PEKERJAAN RUMAH Ekologi Warisan SBY

daus-jmc.jpg
Harian Bisnis Indonesia, Kamis, 19 Juni 2014, 07:05 WIB

Oleh: Firdaus Cahyadi

Bisnis.com, JAKARTA – Akhir-akhir ini hampir semua media massa, baik cetak maupun elektronik, memberitakan hiruk pikuk pemilihan presiden. Hiruk pikuk itu membuat kita seakan lupa untuk mendiskusikan pekerjaan rumah (PR) yang diwariskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Padahal, siapa pun nanti presiden yang terpilih, suka tidak suka harus segera menyelesaikan PR warisan itu. Salah satu PR warisan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam atau ekologi.

Setidaknya ada tiga PR ekologi yang diwariskan SBY untuk presiden baru. Pertama, PR ekologi yang terkait dengan konflik pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan pemerintah, perusahaan dan masya-rakat adat di berbagai kawasan di Indonesia.

Presiden SBY sebenarnya memiliki kesempatan politik untuk menyelesaikan berbagai konflik pengelolaan SDA itu karena tahun lalu Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan peninjauan kembali atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Putusan MK itu pada hakikatnya menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara.

Klaim hutan adat menjadi hutan negara itulah yang menyebabkan pemerintah dengan seenaknya mengobral izin pengelolaan hutan kepada korporasi di sektor perkebunan dan tambang. Hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat pun beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan dan tambang. Masyarakat adat hanya menjadi penonton dari hancurnya hutan yang semula menjadi sumber kehidupan mereka.

Sebuah penelitian Rights and Resources Initiative yang berjudul Global Capital, Local Concessions: A Data Driven Examination of Land Tenure Risk and Industrial Concessions in Emerging Market Economies, misalnya, mengungkapkan bahwa sedikitnya 56.102 hektare lahan adat di Kalimantan tumpang-tindih dengan konsesi perkebunan kelapa sawit.

Namun, alih-alih menyelesaikan persoalan tumpang-tindih hutan adat dengan konsensi perkebunan dan tambang, hingga akhir masa jabatannya berakhir pun, Presiden SBY tampaknya masih enggan menindaklanjuti putusan MK terkait hutan adat itu. Akibatnya, meskipun sudah muncul keputusan MK, konflik pengelolaan sumber daya alam belum ada tanda-tanda akan berakhir.

Menurut catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), salah satu kasus konflik SDA yang masih berlangsung meskipun sudah muncul keputusan MK tentang hutan adat itu a.l. konflik masyarakat adat Karonsie di Dongi, Luwu Utara dengan PT INCO/PT Vale. Konflik itu dimulai sejak 1968 dan masih berlangsung hingga sekarang.

Kedua, PR ekologi warisan Presiden SBY berikutnya adalah pe-nyelesaian kasus lumpur Lapindo. Hingga menjelang akhir masa jabatan, Presiden SBY tidak pernah mengevaluasi secara sungguh-sungguh model penyelesaian kasus lumpur Lapindo.

Presiden SBY tetap saja melanjutkan model penyelesaian kasus lumpur Lapindo dengan didasarkan pada asumsi bahwa semburan lumpur Lapindo adalah bencana alam, bukan karena pengeboran. Padahal, asumsi itulah membebaskan pihak yang seha-rusnya bertanggung jawab merehabi-litasi kawasan Porong, Sidoarjo yang hancur akibat semburan lumpur.

Sebagai seorang presiden, SBY sebenarnya memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kasus Lapindo ini, diantaranya dengan lebih dahu-lu meninggalkan asumsi bahwa semburan lumpur adalah akibat bencana alam, bukan pengeboran.

Namun, sekali lagi, kesempatan itu terlewatkan. Seperti ada kekuatan politik yang selalu menghalangi Presiden SBY untuk menyelesaikan kasus lumpur Lapindo secara lebih adil.

PENGENDALIAN KONSUMSI BBM

Ketiga , konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang semakin tinggi, bahkan cenderung tak terkendali. Besarnya konsumsi BBM yang tinggi ini adalah salah satu penyebab emisi gas rumah kaca (GRK) yang turut berdampak pada perubahan iklim. Padahal, sebelum-nya Presiden SBY pernah bernjanji kepada dunia internasional bahwa Indonesia akan berpartisipasi dalam menurunkan GRK sebesar 26%.

Sebagian besar konsumsi BBM di Indonesia itu berasal dari sektor trans-portasi. Ini juga berarti bahwa kon-sumsi BBM itu akan menyumbang pada meningkatnya polusi udara, utamanya di wilayah perkotaan.

Udara di wilayah perkotaan makin kotor dan beracun seiring dengan meningkatnya konsumsi BBM oleh kendaraan bermotor pribadi.

Alih-alih mengendalikan konsumsi BBM dari sektor transportasi, pemerintahan Presiden SBY justru mengeluarkan kebijakan insentif bagi mobil low cost green car (LCGC). Akibatnya, jalan raya pun dipenuhi mobil.

Meskipun mengklaim sebagai mobil hemat BBM, tetapi faktanya mobil LCGC masih menggunakan BBM premium. Selain itu, semakin banyak mobil, meskipun mobil hemat, selama masih mengkonsum-si BBM tatap saja akan meningkat-kan konsumsi dari BBM itu sendiri.

Berdasarkan data Kementerian ESDM total konsumsi BBM bersubsidi pada 2013, seperti ditulis oleh sebuah portal berita, sebesar 46,25 juta kiloliter dan diperkirakan akan terus meningkat tiap tahunnya.

Meningkatnya konsumsi BBM juga berakibat pada naiknya impor BBM. Diperkirakan porsi impor premium akan mencapai 72% dan 35% untuk solar pada 2020. Polusi udara dan meningkatnya emisi GRK adalah PR yang harus segera diselesaikan oleh presiden baru, siapapun yang akan terpilih.

Presiden baru harus memiliki keberanian untuk mencabut kebijakan insentif terhadap mobil LCGC tersebut. Jika tidak, maka polusi udara dan juga meningkatnya emisi GRK tidak akan dapat ditekan.

PR ekologi warisan Presiden SBY inilah yang harus menjadi perhatian oleh calon presiden baru untuk segera dihentikan. Pertanyaannya adalah apakah para calon presiden yang akan berlaga di Pilpres 2014 sudah mengetahui dan memahami PR ekologi warisan Presiden SBY itu?

Kalaupun mengetahui apakah mereka juga peduli? Apakah kedua pasangan capres-cawapres juga memiliki keberanian untuk berhadapan dengan kepentingan pemilik modal yang memiliki posisi tawar politik yang kuat dalam menyelesaikan PR itu?

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: