Jalan Terjal Pengakuan Hak Masyarakat Adat atas Hutan

firdaus cahyadi2

Kolom opini KOMPAS Siang, 10 November 2014

Firdaus Cahyadi

 “Saya ingat persis saat hutan masih lebat, banyak kayu berharga, seperti tengkawang, tahun 1997 Desa Semunying banyak menghasilkan tengkawang, juga durian, rambutan belimbing hutan semua ada di sana, juga Gaharu. Saya juga ikut mencari kayu Gaharu. Kami juga mencari rotan, tapi, kini semuanya sudah habis tergusur perusahaan kelapa sawit.” ujar Perempuan Suku Dayak Iban Ilfinda, saat memberikan kesaksian di inkuiri nasional tentang hak masyarakat adat atas wilayah hutan yang diselenggarakan oleh Komnas HAM untuk region Kalimantan pada awal oktober ini.

Penggusuran hutan adat bukan saja dialami oleh masyarakat adat Dayak Iban, banyak lagi masyarakat adat yang hutanya digusur dan dihancurkan industri perkebunan dan tambang. Konflik lahan juga terjadi di Jambi. Kasus tersingkirnya masyarakat adat Suku Anak Dalam, Jambi dari hutan tempat tinggal mereka oleh sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat dijadikan salah satu contohnya.

Melihat itu, tak heran bila kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan bahwa ia akan memimpin registasi hutan adat. Regristasi itu sebagai bagian dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengakui bahwa hutan adat bukan lagi hutan Negara.

Komitmen Presiden SBY itu terus berlanjut pada awal 1 September lalu bertempat di Istana Wakil Presiden, sembilan kementerian dan lembaga negara menandatangani kesepakatan untuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Melalui REDD+ (Reducing Emmission from Deforestation and Forest Degradation / Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan).

Pengakuan hutan adat terkait erat dengan pengakuan hak-hak masyarakat adat, baik sipil-politik (sipol) maupun ekosob (ekonomi, sosial dan budaya). Namun sayang, nampaknya pernyataan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY yang akan mengakui hutan adatnya sekedar pencitraan. Politik pencitraan itu semakin nampak dari ketidaksieriusan mereka dalam menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA). Kenapa demikian? Hal itu disebabkan karena mustahil mengakui keberadaan hutan adat tanpa mengakui hak-hak masyarakat adat.

Pembahasan RUU PPMHA itu, pada tahun 2012 dijanjikan akan selesai pembahasaannya pada masa kerja DPR periode 2009-2014. Namun hingga akhir masa kerjanya, RUU PPMHA tidak pernah disahkan. Ironsinya, menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU PPMHA Himatul Alyah, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), justru menjadi pihak yang menghambat pengesahan RUU PPMHA menjadi UU. Saat rapat kerja, pihak Kemenhut dikabarkan justru tidak pernah datang saat rapat kerja.

Kemenhut adalah pihak pemerintah yang seringkali bersinggungan dengan konflik hutan adat ini nampaknya belum begitu legowo dengan keputusan MK yang mengakui keberadaan hutan adat, sehingga mereka ‘menghambat’ pembahasan RUU PPMHA. Pengakuan hak-hak masyarakat adat termasuk hak atas hutan adat, bila dituangkan dalam UU, dinilai berpotensi menggerus kepentingan ekonomi-politik yang muncul dari perijinan ekspolotasi di sektor kehutanan.

Sebuah penelitian Rights and Resources Initiative yang berjudul “Global Capital, Local Concessions: A Data Driven Examination of Land Tenure Risk and Industrial Concessions in Emerging Market Economies” mengungkapkan bahwa sedikitnya 56.102 ha lahan adat di Kalimantan mengalami tumpang-tindih dengan konsesi perkebunan kelapa sawit.

Presiden SBY sebagai kepala pemerintahan yang membawahi para menteri seharusnya memiliki kesempatan untuk memulai pengakuan hak-hak masyarakat adat melalui UU. Presiden SBY tentu memiliki kewenangan untuk menghentikan sepak terjang Kemenhut yang ‘menghalangi’ pembahasan RUU PPMHA menjadi UU. Namun, sayang Presiden SBY seperti membiarkan tindakan Kemenhut tersebut.

Politik pencitraan nampaknya kembali dimainkan oleh pemerintahan rejim SBY dalam persoalan pengakuan hak-hak masyarakat adat ini. Seperti dalam politik pencitraan lainnya, masyarakat adatlah yang akan dirugikan dalam permainan politik pencitraan ini.

Lantas, bagaimana nasib masyarakat adat di era pemerintahan baru? Apakah hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas wilayah hutan, juga akan mendapat pengakuan penuh dari pemerintahan baru?

Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menghentikan politik pencitraan dalam persoalan pengakuan hak-hak masyarakat adat ini. Kenapa demikian? Karena dalam visi dan misinya saat kampanye pemilihan presiden (pilpres), Jokowi secara jelas akan memperjuangkan pengakuan hak-hak masyarakat adat ini. Artinya, pemerintahan baru di bawah Jokowi harus melanjutkan pembahasaan RUU PPMHA.

Namun melanjutkan RUU PPMHA oleh pemerintahan baru bukan semudah membalikan telapak tangan. Bila di rejim SBY, halangan datang dari pemerintah bisa jadi kali ini halangan untuk mengesahkan RUU PPMHA menjadi UU datang dari parlemen. Mengapa demikian?

Mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan sekarang duduk menjadi anggota parlemen. Bahkan kini menjadi Ketua MPR. Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusung Zulkifli Hasan menjadi anggota parlemen adalah bagian Koalisi Merah Putih (KMP) yang kini menguasai parlemen. Sangat sulit bagi Presiden terpilih Jokowi untuk memuluskan pengesahan RUU PPMHA menjadi UU.

Di sinilah tantangan yang harus diselesaikan oleh Jokowi. Sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara, Jokowi harus memiliki alternatif kebijakan untuk memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas wilayah hutan adatnya.

Jokowi tentu tidak sendiri dalam persoalan pengakuan hutan adat ini. Sebentar lagi Komnas HAM akan memberikan rekomendasi terkait dengan hak masyarakat adat atas wilayah hutan adatnya. Rekomendasi Komnas HAM itu bisa jadi landasan bagi Jokowi untuk memberikan pengakuan penuh atas hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas wilayah hutan adat. Jalan untuk mengakui hak masyarakat adat atas hutan adatnya memang cukup terjal, tapi itu bukan berarti tidak bisa dilewati.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: