Tantangan Baru Kementerian LH dan Kehutanan

Oleh: Firdaus Cahyadi

Pernah dimuat di kolom opini Harian Bisnis Indonesia (14 November 2014)

Salah satu gebrakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam masa pemerintahannya adalah penyatuan Kementerian Lingkungan Hidup (LH) dan Kehutanan. Para penggiat lingkungan hidup pun terbelah menyikapi penggabungan kedua kementerian itu. Pendek kata, penggabungan ini pun disambut oleh pro dan kontra diantara penggiat lingkungan hidup di negeri ini.

Beberapa penggiat lingkungan hidup menilai bahwa penggabungan ini adalah upaya mengkerdilkan persoalan lingkungan hidup dalam masa kepemimpinan Presiden Jokowi.  Para penggiat lingkungan hidup itu berdalih bahwa persoalan lingkungan hidup bukan hanya persoalan kehutanan. Mereka kuatir persoalan polusi udara, air, tanah dan sampah akan menguap begitu saja seiring dengan penggabungan Kementerian LH dan Kehutanan. Kementerian baru hasil marger itu akan sibuk mengurusi hutan daripada isu lingkungan di luar hutan.
Sementara pihak yang pro terhadap marger kedua kementerian itu berdalih bahwa penggabungan itu sebagai upaya agar pemerintah selama lima tahun kedepan lebih fokus menyelesaikan persoalan lingkungan hidup di kawasan hutan.
Penggabungan Kementerian LH dan Kehutanan ini, menurut pihak yang mendukungnya,  akan dapat memberi visi ekologi pada kementerian kehutanan. Selama ini Kementerian Kehutanan menjadi sorotan secara internasional dalam isu lingkungan hidup. Penyebabnya tentu saja adalah hancurnya hutan di Indonesia dalam skala luas.
Kehancuran hutan di Indonesia memang cukup parah. Bagaimana tidak, data dari Forest Watch Indonesia (FWI) menyebutkan bahwa pada kisaran tahun 2000-2009, luas hutan di Indonesia yang mengalami deforestasi mencapai 15,15 juta hektar. Bahkan deforestasi juga terjadi di wilayah hutan lindung dan kawasan konservasi yang harusnya mendapat proteksi. Deforestasi yang terjadi di hutan lindung seluas 2,01 juta hektar. Sementara deforestasi di kawasan konservasi mencapai luasan 1,27 hektare.
Persoalan kehutanan di negeri ini bukan hanya persoalan kehancuran fungsi ekologinya namun juga menimbulkan konflik sosial yang parah di akar rumput. Hal itu berawal dari adanya tumpang tindih perijinan kawasan hutan itulah yang kemudian menimbulkan konflik agraria. Sebuah penelitian Rights and Resources Initiative yang  berjudul “Global Capital, Local Concessions: A Data Driven Examination of Land Tenure Risk and Industrial Concessions in Emerging Market Economies” mengungkapkan bahwa sedikitnya 56.102 ha lahan adat di Kalimantan mengalami tumpang-tindih dengan konsesi perkebunan kelapa sawit.
Dengan melihat besaran persoalan lingkungan hidup di sektor kehutanan itu besar kemungkinan pemerintahan Jokowi ingin segera menyelesaikannya secara tuntas. Dan tahapan pertama dari proses penyelesaian persoalan kehutanan itu adalah dengan menggabungkan Kementerian LH dan Kehutanan.
Menggabung atau memisahkan sebuah kementerian adalah hak perogratif presiden. Dan hak itu kini sudah digunakan. Kini Kementerian LH sudah disatukan dengan Kementerian Kehutanan. Ibarat kata, nasi telah menjadi bubur. Kita pun tidak bisa berkutat pada perdebatan pro-kontra penggabungan kedua kementerian itu, karena perdebatan itu akan menjadi sebuah perdebatan yang tidak produktif. Akan lebih baik bila perdebatannya digeser menjadi apa tantangan kedepan setelah kedua kementerian itu digabung?
Setidaknya ada dua tantangan besar yang harus diselesaikan oleh Kementerian LH dan Kehutanan itu. Tantangan pertama, mengeluarkan kewenangan perijinan pembukaan dan atau alih fungsi hutan dari Kementerian LH dan Kehutanan. Kewenangan perijinan pembukaan dan atau alih fungsi hutan bisa diserahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kementerian LH dan Kehutanan hanya diberikan semacam hak veto bila kemudian perijinan yang diberikan berpotensi merusak lingkungan hidup.
Dikeluarkannya kewenangan dalam memberikan ijin pembukaan atau alih fungsi hutan dari Kementerian LH dan Kehutanan ini penting untuk menghindari konflik kepentingan dari penggabungan kedua kementerian itu. Selama ini, kewenangan perijinan berada di Kementerian Kehutanan. Dan hasilnya, selain makin hancurnya hutan Indonesia juga meningkatnya konflik agraria di kawasan hutan antara masyarakat sekitar melawan pemerintah dan perusahaan.
Dalam kurun waktu tahun 2003-2008 saja misalnya, menurut data dari Potret Kehutanan Indonesia yang dipublikasikan oleh Watch Indonesia (FWI), menyebutkan bahwa di Sumatera telah terjadi pelepasan kawasan hutan sebesar 44,57% . Sementara di Kalimantan pelepasan kawasan hutan sebesar 34,46%, di Papua dan Maluku masing-masing sebesar 9,16% dan 9,93%.
Pelepasan besar-besaran kawasan hutan di negeri ini tidak boleh terjadi lagi. Untuk itu, kewenangan untuk mengeluarkan ijin itu harus dikeluarkan dari Kementerian LH dan Kehutanan. Jika kewenangan perijinan masih berada di Kementerian LH dan Kehutanan maka, bukan tidak mungkin akan lebih banyak lagi hutan yang akan dilepaskan.
Tantangan kedua, Kementerian LH dan Kehutanan harus memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup di luar sektor kehutanan. Ini adalah sebuah keniscayaan bahwa persoalan lingkungan hidup bukan hanya persoalan kehancuran ekosistem hutan namun juga mengurus kelestarian ekosistem air tawar, lautan, perosolan sampah dan polusi udara.
Penguatan pengawasan dan penegakan hukum ini dapat memanfaatkan sumberdaya manusia Kementerian Kehutanan sebelumnya yang memiliki ’kaki’ hingga ke wilayah di seluruh penjuru Indonesia. Tentu saja, sumberdaya manusia yang telah dimiliki Kementerian Kehutanan sebelumnya itu harus ditingkatkan kapasitasnya. Karena sektor yang akan diurus semakin luas, bukan hanya hutan namun juga air, udara, sampah dan persoalan lingkungan hidup lainnya.
Jika Kementerian LH dan Kehutanan dapat memperkuat fungsi pengawasan dan pengakan hukum maka, persoalan lingkungan hidup benar-benar berada di arus utama dalam pembangunan, sejajar dengan persoalan ekonomi. Dan jika itu terjadi maka, cita-cita pembangunan berkelanjutan tidak lagi menjadi mimpi di siang bolong. Namun, benar-benar menjadi kenyataan.
Kini bola panas ada di Menteri LH dan Kehutanan yang baru. Ditangannya akan muncul kebijakan apakah Kementerian LH dan Kehutanan ini akan dapat mengarusutamakan isu lingkungan hidup dalam pembangunan atau justru mengkerdilkannya. Sebagai warga negara tentu seja kita berharap penggabungan Kementerian LH dan Kehutanan akan membawa harapan baru, bukan harapan palsu.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: