Setop Reklamasi Teluk Jakarta

reklamasi
Harian REPUBLIKA
Sabtu, 09 April 2016
Oleh:  Firdaus Cahyadi, Executive Director OneWorld-Indonesia

Publik kembali dikejutkan dengan penangkapan seorang anggota DPRD DKI Jakarta. Lebih mengejutkan lagi, penangkapan itu terkait dengan proyek reklamasi pantai Jakarta. Proyek reklamasi pantai Jakarta yang selama ini justru mendapatkan dukungan dari Pemprov DKI Jakarta sejak Gubernur Sutiyoso hingga Basuki Tjahaja Purnama. Namun sebaliknya, proyek itu selalu mendapat perlawanan dari organisasi lingkungan hidup dan nelayan.

Tertangkapnya anggota DPRD DKI Jakarta oleh KPK semakin membuktikan bahwa ada yang salah dalam reklamasi pantai Jakarta. Sebenarnya, bukan kali ini saja proyek yang berpotensi merusak lingkungan hidup dan merugikan rakyat kecil tersandung korupsi. Pada 2008, misalnya, investor proyek pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Investor itu diduga tersangkut kasus alih fungsi hutan bakau di Banyuasin, Sumatra Selatan.

Reklamasi pantai Jakarta seakan kembali menjadi bukti bahwa proyek yang berpotensi merusak lingkungan hidup sarat dengan tindakan korupsi.

Kenapareklamasi pantai Jakarta dikatakan sebagai proyek yang berpotensi merusak lingkungan?

Menurut pakar lingkungan Universitas Indonesia (UI), Tarsoen Waryono, paling tidak ada lima dampak buruk reklamasi Teluk Jakarta. Pertama, membuat air laut menjadi naik. Hal itu berarti akan menambah banjir rob, dan akan membunuh pepohonan yang tidak mampu beradaptasi dengan air asin.

Kedua, sumur-sumur penduduk di sekitar pantai yang tadinya payau akan menjadi asin.

Ketiga, tumbuh dan berkembangnya bakteri e-coli secara masif. Bakteri e-coli berkembang jika air tawar di Jakarta berkurang. Akibatnya, warga akan rentan terkena penyakit disentri, diare dan sebagainya.

Keempat, jika kanal tidak dibuat dengan baik, pengaruh bau akan besar sekali terhadap warga sekitar pulau-pulau hasil reklamasi itu. Sebab, air asin mengendap, terkena panas dan terjadi proses kontaminasi secara kimia.

Kelima, reklamasi berdampak buruk untuk mangrove. Sebab, pasang surut air laut menyebabkan habitat dan kualitas tanah berubah. Sehingga, jenis tanaman tertentu tidak dapat tumbuh, termasuk mangrove.

Bukan hanya berpotensi merusak lingkungan, proyek reklamasi itu juga berpotensi menyingkirkan nelayan dari sumber-sumber kehidupannya. Ekonomi nelayan akan tersingkir dan digantikan oleh ekonomi yang didominasi perusahaan properti perumahan mewah dan kawasan komersial untuk kelas atas.

Jika diibaratkan manusia, Jakarta telah mengalami obesitas. Dan reklamasi pantai ada lah cara penyelesaian kamuflase seseorang yang memiliki penyakit obesitas dengan cara memakai baju yang lebih besar dari ukuran badannya. Karena solusi kamuflase, dapat dipastikan bahwa itu akan berdampak buruk bagi Jakarta dalam jangka panjang.

Reklamasi pantai Jakarta adalah upaya menutupi persoalan krusial tentang penguasaan lahan di Ibu Kota. Lahan di DKI Jakarta ternyata hampir dikuasai seluruhnya oleh korporasi. Kini, sebagian besar lahan di Jakarta hanya dikuasai oleh 10 perusahaan pengembang properti kakap di Indonesia. Penguasaan lahan ini juga menyebabkan beban sosial dan ekologi Kota Jakarta.

Laporan surat kabar nasional pada Oktober 2015 lalu menuliskan bahwa sejumlah pengembang kelas naga tercatat menguasai ribuan hektare lahan di kawasan Jadebotabek. Menurut riset Knight Frank, para pengembang ini memanfaatkan aset lahannya untuk pengembangan perumahan terpadu skala kota, lengkap dengan fasilitas penunjang, properti komersial, dan juga kawasan industri sebagai basis ekonomi.

Membangun permukiman mewah dan kawasan komersial baru di lahan yang sudah ada akan semakin mahal karena pasokannya semakin terbatas. Sementara, keinginan untuk selalu memaksimalkan profit dari proyek properti permukiman mewah dan kawasan komersial untuk kalangan atas justru tak terbatas.

Dari sinilah kemudian lahir proyek reklamasi pantai Jakarta, sebuah proyek yang akan menambah pundi-pundi konglomerat di sektor properti dan menyingkirkan nelayan yang menggantungkan hidupnya dari lautan.

Seharusnya Pemprov DKI Jakarta mulai berpikir secara holistis dalam memecahkan persoalan Jakarta hingga ke akarnya. Penguasaan lahan Ibu Kota oleh segelintir pengusaha properti harus diselesaikan, bukan disembunyikan dengan membuat proyek baru yang sarat korupsi dan berpotensi merusak lingkungan hidup berupa reklamasi pantai.

Rasanya, sulit untuk mengharap niat baik Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan reklamasi. Baik pemprov maupun DPRD DKI Jakarta sama-sama menginginkan proyek reklamasi yang sarat korupsi dan berpotensi merusak ekologi pesisir itu terus berlanjut.

Dari sinilah pentingnya warga Jakarta untuk bergerak menghentikan proyek reklamasi itu. Gerakan itu bukan sebuah gerakan antipembangunan, melainkan sebuah gerakan warga untuk menyelamatkan keberlanjutan Ibu Kota.

Gerakan warga untuk menolak reklamasi sebenarnya bukan hanya terjadi di Jakarta.

Di Bali dan Makassar, misalnya, gerakan warga melawan reklamasi juga terus menggeliat.

Dan kini, warga Kota Jakarta harus menjadi bagian dari gerakan masyarakat di kota-kota pesisir Indonesia dalam melawan proyek reklamasi yang akan merusak keseimbangan ekologi kawasan pesisir.

 

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: