Ketika Pemerintah Kecanduan FTA

capitalist-greed
“Ekonomi Indonesia adalah ekonomi terbuka. Indonesia dengan penduduk 250 juta merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan Indonesia bermaksud untuk bergabung dengan Trans Pasific Partnership (TPP),” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers bersama Obama, di Gedung Putih, Washington DC, seperti ditulis di berbagai media akhir Oktober ini.

Dengan pernyataan Presiden Jokowi itu berarti Free Trade Agreement (FTA) yang akan ditandatangani Indonesia pun akan bertambah. TPP sendiri adalah rencana perjanjian dagang yang dirundingkan oleh Australia, Brunei, Chili, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat, dan Vietnam pada Agustus 2013 silam.

FTA adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas yang gencar dilakukan setelah perjanjian WTO (World Trade Organization) berkali-kali mengalami kebuntuan. Indonesia yang sebenarnya memiliki landasan sistem ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 pun justru seperti kecanduan menandatangani FTA ini.

Hingga tahun ini saja setidaknya sudah ada delapan FTA yang ditandatangani Indonesia. FTA yang ditandatangani Indonesia itu antara lain, FTA ASEAN (AFTA), FTA ASEAN-Australia-New Zealand, FTA ASEAN-China, FTA, ASEAN-India, FTA ASEAN-Jepang, FTA ASEAN-Korea, FTA Indonesia-Jepang dan FTA Indonesia-Pakistan.

Dari sudut pandang korporasi besar, semakin banyak FTA yang ditandatangani akan semakin membawa peluang bagi korporasi tersebut untuk mengakumulasi laba. Bukan hanya itu, semakin banyak FTA yang ditandatangani oleh negara akan semakin kuatlah posisi korporasi dan sebaliknya semakin lemahlah posisi negara. Kenapa bisa demikian?

Hal tersebut dikarenakan perdagangan bebas mensyaratkan pengurangan peran negara dalam mengeluarkan kebijakan yang dinilai bisa menghambat perdagangan. Negara hanya diperlukan untuk menjamin agar pasar bebas berjalan lancar dan melindungi pelaku pasar, dalam hal ini korporasi. Dalam kamus perdagangan bebas, negara diharamkan memberikan subsidi harga barang dan jasa bagi masyarakat, karena subsidi berarti akan menganggu berjalannya mekanisme pasar, meskipun subsidi itu diperntukan untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam kamus perdagangan bebas, negara juga diharamkan membuat kebijakan yang merugikan korporasi dan menghambat investasi. Meskipun aturan yang dilakukan itu bertujuan untuk melindungi keselamatan masyarakat dari kerusakan lingkungan hidup dan bahaya lainnya yang disebabkan oleh aktivitas korporasi. Dalam kamus perdagangan bebas, penduduk di suatu negara hanya dipandang sebagai konsumen, bukan warga negara dengan segala hak azasi yang harus mendapat perlindungan negara.

Salah satu upaya menarik investasi di era perdagangan bebas adalah dengan mengendurkan aturan yang terkait dengan lingkungan hidup. Di Indonesia aturan mengenai lingkungan hidup sudah seringkali dilonggarkan untuk memfasilitasi pergerakan modal.

Baru-baru ini misalnya, meskipun sebagian wilayah Indonesia sedang dilanda kabut asap akibat pembakaran lahan dan hutan, pemerintah Presiden Jokowi justru mengeluarkan kebijakan mempermudah perijinan pelepasan hutan. Sesuai kebijakan deregulasi Presiden Jokowi, ijin pelepasan kawasan hutan yang semula bisa mencapai 2-4 tahun bisa dipersingkat menjadi 12-15 hari. Padahal hutan bukan saja berfungsi ekonomi, namun juga ekologi. Hutan di Indonesia juga bukan ruang hampa yang tidak berpenghuni. Di Indonesia, sebagaian masyarakat adat telah turun temurun tinggal di dalam hutan dan memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari.

Sebuah penelitian Rights and Resources Initiative yang berjudul “Global Capital, Local Concessions: A Data Driven Examination of Land Tenure Risk and Industrial Concessions in Emerging Market Economies” mengungkapkan bahwa sedikitnya 56.102 ha lahan adat di Kalimantan mengalami tumpang-tindih dengan konsesi perkebunan kelapa sawit. Lantas, bagaimana kajian tentang tumpang tindih ini bisa dikaji dan diselesaikan dalam waktu kurang dari sebulan? Bagaimana pula kajian dampak lingkungan hidup dapat dilakukan secara menyeluruh dan dalam bila perijinannya dipatok harus selesai dalam waktu maksimal 15 hari?

Sebelumnya, pada bulan April, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan bahwa pihaknya akan mempermudah penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan pihak terkait diperbolehkan mengerjakan konstruksi sambil ijin diproses.

Bukan hanya sampai disitu kemudahan yang akan diberikan terhadap proyek infrastruktur yang akan dibangun di kawasan hutan. Untuk proyek infrastruktur di kawasan hutan KLHK tidak mewajibkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), cukup upaya kelola/pantau lingkungan (UKL/UPL).

Di sisi lain, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyo pada periode 2016-2019 akan dibangun 36 bendungan yang membutuhkan 10.087 hektar kawasan hutan. Sementara pembangunan irigasi menggunakan 110.570,54 hektar. Infrastruktur itu rencananya akan dibangun di kawasan hutan produksi dan lindung.

Hal tersebut di atas baru contoh dari sektor kehutanan. Masih banyak hal di sektor lain yang memperlihatkan bahwa semakin banyak fasilitas yang diberikan kepada korporasi berpotensi berbanding terbalik dengan kepentingan masyarakat terkait dengan kelestarian lingkungan hidup. Dan semakin negeri kita kecanduan FTA akan semakin besar pula potensi kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, hal itu disebabkan hampir semua FTA bertujuan mengurangi kontrol negara, termasuk dalam melindungi keselamatan warganya dari bahaya kerusakan lingkungan hidup.

Jika kemudian TPP benar-benar ditandatangani pemerintah, apakah dampak buruk bagi masyarakat dari potensi kerusakan ekologi ini juga masuk perhitungan sebelum mengambil keputusan? Dari serangkaian FTA yang ditandatangani pemerintah selama ini, nampaknya kepentingan masyarakat untuk terhindar dari bencana ekologi belum menjadi bahan pertimbangan di saat pemerintah menandatangani perdagangan bebas.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: