Ada Apa dengan TNI Kita?

Oleh: Firdaus Cahyadi
Bulan Mei 2015 adalah bulan yang memalukan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bagaimana tidak di bulan serangkaian tindak kekerasan yang melibatkan tentara terjadi di bulan itu. Bahkan tindak kekerasan itu menimbulkan korban jiwa.
Pada tanggal 23 Mei 2015, seorang aktivis lingkungan hidup dikroyok oknum yang diduga anggota TNI Angkatan Laut (AL) hingga tewas di Jakarta Selatan. Aktivis lingkungan hidup itu bernama Jopi Peranginangin. Di akhir pekan, usai menonton band Navicula yang mendukung kampanye sebuah organisasi lingkungan hidup, dia dibunuh oleh orang yang mengaku sebagai tentara.

Jopi, begitu ia akrab dipanggil adalah seorang aktivis lingkungan hidup yang kritis. Ia pernah bekerja bersama beberapa LSM Lingkungan Hidup seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Greenpeace dan terakhir dengan SawitWatch.

Sebelum dibunuh, Jopi dikabarkan sedang menginisiasi penelitian tentang Peraturan Daerah (Perda) untuk mencegah korupsi di perkebunan sawit yang kerap muncul tanpa proses. Hasil penelitian rencananya akan diterbitkan sebelum bulan Juli 2015. Sayang belum sempat hasil penelitian itu diterbitkan, Jopi telah dibunuh.
Belum jelas benar apakah pembunuhan Jopi itu murni kriminal biasa atau terkait dengan kegiatannya sebagai seorang aktivis lingkungan hidup. Terlepas dari apapun motif para pembunuh Jopi, seorang tentara tidak pantas melakukan perbuatan tercela seperti itu.

Tak lama berselang dari peristiwa pembunuhan aktivis lingkungan hidup, di penghujung bulan Mei, oknum tentara kembali melakukan kekerasaan hingga mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Celakanya, kali ini korbannya sesama anggota TNI. Di penghujung bulan Mei terjadi keributan antar pengunjung di Cafe Bimo, Sukoharjo. Pengunjung yang saling pukul itu adalah para tentara yang berbeda kesatuan. Perkelahian itu telah menyebabkan korban jiwa diantara para tentara itu.
Sebenarnya bukan kali ini saja tentara terlibat tindak kekerasan di luar fungsi pokoknya sebagai alat pertahanan negara.

Pada 2013 silam, sekelompok tentara bahkan melakukan pembunuhan terhadap penghuni Lembaga Pemasayarakatan (Lapas) Kelas II B Cebongan, Sleman, Jogjakarta. Di dalam Lapas itu, sekolompok tentara itu membunuh beberapa penghuni Lapas yang dinilai terlibat penganiayaan temannya pada hari sebelumnya di Hugo’s Cafe Yogyakarta.

Bahkan sebelumnya, tepatnya pada tahun 2008, pernah terjadi bentrok antara anggota Marinir (TNI AL) dengan Kopassus (TNI Angkatan Darat). Bentrok fisk antara anggota Kopassus dangan anggota Marinir terjadi di sebuah tempat hiburan malam yang terletak di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Ironsinya, di tengah kejadian kekerasan yang sering dilakukan oleh anggota TNI itu, pemerintah justru berkeinginan untuk memperluas keterlibatan TNI di luar tugas pokoknya sebagai alat pertahanan. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) misalnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) meminta bantuan personel TNI untuk mengamankan stasiun. Pengamanan itu terkait dengan proyek penggusuran pedagang kaki lima di stasiun. Hingga kini keberadaan personel TNI untuk menjaga stasiun masih nampak di beberapa stasiun kereta api di Jakarta. Padahal jelas itu bukan tugas pokok seorang prajurit TNI.

Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) keterlibatan TNI dalam urusan masyarakat sipil semakin mendapatkan angin segar. Hal itu nampak dari munculnya mulai dilibatkan dalam urusan sipil seperti nota kesepahaman (MoU) antara TNI dengan beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Pertanian (Kementan). Isi nota tersebut terkait tentang penertiban penyimpangan pupuk bersubsidi.

Di satu sisi muncul berbagai kasus kekerasan yang melibatkan anggota TNI namun di sisi lain, justru TNI diberi angin untuk terlibat secara lebih jauh pada urusan masyarakat sipil. Dengan serangkaian tindak kekerasan yang melibatkan anggota TNI dikuatirkan peran berlebih tentara di urusan masyarakat sipil justru akan memicu kekerasan baru terhadap masyarakat. Tentu masih segar di ingatan kita bagaimana rejim otoriter Orde Baru ditopang oleh Dwi Fungsi TNI. Dwi Fungsi TNI itulah kemudian yang membungkam suara rakyat dengan cara represif selama 32 tahun.

Kita sebagai warga negara yang membayar pajak untuk membiayai operasional TNI sebagai alat pertahanan pantas kecewa dengan kondisi ini. Sebagai pembayar pajak kita menginginkan sosok tentara yang disiplin dan taat pada hukum, bukan sosok tentara yang ugal-ugalan dan gemar mempertontonkan kekerasan di ruang publik. Kita berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membebani TNI di luar fungsinya di bidang pertahanan. Jangan lagi tentara ditarik-tarik untuk mengurusi kehidupan masyarakat sipil.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: