Ekologi Politik, Merebut Kembali Hak atas Kota

tvri fullPilkada hingga pilpres selama ini terasa kering, karena yang diperdebatkan hanya soal bagaimana daerah hingga negara menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Persoalan krisis ekologi yang dirasakan secara nyata oleh rakyat banyak luput dari perdebatan para kandidat.

Kemarin, 4 April 2016, saya diundang menjadi narasumber pada sebuah dialog atau talkshow politik di TVRI. Tema talkshow tersebut,”Pilkada, Politik Identitas atau Politik Ekologi”. Menurut salah satu penyelenggara dialog, tema tersebut diinspirasi dari tulisan saya di KOMPAS pada 1 April 2016, yang berjudul, “Pilkada DKI dan Politik Ekologi”. Saya memang sedang mengkampanyekan ekologi politik. Bukan kali ini saja, pada pilkada sebelumnya saya juga melakukan hal yang sama: Kampanye tentang Ekologi-Politik.

Krisis ekologi telah menjadi sebuah bencana bagi warga. Banjir dan longsor di musim hujan, kekeringan di musim kemarau adalah ritual yang dihadapi oleh warga sehari-harinya. Belum lagi polusi udara atau bencana ekologi yang lebih besar lagi seperti semburan lumpur Lapindo.

Kini bencana ekologi itu bertambah besar potensinya ketika muncul kecanduan reklamasi pantai di kota-kota pesisir dan juga pembangunan infrastruktur jalan tol dalam kota.

Reklamasi jelas akan mengakibatkan gangguan terhadap keseimbangan dinamis ekosistem di sebuah kawasan pesisir. Selain itu, secara sosial akan menyingkirkan nelayan dari sumber-sumber kehidupannya. Dan celakanya lagi, tanah hasil reklamasi diperuntukan bagi pemukiman mewah dan kawasan komersial untuk kaum kaya.

Pembangunan jalan tol dalam kota juga memicu warga untuk menggunakan mobil pribadinya, akibatnya polusi udara.

Dan semua kerusakan ekologi itu dipicu oleh sebuah kebijakan politik di DPR/D dan Eksekutif (Pemerintah).

Kejadian tangkap tangan salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta oleh KPK terkait suap pembuatan rancangan peraturan tentang Reklamasi Pantai Jakarta membuka mata kita semua bahwa tata ruang di kota Jakarta telah menjadi komoditas para elite politik. Hak warga atas kota tersingkir dari perdebatan tata ruang. Dan bukan kali ini saja kasus korupsi terjadi di proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Dulu kita pernah mendengar adanya korupsi pada alih fungsi lahan bakau, kawasan hutan dan sebagainya.

Ekologi politik dalam konteks ini menjadi relevan. Bukan hanya sekedar menjadi pisau analisis bagi proses politik, namun sebagai landasan untuk aksi kolektif warga merebut hak atas kotanya.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: