Perlawanan Siti Nurbaya

Perempuan itu bernama Siti Nurbaya Bakar. Pada saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7, ia dipercaya menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Sebuah kementerian yang memiliki kekuasaan besar di negeri ini di sektor sumberdaya alam.

Pada mulanya, diangkatnya Ibu Siti Nurbaya, demikian ia akrab dipanggil, menjadi menteri LHK mendapat keraguan dari sebagian aktivis lingkungan hidup. Latarbelakang Ibu Siti Nurbaya yang berasal dari partai politik salah satu sebabnya. Hal itu dikarenakan beberapa kasus korupsi di sektor sumberdaya alam yang berujung pada kerusakan lingkungan hidup justru melibatkan elite politik yang berasal dari partai politik.

Namun, seiring dengan perjalanan waktu, keraguan itu nampaknya semakin sirna. Di laman media sosialnya (7/8), Ibu Siti Nurbaya menuliskan status yang sangat keras bahwa ia tidak akan mundur selangkah pun untuk melawan pelaku pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan ritual bencana ekologi kabut asap. Pernyataan keras Ibu Menteri Siti Nurbaya pun lantas menjadi viral di dunia maya.

Peryataan keras Menteri Ibu Siti Nurbaya itu terkait dengan berbagai halangan dan rintangan yang dilakukan pihak perusahaan di saat jajaraan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hendak menggali informasi lebih dalam terkait kebakaran hutan dan lahan. Bahkan terkahir, ada seroang yang mengaku anggota TNI menghalangi sidak Badan Restorasi Gambut (BRG) ke lokasi kebakaran hutan dan lahan.

Pernyataan Ibu Siti Nurbaya sangat berani. Betapa tidak, pernyataan itu muncul di tengah aparat kepolisian menjadi sorotan publik karena mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) terhadap belasan perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Akhir-akhir ini ritual kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan kembali mulai menyelimuti Riau. Akibatnya, korban pun berjatuhan. Data dari Dinas Kesehatan Riau pada 27 Agustus lalu tercatat dalam sehari ada 69 orang warga Bengkalis yang menderita sakit akibat polusi asap. Jumlah tersebut antara lain sebanyak 63 orang terkena infeksi saluran pernafasan atas (ISPA). Sementara, 4 orang terkena iritasi kulit, dan sisanya orang terkena asma dan iritasi mata

Pernyataan Ibu Siti Nurbaya ini telah membangkitkan harapan baru bagi masyarakat yang selama ini nyaris putus asa melihat dan bahkan menjadi korban dari krisis ekologi yang semakin meluas. Krisis ekologi bukan hanya terjadi di Riau. Hampir seluruh Indonesia kini sedang mengalami krisis ekologi. Dan krisis ekologi itu selalu saja ditandai oleh upaya mengkambinghitamkan fenomena alam sebagai penyebabnya.

Masih ingat bencana ekologi lumpur Lapindo di Sidoarjo? Dalam bencana ekologi itu, para pejabat publik, dengan tanpa merasa bersalah menjadikan alam sebagai penyebab semburan lumpur. Akibatnya, hingga kini tidak ada yang bertanggungjawab atas rehabilitasi kerusakan ekologi akibat semburan lumpur Lapindo. Ironisnya, meskipun belum jelas siapa pihak yang akan bertanggungjawab merehabilitasi kerusakan ekologi yang terjadi akibat semburan lumpur Lapindo 2006 silam, kini Lapindo Brantas justru telah mengantongi izin dari Kementerian ESDM untuk melakukan pengeboran ulang sumur (workover) di Blok Brantas, Sidoarjo.

Setiap kali para pejabat publik sibuk mencari kambing hitam atas terjadinya krisis ekologi maka di waktu yang bersamaan mereka sedang mengaburkan penyebab yang sesungguhnya terjadi. Artinya, krisis ekologi akan terus terjadi dalam skala yang lebih besar.

Pernyataan keras Ibu Siti Nurbaya seakan ingin mengakhiri kebiasaan pejabat dan aparat pemerintah yang selalu mengkambinghitamkan alam sebagai penyebab bencana ekologi seraya memanjakan perusahaan yang diduga menjadi penyebab terjadinya bencana ekologi tersebut. Namun, pernyataan keras Ibu Siti Nurbaya itu bukan tanpa resiko. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pernyataan keras seorang menteri terkait dengan krisis ekologi akan berujung pada diakhirinya dengan pergantian menteri.

Kita tentu masih ingat bagaimana Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli diganti hanya beberapa saat setelah menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Dan kini, penggantinya, Luhut Binsar Panjaitan, justru melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta itu. Belajar dari kejadian itu, jelas posisi Ibu Siti Nurbaya sebagai Menteri LHK menjadi rawan.

Terkait dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta, pertanyaannya kemudian adalah, apakah Ibu Menteri Siti Nurbaya masih berani melakukan perlawanan? Sudah menjadi rahasia publik bahwa Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan termasuk elite politik yang memiliki posisi kuat di pemerintahan sekarang. Terlebih partai politik tempat Ibu Siti Nurbaya pernah aktif, kini mendukung Ahok menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Sementara kita tahu, bahwa Gubernur Ahok sangat ingin proyek reklamasi Teluk Jakarta dilanjutkan.

Terkait dengan itulah, perlu dukungan moral dari publik agar Ibu Siti Nurbaya tetap berani dan konsisten terhadap tekadnya untuk melawan penjahat ekologi. Bukan saja dalam kasus kebakaran lahan dan hutan namun juga dalam kasus lingkungan hidup lainnya. Krisis ekologi di nusantara telah mengancam keselamatan warga. Tidak ada cara lain selain mengakhirinya. Dalam konteks itulah dukungan publik terhadap keberanian Ibu Siti Nurbaya diletakan.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: