Jokowi Makin Bergeser ke Jalan Neoliberal!

neoliberalisme-386x290

Oleh : Firdaus Cahyadi

Akhirnya, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agenda neoliberal benar-benar sempurna diimplementasikan. Bagaimana tidak, setelah berhasil menyerahkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ke mekanisme pasar bebas, kini pemerintah Pemerintah berencana mencabut subsidi listrik untuk golongan rumah tangga dengan daya 450 VoltAmpere (VA) dan 900 VA.

Pencabutan subsidi listrik itu adalah bagian dari skenario neoliberal. Neoliberal sendiri adalah sebuah ideologi ekonomi-politik yang menolak kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari buasnya mekanisme pasar bebas. Bagi penganjur paham neoliberal, kehadiran negara hanya akan mendistorsi pasar. Salah satu bentuk kehadiran negara itu adalah subsidi.

Karena subsidi dianggap mendistorsi pasar maka para penganjur neoliberal dengan getol mendesak pemerintah mencabut subsidi kepada masyarakat, meskipun subsidi itu diberikan terhadap komoditas yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Berbagai kampanye pun dibuat, seakan selama ini subsidi tidak tepat sasaran.

Padahal persoalan sebenarnya bukanlah apakah subsidi itu tepat sasaran atau tidak, melainkan bila subsidi masih ada maka akan mempersempit ruang gerak korporasi untuk bermain di pasar. Polanya sama seperti ketika para penganjur neoliberal mendesak mencabut subsidi BBM. Kini hal yang sama juga diterapkan untuk menghapuskan subsidi listrik.

Pengajur liberalisasi listrik di Indonesia tidak hanya diteriakan oleh para pemuja pasar bebas dari dalam negeri namun juga oleh lembaga-lembaga bisnis bantuan internasional. Jauh sebelum ini, yaitu pada awal 1990-an misalnya, Bank Dunia dan USAID mengucurkan dana untuk studi kebijakan sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Sementara pada tahun 1999, kucuran dana sebesar US$ 1 miliar juga diterima dari Bank Pembangunan Asia (ADB) dan JBIC untuk program restrukturisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Sementara sudah menjadi sebuah rahasia umum bahwa lembaga-lembaga bisnis bantuan tersebut dikenal sebagai lembaga yang selama ini mempromosikan pasar bebas.

Apakah Presiden Jokowi tidak menyadari skenario neoliberal ini? Atau Jokowi pura-pura tidak tahu? Andai saja Soekarno (dan juga Bung Hatta) masih hidup, besar kemungkinan mereka akan menangis melihat sepak terjang rejim Jokowi yang makin bergeser ke jalan Neoliberal, dan di waktu yang bersamaan memunggungi Pasal 33 UUD 1945.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: