#Zakatnesia, Zakat yang Membebaskan

KOMPAS-Bencana

Sumber foto : KOMPAS, 22 Juni 2016

Hari – hari terkahir ini, menjelang lebaran, kita disuguhi sebuah berita – berita yang mengiris hati. Berita-berita itu adalah terjadinya banjir dan longsor yang meluas hampir di setiap wilayah Indonesia. Dari Sabang sampai Marauke.

Apakah bencana banjir dan longsor di hampir seluruh wilayah Indonesia di saat musim hujan itu sebuah takdir? Atau sebuah bencana ekologi karena ulah manusia?

Menarik uraian Pak Amien Widodo di laman facebooknya. Pak Amien, yang juga dosen ITS Surabaya itu, mengungkapkan bahwa “Kalau kita susuri sungai dari hulu sampai hilir maka kita akan tahu bahwa telah terjadi perubahan yang sangat luar biasa di bagian puncak, bagian tengah dan bagian hilir.”

Pendek kata, alih fungsi lahan di hulu, di tengah hingga hilir sungai yang menyebabkan meluasnya bencana banjir dan tanah longsor. Menurut Pak Amien, bencana banjir dan tanah longsor sejatinya bisa diminimalisir bahkan dicegah dengan merawat aliran air dari hulu hingga hilir.

Perubahan fungsi lahan di hulu, tengah dan hilir aliran sungai tentu tidak terjadi dengan sendirinya. Itu terkait dengan politik perijinan. Aktor yang terkait dan berkepentingan dengan politik perijinan ini adalah pemerintah (pusat/daerah), kelompok bisnis (pengembang) dan masyarakat. Namun yang sering terjadi politik perijinan ini hanya melibatkan dua aktor saja, yaitu pemerintah dan bisnis. Sementara masyarakat ditinggalkan. Akibatnya, maraklah perijinan-perijinan alih fungsi lahan yang dibuat meskipun itu merusak alam dan pada akhirnya merugikan masyarakat.

Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah bagaimana posisi lembaga amil zakat dalam konstalasi politik perijinan yang merusak ekologi dan ujungnya menimbulkan bencana alam ini?

Sebagian besar lembaga amil zakat, sebagai pengelola zakat umat muslim, mengambil posisi untuk langsung turun ke lapangan membantu korban bencana alam, termasuk bencana ekologis (banjir dan longsor), tanpa melihat persoalan politik perijinan yang menyebabkan terjadinya bencana itu terjadi.

Posisi itu bagus dan harus dipertahankan. Namun, membantu korban saja tidaklah cukup untuk menyelesaikan persoalan bencana bikinan manusia itu. Jika posisi lembaga amil zakat hanya menolong korban maka bisa jadi lembaga itu akan berfungsi sebagai pemadam kebakaran tanpa mencegah munculnya api di kemudian hari.

Upaya menolong korban bencana adalah mulia. Namun akan lebih baik lagi bila lembaga zakat juga menggunakan sumberdaya yang dimilikinya untuk melakukan advokasi kebijakan terkait politik perijinan yang selama ini menjadi biang kerusakan alam.

Posisi lembaga zakat yang bersama-sama organisasi masyarkaat sipil lainnya melakukan advokasi kebijakan ini sudah disadari oleh Dompet Dhuafa. Beberapa program dari lembaga amil zakat ini diarahkan ke advokasi. Program kampanye zakatnesia Dompet Dhuafa yang ingin menyebarluaskan gagasan bahwa zakat tidak hanya menyelesaikan persoalan kemiskinan di permukaan melainkan ke masalah kemiskinan yang mendasar adalah manifestasi dari kesadaran itu. Zakat yang membebaskan, itu mungkin kalimat singkat dari kesadaran untuk menjadikan zakat sebagai pendukung kegiatan advokasi kebijakan publik. Sehingga kebijakan publik adalah kebijakan yang berpihak pada rakyat miskin dan kelestarian alam.

Zakatnesia

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: