Di Depan Obama, Jokowi Memunggungi Bung Karno dan Bung Hatta

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) baru saja berkunjung ke Amerika Serikat (AS). Sebuah kunjungan kenegaraan yang biasa-biasa saja. Namun, yang luar biasa adalah ucapan Jokowi di depan Presiden AS Barack Obama.

“Ekonomi Indonesia adalah ekonomi terbuka. Indonesia dengan penduduk 250 juta merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan Indonesia bermaksud untuk bergabung dengan Trans Pasific Partnership (TPP),” kata Jokowi dalam keterangan pers bersama Obama, di Gedung Putih, Washington DC.

Kenapa pernyataan itu istimewa? Ya, karena Presiden Jokowi menyatakan keiinginannya bergabung dengan TPP. Lantas, apa itu TPP?

TPP adalah rencana perjanjian dagang yang dirundingkan oleh Australia, Brunei, Chili, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat, dan Vietnam pada Agustus 2013. Dan bila Indonesia bergabung dengan TPP maka harus melaksanakan beberapa syarat-syarat untuk meliberalisasi ekonomi Indonesia secara ugal-ugalan. TPP mewajibkan anggotanya untuk menghapus segala fasilitas untuk Badan Usaha  Milik Negara (BUMN). Artinya, tak ada penyertaan modal pemerintah, tak ada monopoli seperti pada listrik bagi PLN, dan beras bagi Bulog. Selain itu, TPP juga mengharuskan anggotanya untuk membuka proyek yang dibiayai oleh anggaran pemerintah untuk investor asing.

Keiinginan Presiden Jokowi untuk bergabung dengan TPP seperti memunggungi pemikiran Bung Karno tentang kemandirian dan juga Bung Hatta tentang demokrasi ekonomi. Celakanya, itu dilakukan di depan Presiden Amerika Serikat, negara penganjur kapitalisme pasar bebas. Sebuah ideologi ekonomi yang dilawan oleh Bung Karno dan Bung Hatta.

Bila Indonesia jadi bergabung dengan TPP maka, Pasal 33 UUD 1945 seperti diinjak-injak dan kemudian dibuang di comberan. Dengan TPP, bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya akan jatuh ke tangan korporasi untuk akumulasi laba segelintir orang kaya. Dengan TPP, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak lagi dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat tapi dikuasai korporasi untuk kesejahteraan para pemilik modalnya. Dengan TPP, ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan seperti koperasi akan tersingkir digantikan dengan ekonomi yang berlandaskan kapitalisme pasar bebas.

Pada pemilu 2014, saya adalah pemilih Jokowi. Meskipun tidak menyesal telah memilih Jokowi, tapi saya juga tidak bisa menutupi rasa sedih, kecewa dan marah melihat Presiden Jokowi memunggungi pemikiran Bung Karno, Bung Hatta dan hendak membuang Pasal 33 UUD 1945 ke comberan dengan menyatakan ingin bergabung di TPP.Kali ini rakyat Indonesia sebagai pembayar pajak harus menjewer Presiden Jokowi dengan jeweran yang keras. Karena Jokowi sudah keterlaluan dan mulai ugal-ugalan dalam menahkodai kapal besar yang bernama Republik Indonesia.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: