bencana bagi keberlanjutan kehidupan mereka.

 

Bagaimana tidak, bandara baru itu akan menggusur sekitar 2.300 warga yang 80%-nya adalah petani. Lahan yang akan digusur juga bukanlah lahan tidur atau tandus, melainkan lahan yang sangat produktif dan menyangga kebutuhan ekonomi tak kurang dari 10.000 warga lain di sekitarnya, yang bekerja sebagai buruh tani ataupun hidup dari hasil alam non-pertanian setempat. Jadi secara kasat mata pembangunan bandara hanya akan menguntungkan segelintir orang yang bisa jadi bukan penduduk sekitar.

 

Pembangunan yang tidak menguntungkan penduduk sekitar bukan hanya terjadi di Kulonprogo namun juga di wilayah lain di Indonesia. Masyarakat Suku Dayak Iban juga mengalami hal yang sama.

 

Dalam sebuah kesaksian di acara inkuiri nasional tentang hak masyarakat adat atas wilayah hutan yang diselenggarakan oleh Komnas HAM untuk region Kalimantan pada awal Oktober 2014 silam terungkap bahwa Suku Dayak Iban sebelumnya memiliki hutan yang lebat. Hutan itu menghasilkan kayu berharga, seperti tengkawang. Tapi kini semuanya sudah habis tergusur perusahaan kelapa sawit. Alam sebagai sumber kehidupan masyarakat adat tiba-tiba telah berubah menjadi hamparan perkebunan sawit milik orang-orang kota.

 

Sebuah penelitian Rights and Resources Initiative yang berjudul “Global Capital, Local Concessions: A Data Driven Examination of Land Tenure Risk and Industrial Concessions in Emerging Market Economies” mengungkapkan bahwa sedikitnya 56.102 ha lahan adat di Kalimantan mengalami tumpang-tindih dengan konsesi perkebunan kelapa sawit.

 

Bahkan model pembangunan yang justru mengusir warga sekitar dari sumber-sumber kehidupannya juga terjadi di Ibukota. Reklamasi Teluk Jakarta adalah contohnya. Proyek reklamasi Teluk Jakarta akan menyingkirkan nelayan dari sumber-sumber kehidupannya. Tak heran kemudian nelayan Teluk Jakarta menggugat ijin reklamasi itu di pengadilan. Gugatan nelayan pun dimenangkan. Bahkan pemerintah pusat pun menghentikan reklamasi di salah satu pulau buatan itu.

 

Di berbagai daerah pembangunan yang menyingkirkan masyarakat lokal mendapat perlawanan dari masyarakat, baik melalui jalur litigasi (gugatan di pengadilan) maupun non-litigasi. Namun, meskipun demikian pembangunan yang mendapat perlawanan dari masyarakat itu justru mendapat pembelaan dari elite politik.

 

Di Jakarta, meskipun perlawanan nelayan terhadap reklamasi Teluk Jakarta menang dan kemudian dikuatkan oleh keputusan pemerintah pusat, namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama justru mengatakan pihaknya bakal tetap melanjutkan proyek reklamasi.

 

Hal yang sama juga dialami oleh masyarakat adat yang hutan adatnya digusur perusahaan sawit dan tambang. Alih-alih melindungi hutan adat, elite politik di Jakarta justru mengusulkan munculnya Undang Undang (UU) perlindungan sawit.

 

Hal yang sama juga dialami oleh petani Kulonprogo yang menentang pembangunan bandar udara baru di Jogjakarta. Bahkan elite politik setingkat Wakil Presiden Jusuf Kalla justru menginginkan pembangunan bandara baru di Kulonprogo dipercepat. Bagi warga masyarakat lokal, percepatan pembangunan itu berarti juga percepatan penyingkiran mereka dari sumber-sumber kehidupan.

 

Pembangunan seperti di atas, meskipun sekilas terlihat sebagai pembangunan fisik, sejatinya bukan hanya persoalan teknis saja. Pembangunan adalah persoalan politik. Karena pembangunan adalah persoalan akses sumberdaya ekonomi.

 

Pembangunan di Kulonprogo akan memberikan akses sumberdaya ekonomi bagi pengembang property dan kawasan komersial baru, sementara akses petani terhadap sumberdaya ekonomi justru ditutup. Reklamasi Teluk Jakarta, juga memberikan akses terhadap sumberdaya ekonomi bagi pengembang property dan kawasan komersial baru untuk kelas menengah di Jakarta, tapi menyingkirkan nelayan dari sumber kehidupannya. Begitu pula pembangunan industri sawit dan tambang di kawasan hutan yang menyingkirkan masyarakat adat dari sumber-sumber kehidupannya.

 

Politik pembangunan yang sekarang sedang dimainkan oleh para elite politik di tingkat lokal dan pusat adalah politik pembangunan yang keblinger. Politik pembangunan yang keblinger itu justru semakin memperkuat belenggu kemiskinan masyarakat lokal. Sebaliknya, justru semakin memakmurkan kelas menengah atas. Pendek kata, politik pembangunan yang keblinger itu telah membuat yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki pekerjaan rumah mengimplementasikan jargon Nawacita untuk meluruskan politik pembangunan yang keblinger itu. Presiden Jokowi masih memiliki sedikit waktu untuk merubah arah politik pembangunan ini, sesuai dengan cita-cita Nawacita. Kita tentu tidak ingin jargon Nawacita justru menjadi alat untuk terus melegitimasi politik pembangunan yang keblinger itu.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: