Pilgub DKI, Antara Gubernur dan Raja Property

ketimpangan di Jakarta

Sumber foto http://www.rmol.co

 

Berlahan-lahan suhu politik Jakarta mulai memanas. Ini tentu terkait dengan pilgub (pemilihan gubernur) DKI yang akan dilaksanakan tahun depan. Tapi sayang panasnya perdebatan jelan pilgub belum menyentuh esensi persoalan yang terkait dengan warga kota Jakarta.

Apa esensi persoalan yang dimaksud itu?

Esensi persoalan yang dimaksud itu terkait dengan hak atas kota. Idealnya setiap warga kota, baik miskin ataupun kaya, memiliki hak atas kotanya. Namun, yang terjadi sekarang adalah hanya segelintir orang kaya di Jakarta yang bisa menikmati pembangunan kotanya.

Mau bukti?

Harian KOMPAS hari ini (28/6) menuliskan pertumbuhan ekonomi Jakarta tertinggi se-Pulau Jawa. Secara sederhana ini dapat dikatakan bahwa Jakarta telah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di Jawa, bahkan mungkin Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa sebagian uang yang beredar di Indonesia ini, 60 persennya ada di Jakarta. Wah..hebat bukan…

Eits..tunggu dulu..

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, Syech Suhaimi, seperti ditulis oleh portal beritasatu, mengatakan angka ketimpangan ekonomi atau rasio gini di Jakarta semakin meningkat. Bila pada 2014, rasio gini tercatat sebesar 0,43 persen, maka pada 2015, angka itu meningkat menjadi 0,46. Hal itu berarti kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin di Jakarta semakin lebar. Apa artinya? Ini artinya yang kaya semakin kaya dan yang miskin makin miskin.

Nah, apa artinya bila angka koefisien gini dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Jakarta yang masih tertinggi se-Jawa? Artinya, pertumbuhan ekonomi di Jakarta hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang kaya. Maknanya, hak warga miskin atas kota diabaikan. Hanya mereka yang kaya yang memiliki hak atas kota. Atau dalam istilah singkatnya, Jakarta hanya untuk orang kaya.

Hilangnya hak warga miskin atas kotanya ini bukan terjadi dengan sendirinya. Ini adalah buah dari kebijakan politik elite. Tanah-tanah di Kota Jakarta dibiarkan dikuasai oleh segelintir perusahaan property. Bahkan ada yang mengatakan tanah-tanah kosong di Ibukota dan sekitarnya hanya dikuasai oleh 10 perusahaan property. Akibatnya, harga tanah melambung tinggi dan tidak terjangkau mereka yang miskin.Dari sinilah hak atas kota mulai dipreteli secara berlahan.

Harga tanah di Jakarta yang mahal dan sempit tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan. Tidak menguntungkan secara ekonomi. Untuk terus memfasilitasi perusahaan property mengakumulasikan laba, Pemprov DKI Jakarta pun memfasilitasi proyek reklamasi Teluk Jakarta. Proyek yang menyingkirkan nelayan dari sumber-sumber kehidupannya dan berpotensi merusak ekosistem pesisir ini tidak ada kaitannya dengan persoalan si miskin yang tidak mampu membeli tanah-tanah di kota. Tanah baru hasil mengurug laut ini nantinya akan digunakan untuk membangun kawasan komersial baru dan pemukiman mewah bagi segelintir orang-orang kaya di Jakarta. Ya..lagi dan lagi orang kaya yang akan menikmati pembangunan Ibukota.

Lantas bagaimana nasib warga miskin? Mereka digusur dengan dalih menempati tanah negara secara illegal yang semula akan diperuntukan bagi ruang terbuka hijau dan daerah resapan air. Ok, lantas bagaimana dengan pemukiman mewah dan kawasan komersial yang berdiri di lahan yang sebelumnya diperuntukan sebagai RTH, hutan kota dan derah resapan air? Kalau si kaya yang merusak lingkungan, mereka akan aman. Mereka berada di atas hukum.

Namun sayang, persoalan hak warga kota ini sama sekali belum atau justru tidak menarik diperdebatkan oleh cagub DKI Jakarta. Mereka sibuk mengeksploitasi isu perbedaan ras, etnis dan agama. Paling – paling isu korupsi yang akan diperdebatkan dalam pilgub DKI kali ini.

Tata kelola pemerintahan memang pantas menjadi perhatian, namun yang lebih penting lagi adalah soal tata kuasa di DKI yang menjadi penyebab dirampasnya hak warga atas kota. Siapa sebenarnya yang berkuasa di DKI Jakarta ini, Gubernur DKI atau pengusaha Property? Atau Gubernur DKI hanya akan menjadi kepanjangan tangan dari perusahaan property?

 

 

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: