Presiden Pencitraan

Kolom Opini Koran TEMPO, 9 Oktober 2014

Oleh: Firdaus Cahyadi

September 2014 adalah bulan yang membahagiakan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, pada Selasa (23/9) waktu New York, Amerika Serikat, secara resmi Presiden SBY diangkat menjadi Presiden Majelis Global Green Growth Institute (GGGI).

GGGI adalah organisasi yang bertujuan meningkatkan semangat pertumbuhan hijau, sebuah paradigma yang ditandai oleh keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang.

Apakah kira-kira hal yang mendasari GGGI mengangkat SBY menjadi Presiden Majelis di organisasi internasional itu? Apakah SBY memiliki jejak ekologi yang bagus dalam mengimplementasikan pertumbuhan hijau di Indonesia?

Untuk menjawabnya marilah kita lihat ‘jejak ekologi’ SBY selama menjadi Presiden Republik Indonesia. Di tengah hiruk pikuk pilpres 2014 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata menerbitkan Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 51/2014 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Salah satu poin terpenting dari aturan tersebut adalah mengubah peruntukkan Perairan Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan menjadi zona budi daya yang dapat direklamasi maksimal seluas 700 Hektare.

Perpres itulah yang menjadi payung hukum bagi pemilik modal untuk melakukan reklamasi di Teluk Benoa. Sebelumnya, upaya pemilik modal untuk mereklamasi Teluk Benoa itu terbentur aturan Perpres No.45/2011 karena kawasan Teluk Benoa termasuk dalam areal konservasi perairan.

Padahal menurut pakar geomorfologi dari Universitas Udayana, R. Suryanto, seperti ditulis oleh portal balipost.co.id pada 2013 silam, reklamasi Teluk Benoa akan merubah sirkulasi air di kawasan itu. Sementara berubahnya sirkulasi air di sekitar Teluk Benoa juga akan berpengaruh pada terganggunya perkembangan hutan bakau (mangrove) dan kehidupan biota laut di sekitarnya. Perpres SBY yang menjadi payung hukum bagi reklamasi Teluk Benoa itu pun mendapat perlawanan dari aktivis lingkungan hidup di negeri ini.

Kebijakan di bawah rejim pemerintahan SBY yang justru mendorong kerusakan lingkungan hidup tidak berhenti sampai disitu. Sebelumnya, pada Juli 2013, pemerintah di bawah Presiden SBY juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor yang Hemat Energi dan Harga yang Terjangkau. Mobil itu kemudian disebut Low Cost Green Car (LCGC).

Meskipun diklaim sebagai mobil yang hemat energi, tapi faktanya mobil LCGC tetap menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Artinya, LCGC masih menggunakan energi fosil dan itu akan semakin menambah emisi gas rumah kaca (GRK) penyebab perubahan iklim. Bahkan di lapangan, mobil LCGC banyak menggunakan BBM bersubsidi yang memicu jebolnya anggaran negara. Jejak ekologi pemerintahan SBY yang terburuk adalah penanganan kasus lumpur Lapindo.

Pengangkatan SBY menjadi Presiden Majelis GGGI tak lebih sekedar keberhasilan sebuah proyek pencitraan saja. Di dalam negeri rejim pemerintahan Presiden SBY justru kerap memproduksi kebijakan yang anti-lingkungan hidup. Sayang, organisasi internasional sebesar GGGI kurang cermat melihat kasus-kasus lingkungan hidup di Indonesia sebelum mengangkat SBY menjadi Presiden Majelis organisasinya.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: