Pembentukan Opini Publik Masih Dikuasai Media dari Jakarta

Seiring degan polemik kebijakan bahan bakar minyak (BBM) akhir-akhir ini, sebagian media massa yang berada di Jakarta membangun opini publik agar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akhir kekuasaannya berani menaikan harga BBM. Bukan hanya itu, mereka (sebagian dari media massa di Jakarta, red) juga mendorong pemerintahan baru Joko Widodo berani menaikan harga BBM.

Media massa yang ada di Jakarta seakan menutup mata bahwa jika harga BBM dinaikan sebesar Rp 1000 saja maka, di Papua kenaikan harga BBM bisa sepuluh kali lipat atau lebih. Dan itu akan menyulitkan warga di Papua karena berimbas pada kenaikan harga di sektor lainnya.Nampaknya pemerintah akan menuruti opini publik yang dibangun oleh media massa di Jakarta itu tanpa mencoba mencari alternatif lain yang lebih kreatif.

Opini publik dalam persoalan BBM ini, lanjut Anwari, adalah salah satu contoh saja dari dominasi media massa dari Jakarta. Jika terus dibiarkan ini akan merugikan publik, karena kebijkan yang dibuat pemerintah akan selalu bias Jakarta. Kepentingan warga di daerah di luar Jakarta tenggelam oleh kepentingan segelintir elite di Jakarta yang memiliki kedekatan dengan media massa.

Celakanya, semua calon presiden (capres) yang berlaga dalam pemilihan presiden (pilpres) lalu nampaknya belum ada tanda-tanda mengoreksi dominasi media massa Jakarta dalam membangun opini publik ini. Para capres justru memanfaatkan dominasi media massa Jakarta ini dalam kampanye pemilihan presiden (pilpres) lalu.

Pantauan SatuDunia seperti dipublikasikan di www.iklancapres.org, menyebutkan bahwa dalam pilpres lalu, frekuensi penayangan iklan baik dari kubu Jokowi maupun Prabowo di televisi Jakarta sebanyak 56.85% dibandingkan dengan penayangan di media massa pada empat kota lainnya seperti Surabaya, Medan, Makassar dan Banjarmasin. Belanja iklan capres di media massa di Jakarta sebesar Rp114,62 milar. Padahal di empat kota lainnya, belanja iklan politik paling banyak hanya Rp3,31 miliar.

Pelajaran yang dapat diambil dari situasi ini adalah masyarakat harus mendesak pemerintahan baru untuk merubah kebijkan media sehingga dominasi media massa Jakarta dapat dikurangi. Dalam soal kebijakan media massa, sekali lagi, masyarakat tidak bisa menunggu niat baik dari politisi yang kini berada di Istana (eksekutif) maupun senayan (legislatif).

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: