Krisis Iklim, Indonesia Perlu Ubah Model Pembangunan

Juli lalu adalah bulan yang berat bagi warga Jawa Tengah. Bagaimana tidak, di bulan Juli tahun ini kekeringan makin meluas di kawasan itu. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah mengunkapkan bahwa hingga awal bulan Juli sebanyak 530 desa mengalami kekeringan. Desa yang mengalami kekeringan itu tersebar di 80 kecamatan.

Celakanya, kekeringan bukan hanya terjadi di Jawa Tengah melainkan juga terjadi di Sumatera Selatan dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ratusan hektar sawah di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan dikabarkan mengalami gagal panen karena kekeringan.

Sementara di Malang, Jawa Timur, sebanyak 8 dari 33 kecamatan di Kabupaten, terancam krisis air bersih akibat kekeringan. Delapan kecamatan tersebut adalah Sumbermanjing Wetan, Bantur, Donomulyo, Gedangan, Pagak, Tirtoyudo, Kalipare, dan Singosari.

Tentu masih banyak daerah yang mengalami kekeringan namun karena berada di kawasan terpencil tidak muncul di media massa. Sejak beberapa tahun terakhir nampak jelas makin seringnya terjadi bencana kekeringan di musim kemarau dan banjir serta tanah longsor di musim hujan. Bukan hanya di Indonesia, namun di berbagai negara juga mengalami pola yang serupa.

Perubahan iklim yang semula hanya menjadi perbincangan para pakar lingkungan hidup kini bukan lagi menjadi wacana tapi sudah nyata terjadi. Beberapa negara maju yang selama ini dituding sebagai penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) penyebab perubahan iklim pun perlahan mulai menyadari dosa ekologinya. Jepang misalnya, sebagai negara penyumbang GRK urutan ke-6 dunia, berniat menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen hingga 2030. Sementara negara industri lainnya, seperti Inggris akan menurunkan GRK sebesar 80 persen hingga 2050. Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia memang bukan negara industri seperti Jepang dan Inggris. Namun, masifnya alih fungsi hutan di negeri ini menyebabkan Indonesia menjadi penyumbang GRK terbesar. Berdasarkan riset tentang defrostasi dan degradasi hutan di Indonesia, pada tahun 2011, Indonesia masuk dalam 10 besar penyumbang emisi karbon dunia. Jumlah karbon yang disumbangkan Indonesia mencapai 2 gigaton.

Karena posisi Indonesia yang masuk dalam 10 besar penyumbang emisi GRK dari sektor kehutanan itulah maka, tak heran bila pada tahun 2009, pemerintah menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 26 persen. Namun, apa yang terjadi sejak tahun 2009 hingga kini?

Matthew C. Hansen, peneliti kawasan hutan dari University of Maryland, merilis data laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2 juta hektar per tahun. Kerusakan hutan yang menyumbang GRK bukan hanya terjadi karena penggundulan hutan namun juga akibat kebakaran. Namun, nampaknya pemerintah seperti tak berdaya menanggulangi kebakaran lahan dan hutan meskipun hampir setiap tahun terjadi.

Pantauan satelit Modis di Sumatera pada awal Juli tahun ini misalnyam mencatat , terdapat 203 titik api (hotspot) di Sumatera Selatan (71), Jambi (37), Sumatera Barat (24), Riau (23), Sumatera Utara (23), Sumatera Selatan (9), Lampung (14), Bangka Belitung (4), Aceh (3), Bengkulu (3), dan Kepulauan Riau (1).

Data Walhi Sumatera Selatan (Sumsel) mengungkapkan bahwa sebagian kebakaran hutan dan lahan di Sumsel, pada tiga tahun terakhir ini, terjadi di kawsan yang dukuasai oleh perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Hal itu diperkuat oleh data titik panas di Sumsel yang terpantau satelit, misalnya, dari 83 titik panas, 58 titik panas berada di kawasan konsesi perusahaan.

Hal tersebut di atas menunjukan bahwa meskipun pada tahun 2009, Indonesia telah menargetkan pengurangan emisi sebesar 26 persen, namun hal itu tidak diikuti oleh perubahan model pembangunan.

Seharusnya, Indonesia mengambil pelajaran dari negara-negara maju yang model pembangunannya selama ini telah menyebabkan krisis iklim. Model pembangunan negara maju yang merusak alam secara membabibuta tidak boleh dijadikan contoh. Indonesia perlu model baru pembangunan di tengah krisis iklim yang terjadi secara global ini. Sayangnya model pembangunan baru yang lebih ramah lingkungan belum menjadi perhatian pemerintah. Dan itu artinya keselamatan ratusan juta rakyat Indonesia sedang dipertaruhkan.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: