Politik Ekologi VS Oligarki di Pilkada DKI

Kolom Opini Harian KONTAN, 4 Oktober 2016
Oleh: Firdaus Cahyadi

Akhirnya, kandidat calon gubernur (cagub) DKI Jakarta sudah dipilih oleh masing-masing partai politik (parpol). Proses pemilihan para kandidat cagub DKI itu berjalan alot. Itu menandakan kerasnya pertarungan kepentingan di dalam parpol pengusung masing-masing cagub.

 

PDIP misalnya, sebagai parpol yang memiliki ideologi membela wong cilik sempat gamang sebelumnya dalam mengusung Ahok sebagai cagubnya. Bahkan, keputusan mengusung Ahok diikuti dengan mundurnya seorang kader berkualitas dari partai banteng moncong putih itu.
Tarik menarik kepentingan juga terjadi pada poros Cikeas (Koalisi Partai Demokrat, PAN, PKB dan PPP) dan Poros Kertanegara (Partai Gerindra dan PKS). Apa yang menjadi pertimbangan bagi kuatnya tarik menarik di masing-masing kubu dalam menentukan cagub DKI itu?

 
Melihat tokoh-tokoh yang menjadi cagub DKI, nampaknya pertimbangannya tidak didasarkan pada persoalan nyata yang dihadapi oleh warga kota. Persoalan yang dihadapi oleh warga Jakarta sehari-hari adalah munculnya krisis ekologi. Krisis ekologi itu ditandai dengan munculnya krisis air bersih, banjir, sampah, udara bersih dan daerah resapan air.
Sementara akar dari krisis ekologi itu adalah persoalan ketimpangan penguasaan lahan di area Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Hal itu tercermin dari penguasaan lahan di wilayah Jabodetabek oleh segelintir pemilik modal. Hasil penelitian Jurusan Perencanaan Kota dan Real Estat Universitas Tarumanagara pada 2011 silam menunjukkan, 28 kota baru di Area Metropolitan Jakarta atau Jabodetabek dikuasai lima pengembang besar.
Penguasaan lahan di Jakarta oleh segelintir pemilik modal itu tidak akan bisa terjadi tanpa sebuah kebijakan politik dalam Rencana Tata Ruang Kota yang memusatkan pembangunan di Jakarta. Dengan terpusatnya pembangunan di Jakarta, maka harga lahan di Jakarta yang semakin terbatas akan melambung tinggi. Para pendatang dari luar kota akan melirik daerah-daerah sekitar Jakarta untuk tempat tinggal. Bagi para pemilik modal ini adalah peluang bisnis untuk juga menguasai lahan di sekitar Jakarta alias bodetabek.
Dari sinilah kemudian cerita krisis ekologi dimulai. Hancurnya daerah resapan air dan ruang terbuka hijau di Ibukota dan wilayah bodetabek adalah konsekuensi logis dari model pembangunan yang bias kepentingan pemilik modal yang menguasai mayoritas lahan di Jabodetabek.

 
Krisis ekologi di Jabodetabek adalah penanda bahwa pasokan lahan untuk kawasan komersial dan permukiman sudah dalam kondisi kritis. Namun pasokan lahan yang semakin terbatas itu justru mendorong pemerintah untuk memberikan ijin reklamasi Teluk Jakarta. Tujuannya jelas, menambah lahan untuk pengembangan kawasan komersial dan permukiman kelas menengah oleh para pemilik modal yang sebagian adalah penguasa-penguasa lahan di Jabodetabek. Jadi reklamasi Teluk Jakarta tidak ada kaitannya sama sekali dengan revitalisasi pesisir.

 
Untuk memastikan kepentingan para pemilik modal yang juga penguasa lahan di Jabodetabek inilah kebijakan politik terkait dengan tata ruang harus diamankan. Para pemilik modal perlu munculnya seorang Gubernur DKI yang gigih dan berani mengamankan kepentingannya dari gangguan warga kota yang mulai sadar hak-haknya atas keberlanjutan lingkungan hidup.

 
Nampaknya alotnya tarik menarik dalam menentukan cagub DKI didasarkan dalam kerangka mengamankan agar Jakarta tetap menjadi tempat yang aman bagi akumulasi kapital bagi segelintir orang. Hal ini sering dinamakan dengan istilah politik oligarki.
Apa itu politik oligarki? Marilah kita simak pendapat dari Associate Professor dari Northestren University Jeffrey A Winters tentang politik oligarki. Menurut Jeffrey Winters politik oligarki terkait dengan politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan. Orang-orang kaya itu terlibat dalam mempengaruhi kebijakan, termasuk dalam hal ini tentunya membangun opini publik, untuk mempertahankan kekayaannya dari ‘gangguan’ masyarakat dan negara.

 
Politik oligarki dalam pilkada DKI akan memastikan tidak terjadi reformasi agraria yang mengganggu penguasaan lahan di Jabodetabek. Politik oligarki dalam pilkada DKI juga perlu muncul seorang gubernur yang gigih dan berani melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, meskipun itu berarti harus berhadapan dengan warganya sendiri yang berprofesi sebagai nelayan.

 
Gugatan nelayan Jakarta yang menggugat proyek reklamasi adalah bagian dari gangguan masyarakat terhadap segelintir pemilik modal yang diuntungkan dari proyek itu. Jika kemenangan nelayan dalam gugatan terhadap ijin reklamasi Teluk Jakarta itu ditindaklanjuti dengan pembatalan reklamasi maka itu adalah sebuah pelemahan cengkeraman politik oligarki di Ibukota.

 
Reklamasi Teluk Jakarta harus dilanjutkan. Proyek penambahan pasokan lahan di Ibukota melalui proyek reklamasi adalah salah satu upaya pertahanan kekayaan para pemilik modal. Segelintir pemilik modal, yang sebelumnya menguasai lahan di Jabodetabek, telah melihat sebuah potensi akumulasi kapital dari proyek reklamasi Teluk Jakarta. Dan Gubernur DKI Jakarta yang baru harus melindungi potensi akumulasi kapital itu dari diganggu oleh nelayan dan masyarakat yang mempersoalkan reklamasi Teluk Jakarta.
Politik oligarki ini berlawanan dengan politik ekologi. Jika politik oligarki berpijak pada perlindungan keamanan segelintir pemilik modal maka, politik ekologi berpijak pada keselamatan warga atas sumber-sumber kehidupannya berupa tanah, air dan udara. Nampaknya, politik ekologi ini sedang dikalahkan dalam pilkada DKI Jakarta. Kandidat yang muncul tidak memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan politik ekologi, baik di dalam ataupun luar Jakarta.

 
Inilah sejatinya yang menjadi dilema warga kota dalam Pilkada DKI tahun depan. Namun, warga DKI adalah warga yang memiliki kesadaran politik yang tinggi. Dengan kesadaran itulah diharapkan warga Jakarta akan memilih Gubernur DKI baru yang cengkeraman politik oligarki atas dirinya paling lemah.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: