Pemilu 2014 dan Kepetingan Lembaga Bantuan Internasional


Oleh : Firdaus Cahyadi

Sebentar lagi kita akan memiliki pemerintahan baru hasil pemilihan umum (pemilu) 2014. Pemerintahan pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan akan berakhir. Selama kepemimpinan Presiden SBY, Indonesia sering mendapat pujian di tingkat internasional. Pujian itu muncul, salah satunya karena prestasi pemerintah dalam ’mematuhi’ saran Lembaga Bantuan Internasional seperti Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia.

Salah satu saran yang dipatuhi oleh pemerintahan SBY itu adalah menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara bertahap. Kini, di akhir pemerintahan Presiden SBY, Lembaga Bantuan Internasional perlu memastikan bahwa Presiden Republik Indonesia yang baru akan memilih jalur yang sama dengan presiden sebelumnya yaitu, menjadi anak yang manis bagi Lembaga Bantuan Internasional itu.

Menjelang pemilu 2014 ini lembaga-lembaga bisnis internasional gencar melakukan ‘gerilya politik’ dengan cara mengeluarkan hasil kajian dan rekomendasi mereka terhadap ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah ADB. Anehnya, apapun hasil kajian mereka, solusi yang ditawarkan dalam rekomendasinya selalu tunggal yaitu reformasi struktural.

Bagi masyarakat umum, istilah reformasi struktural sangat sulit untuk dipahami. Padahal bila ditelisik lebih jauh reformasi struktural yang dimaksud dalam rekomendasi ADB itu adalah penghapusan subsidi BBM secara bertahap. Subsidi BBM dinilai terlalu besar sehingga membebani anggaran. Padahal, menurut ADB, subsidi BBM bisa dialihkan ke program lainnya yang lebih tepat sasaran seperti program kesehatan dan pendidikan.

Subsidi BBM dinilai tidak tepat sasaran, karena penerima subsidi itu lebih banyak kelas menengah atas pemilik kendaraan bermotor pribadi. Orang–orang kaya pemiilik kendaraan bermotor pribadi memang juga terpukul dengan kebijakan kenaikan tarif itu. Padahal daya rusak kebijakan pengurangan subsidi begitu terasa di kalangan kelas menengah-bawah. Pendapatan mereka yang kecil akan banyak tergerus karena kenaikan harga-harga yang dipicu oleh kebijakan kenaikan BBM.

Sementara bagi kelas menengah-atas, daya rusak kenaikan harga barang-barang tidak begitu terasa. Mereka akan dengan cepat beradaptasi dengan kenaikan harga-harga barang yang dipicu oleh kenaikan harga BBM, tanpa harus ‘berdarah-darah’ seperti kelas menengah-bawah. Bahkan pendapatan mereka pun akan segera menyesuaikan dengan inflasi yang ada. Artinya, pendapatan mereka tidak terkoreksi dengan kebijakan kenaikan harga BBM ini.

Sudah berkali-kali harga BBM dinaikan, tapi tidak mengubah struktur kelas sosial di negeri ini. Yang terjadi justru kesenjangan sosial semakin lebar seiring dengan kepatuhan pemerintah mengikuti saran Lembaga Bantuan Internasional, seperti ADB dan Bank Dunia, untuk mengurangi subsidi BBM dan juga subsidi-subsidi bagi rakyat lainnya.

Lihat saja misalanya, di sepanjang tahun 1999 hingga 2013 sudah berkali-kali harga BBM dinaikan untuk mematuhi saran Lembaga Bantuan Internasional. Hasilnya Indeks Gini di negeri ini terus menanjak sejak tahun 1999 hingga 2013. Tahun 1999 Indeks Gini Nasional pada tahun 1999 mencapai 0,3 namun terus menanjak hingga tahun 2013 mencapai 0,41. Indeks Gini adalah ukuran pemerataan pendapatan. Angka 0 menggambarkan pemerataan sempurna, sementara angka 1 menujukan ketidakmerataan sempurna.

Subsidi kepada warga Negara seharusnya bukan barang haram bagi pemerintah. Subsidi adalah barang halal bahkan wajib dilakukan pemerintah, terutama terhadap komoditi yang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak. Tujuan subsidi dalam konteks ini jelas, agar warga Negara tidak kesulitan mendapatkan barang dan pelayanan jasa yang vital bagi kehidupannya tersebut.

Sementara itu bagi penganjur fundamentalisme pasar, subsidi dari Negara kepada warga negaranya adalah barang yang haram. Karena subsidi itu akan merusak mekanisme pasar. Para pengajur fundamentalisme pasar tidak peduli, apakah subsidi yang diberikan Negara terhadap warganya itu terkait sesuatu yang vital bagi kehidupan manusia atau tidak. Satu-satunya kepedulian para pengajur mereka adalah berjalannya mekanisme pasar bebas.

Pemerintah bisa saja mengungkapkan bahwa penghapusan subsidi BBM dan komoditi yang vital lainnya untuk mengoreksi salah sasaran subsidi yang di lapangan juga dinikmati oleh orang-orang kaya. Namun, bila cara mengoreksinya adalah mencabut subsidi, itu sama seperti menangkap tikus di dalam rumah dengan cara membakar rumah. Tikusnya belum tentu tertangkap atau mati, namun rumahnya sudah pasti terbakar.

Koreksi terhadap salah sasaran dari subsidi BBM misalnya, dapat dilakukan dengan cara menaikan pajak mobil, pajak emisi karbon, menaikan tariff parkir mobil dan mengenakan pajak jalan (road pricing) bagi pengguna kendaraan bermotor pribadi di kawasan tertentu. Dengan serangkaian pajak bagi pengguna mobil pribadi itu, subsidi yang telah dinikmati oleh orang-orang kaya dapat ditarik kembali oleh negara, tanpa harus melukai kelompok kelas menengah-bawah.

Ironisnya, pemerintah lebih suka menaikan harga BBM seraya terus membangun infrastruktur transportasi yang berpihak kepada pengguna kendaraan bermotor pribadi daripada infrastruktur transportasi public. Pemerintah lebih suka membangun jalan tol, underpass, flyover, jembatan yang menghubungkan antar pulau daripada jalur rel kereta api. Bahkan pemerintah lebih suka memberi insentif pajak terhadap mobil baru, seperti mobil LCGC (Low Cost Green Car), daripada memberikan subsidi bagi pengembangan transportasi massal.

Ada baiknya para pengambil kebijakan di negeri ini melakukan refleksi diri. Bahwa keberadaan Negara itu untuk mensejaterakan warganya, bukan justru memiskinkan warganya. Keberadaan Negara juga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warganya, termasuk hak atas energy, listrik dan transportasi, bukan justru menyerahkan pemenuhan hak-hak tersebut pada mekanisme pasar bebas.
Dalam konteks ini ’gerilya politik’ lembaga-Lembaga Bantuan Internasional menjelang pergantian kekuasaan pemerintahan ini patut dicermati. Suara yang disampaikan Lembaga-Lembaga Bantuan Internasional itu bukanlah suara rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan politik. Suara mereka lebih mencerminkan kepentingan negara-negara maju yang ingin menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi produk-produk mereka.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: