Melindungi Perkebunan Sawit atau Masyarakat Adat?

tanah adat

Sumber foto mongabay.co.id

Pernah dimuat di Harian Bisnis Indonesia, 29 Juni 2016

Oleh: Firdaus Cahyadi
“Saya ingat persis saat hutan masih lebat, banyak kayu berharga, seperti tengkawang, tahun 1997 Desa Semunying banyak menghasilkan tengkawang, juga durian, rambutan belimbing hutan semua ada di sana, juga Gaharu. Saya juga ikut mencari kayu Gaharu. Kami juga mencari rotan, tapi, kini semuanya sudah habis tergusur perusahaan kelapa sawit.” ujar Perempuan Suku Dayak Iban Ilfinda, saat memberikan kesaksian di inkuiri nasional tentang hak masyarakat adat atas wilayah hutan yang diselenggarakan oleh Komnas HAM untuk region Kalimantan pada awal oktober 2014 silam.

 
Penggusuran hutan adat bukan saja dialami oleh masyarakat adat Dayak Iban, banyak lagi masyarakat adat yang hutanya digusur dan dihancurkan industri perkebunan dan tambang. Konflik lahan juga terjadi di Jambi. Kasus tersingkirnya masyarakat adat Suku Anak Dalam, Jambi dari hutan tempat tinggal mereka oleh sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat dijadikan salah satu contohnya.Perkebunan kelapa sawit adalah salah satu penyebab hilangnya tanah-tanah masyarakat adat. Alam sebagai sumber kehidupan masyarakat adat tiba-tiba telah berubah menjadi hamparan perkebunan sawit milik orang-orang kota.

 

Sebuah penelitian Rights and Resources Initiative yang berjudul “Global Capital, Local Concessions: A Data Driven Examination of Land Tenure Risk and Industrial Concessions in Emerging Market Economies” mengungkapkan bahwa sedikitnya 56.102 ha lahan adat di Kalimantan mengalami tumpang-tindih dengan konsesi perkebunan kelapa sawit.
Data dari Walhi Kalimantan Barat misalnya, menyebutkan bahwa hingga tahun 2011 silam, sekitar 300.000 hektar lahan masyarakat adat di Kalimantan Barat diserobot perusahaan kelapa sawit. Hal ini menimbulkan sedikitnya 200 konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pada tahun tersebut luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kalbar terdata 550.000 hektar. Namun, izin yang telah keluar untuk perkebunan kelapa sawit mencapai 1,5 juta hektar.

 
Hal yang sama juga terjadi di Kalimantan Selatan. Pada periode 2012-2014, pengaduan konflik agraria dan sumber daya alam (SDA) yang masuk ke Walhi Kalimantan Selatan, mencapai 21 kasus. Dari sejumlah kasus itu, konflik masyarakat adat dengan perkebunan sawit besar mendominasi, sebanyak 12 kasus, disusul pertambangan tujuh kasus. Sisanya, kasus pencemaran lingkungan. Konflik dalam dua tahun di Kalsel ini melibatkan lebih kurang 6.420 keluarga dengan luasan areal konflik mencapai 148.000 hektar.

 
Konflik antara masyarakat adat dan perkebunan sawit juga terjadi di Papua Barat. Di wilayah itu, tepatnya di Lembah Klaso, Distrik Klayili, Distrik Klaso hingga perbatasan Distrik Moraid. Tanpa memperhatikan keberadaan masyarakat adat Malamoi yang mendiami wilayah tersebut, dua perushaan melalui skema kesatuan pengelolahan hutan (KPH) akan menyulap kawasan tersebut menjadi perkebunan sawit.

 
Selama puluhan tahun hak-hak masyarakat adat terabaikan. Hutan-hutan mereka dijarah. Bahkan keberadaan mereka pun mendapat stigma negatif. Pemberian stigma negatif itu bukan tanpa tujuan. Stigma negatif yang dilekatkan kepada masyarakat adat bertujuan untuk menggerus kepercayaan diri mereka. Setelah kepercayaan diri mereka tergerus maka tanah-tanah dan hutan-hutan adat nya akan mudah dialihfungsikan menjadi areal perkebunan sawit atau pertambangan.

 
Beberapa waktu yang lalu masyarakat adat memiliki harapan ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan pengakuan hutan adat. Harapan itu terus bertambah ketika DPR handak membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA).

 
Harapan masyarakat adat bertambah setelah Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi Presiden ke-7 . Pada saat kampanye Jokowi menjanjikan akan mengakui hak-hak masyarakat adat.

 
Namun, seiring dengan waktu satu per satu harapan itu luntur. Pembahasan RUU PPMHA itu, pada tahun 2012 dijanjikan akan selesai pembahasaannya pada masa kerja DPR periode 2009-2014 ternyata tidak berhasil disahkan. Pengakuan hutan adat seperti yang diamanatkan MK pun tersendat.

 
Harapan masyarakat adat semakin hancur ketika Kalangan anggota DPR berinisiatif mengajukan RUU mengenai perlindungan sawit. Alasan mereka mengajukan RUU itu untuk melindungi komoditas ini dari tekanan kepentingan asing dan mendorong kemajuan industri ini.

 
Pertanyaan berikutnya adalah apakah menurut anggota DPR melindungi hak-hak masyarakat adat dari ancaman perluasan perkebunan sawit adalah kepentingan asing? Mungkin anggota DPR yang mengusulkan RUU perlindungan sawit itu lupa bahwa masyarakat adat sudah ada sebelum republik Indonesia berdiri.

 
Sebuah ironi yang ditampakan secara nyaris telanjang, perkebunan sawit yang selama ini justru berkonflik dengan masyarakat adat justru dibuatkan payung hukum perlindungannya di bawah UU. Sementara RUU untuk melindungi dan mengakui hak-hak masyarakat adat, yang selama ini seringkali menjadi korban dari perluasan perkebunan sawit, justru dilupakan pembahasannya.

 
Sebagai warga negara yang memilih anggota DPR dan juga membayar gaji mereka dengan uang pajak, sudah seharusnya kita mengingatkan mereka bahwa mereka itu wakil rakyat bukan wakil perusahaan sawit. Harusnya mereka lebih berpihak kepada kepada kepentingan masyarakat bukan perusahaan sawit. Dan masyarakat adat adalah bagian dari rakyat Indonesia itu.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: