Awas, Media Televisi Jakarta Kontrol Pembentukan Wacana Publik di Indonesia!

Pada pemilihan presiden (pilpres) 2014 lalu membuktikan bahwa televisi mendominasi pembentukan wacana publik di negeri ini yang bisa mempengaruhi keputusan publik dalam menentukan pilihan politiknya. Para calon presiden (capres) pada pilpres lalu pun menjadikan televisi sebagai media favorit dalam beriklan politik.
Temuan SatuDunia seperti dipublikasikan di http://www.iklancapres.org, mengungkapkan belanja iklan capres di media televisi pada lima kota (Medan, Banjarmasin, Jakarta, Surabaya dan Makassar) mencapai Rp116,51 miliar. Sementara iklan capres di media cetak dan radio masing-masing Rp5,21 miliar dan Rp1,08 miliar. Dan sebagian besar belanja iklan capres itu mengalir ke media televisi Jakarta, sebesar Rp114,62 miliar atau 92,78%.
Artinya, media televisi di Jakarta mengontrol pembentukan wacana publik di negeri ini. Celakanya lagi, industri televisi di Jakarta itu memiliki jaringan media lain di luar televisi, seperti media cetak, radio dan online. Dapat pula dikatakan bahwa pembentukan wacana publik di negeri ini dikontrol oleh konglomerasi media di Jakarta.
Dalam pilpres lalu,  sebagian pemilik media televisi di Jakarta itu juga secara terang-terangan mendukung salah satu kandidat capres. Pemberitaan mereka pun tidak berimbang, baik di dalam televisi maupun di jaringan media lainnya. Bahkan, pada pilpres lalu terkesan pemberitaannya pun menginjak-injak prinsip-prinsip jurnalistik.
Kondisi ini bila terus dibiarkan, akan menjadi sebuah preseden buruk bagi demokrasi kedepannya. Media massa sebagai pilar demokrasi ke-4 di negeri ini telah digrogoti oleh konglomerasi media. Bila tidak ada upaya serius untuk menghentikannya, demokrasi kita tidak hanya berada di simpang jalan, namun sudah menapaki jalan yang sesat.
Untuk itulah, pekerjaan rumah pemerintahan yang baru adalah mengendalikan konglomerasi media televisi. Pemerintah harus membuat aturan agar pembentukan wacana publik tidak dikontrol oleh konglomerasi media televisi yang ada di Jakarta. Jangan sampai pemerintahan yang baru justru mengambil manfaat dari kondisi yang tidak sehat itu.
Di samping itu, publik harus aktif mendesak pemerintah untuk segera mengatur konglomerasi media di Indonesia, utamanya televisi. Publik tidak bisa menunggu niat baik pemerintah untuk mengatur konglomerasi media itu.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: