Banjir Jakarta di Tahun Politik

banjir jakarta

Harian Media Indonesia, 15 Januari 2014
Firdaus Cahyadi


Jakarta kebanjiran lagi. Sudah berkali-kali bencana ekologi itu menenggelamkan kota. Namun, kali ini banjir di Jakarta memiliki nuansa lain dibandingkan banjir di tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan tahun 2014 ini adalah tahun politik. Banjir pun berpotensi menjadi sebuah komoditas politik untuk menjatuhkan atau justru menaikan seseorang di panggung politik menjelang pemilu 2014.

Menjadikan banjir Jakarta sebagai komoditas politik menjadi sangat strategis seiring dengan menguatnya popularitas seorang Joko Widodo (Jokowi) yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di berbagai survey nama Jokowi selalu mengalahkan elite politik lama. Desakan di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menetapkan Jokowi menjadi presiden pun semakin menguat.

Kekaguman masyarakat terhadap sosok Jokowi sebenarnya bertolak dari kebosanan bahkan kemuakan terhadap politisi-politisi lama yang seperti berjarak dengan kehidupan masyarakat. Selain itu politisi-politisi lama itu juga seringkali berbeda antara perkataan dan tindakan. Di tengah ‘kebusukan’ politisi-politisi lama itulah popularitas Jokowi meroket.

Di tengah situasi seperti itulah kemudian bencana ekologi banjir Jakarta menjadi pintu masuk untuk mengganjal popularitas Gubernur DKI Jakarta Jokowi. ‘Lawan-lawan’ politik Jokowi dengan mudah akan mengatakan sebaiknya Jokowi mengurus dulu kota Jakarta dengan benar sebelum mencalonkan atau dicalonkan menjadi presiden. Jika mengurus Jakarta saja belum benar apalagi mengurus Indonesia yang lebih luas dan kompleks permasalahanya.

Padahal jika dikaji secara lebih jeli dan mendalam. Banjir Jakarta ini adalah buah dari kesalahan paradigma pembangunan yang selalu dipakai oleh Gubernur-Gubernur Jakarta sebelum Jokowi. Paradigma pembangunan itu adalah dengan menempatkan Jakarta sebagai kota jasa disamping Ibukota Negara.

Paradigma pembangunan itu mengharuskan pemerintah DKI Jakarta, siapapun gubernurnya, untuk selalu memfasilitasi pertumbuhan kawasan komersial di kota ini. Padahal daya dukung kota Jakarta ada batasnya. Dipakainya paradigma pembangunan yang menempatkan kota Jakarta sebagai kota jasa disamping Ibukota Negara itulah kemudian yang memicu alih fungsi secara besar-besaran ruang terbuka hijau dan daerah resapan air menjadi mall dan kawasan komersial lainnya.

Bahkan keterbatasan ruang di Jakarta untuk menampung pertumbuhan kawasan komersial kemudian disiasati dengan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Padahal reklamasi pantai untuk memfasilitasi pertumbuhan kawasan komersial akan memperburuk daya dukung ekologi Jakarta secara keseluruhan bukan hanya di sekitar kawasan reklamasi.

Alih fungsi lahan yang besar-besaran ini, menurut Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLHD) Jakarta pada tahun 2007, pada akhirnya membuat setiap kali hujan turun di Jakarta hanya sekitar 26 persen yang bisa terserap di dalam tanah Jakarta. Sebanyak 70-an persen air hujan lainnya menjadi air larian (run off) yang masuk dalam system drainase kota untuk kemudian dialirkan ke sungai dan laut. Celakanya, drainase di Jakarta juga dalam kondisi buruk sehingga air larian itu tidak dapat tertampung.

Namun, andaikan drainase kota dalam kondisi baik pun belum tentu bisa menampung 70-an persen air hujan yang tidak terserap di dalam tanah tersebut. Upaya yang harus dilakukan adalah dalam waktu yang bersamaan membenahi system drainase kota dan memperluas daerah resapan air, baik berupa ruang terbuka hijau atau waduk. Dan itu mulai dilakukan oleh Gubernur Jokowi saat ini, meskipun belum selesai.

Paradigma pembangunan yang dianut hampir semua Gubernur Jakarta itu mendorong jutaan orang dari seluruh penjuru tanah air pun ditarik masuk ke Jakarta. Paradigma multifungsi kota itu menyebabkan tanah di Jakarta menjadi sangat mahal. Para pendatang itu pun sebagian besar tidak bisa membeli tanah di Jakarta sebagai tempat tinggalnya. Akhirnya mereka menyebar di daerah sekitar Jakarta, termasuk Bogor.

Kondisi itu membuat meningkatnya permintaan perumahan di Bogor. Daerah-daerah resapan air, baik itu ruang terbuka hijau ataupun situ, di Bogor pun beralih fungsi menjadi kawasan perumahan. Dan seiring dengan meningkatnya permintaan perumahan di Bogor itu meningkat pula permintaan akan kawasan komersial lain di sekitar perumahan. Akibatnya, semakin luas pula daerah resapan air yang dialihfungsikan.

Hilangnya daerah resapan air di kawasan Bogor akibat maraknya pembangunan perumahan dan kawasan komersial ini membuat Jakarta menjadi semakin rentan terhadap banjir. Ironisnya, maraknya pembangunan yang tak ramah lingkungan di kawasan Bogor itu juga dipicu oleh paradigma pembangunan di Jakarta yang telah berlangsung cukup lama.

Dan kerentanan Jakarta juga diperparah dengan makin masifnya alih fungsi daerah resapan air di kawasan Puncak, Bogor menjadi vila-vila dan kawasan wisata. Meningkatnya alih fungsi daerah resapan air di kawasan Puncak, Bogor juga sebenarnya juga tidak bisa dipisahkan dari paradigma yang menjadikan Jakarta sebagai kota dengan multifungsi.

Kepenatan orang-orang yang bekerja di Jakarta mengharuskan mereka berekreasi. Dan kawasan Puncak, Bogor adalah salah satu kawasan terdekat dari Jakarta yang dapat digunakan untuk melepas penat. Di satu sisi, multifungsi kota Jakarta memang mampu menumbuhkan ekonomi di kawasan Puncak, Bogor. Namun, semakin lamanya Jakarta menjadi kota dengan multifungsi, semakin tak terkendali pula alih fungsi lahan di kawasan Puncak, Bogor.
Paradigma pembangunan yang menempatkan Jakarta sebagai kota dengan multifungsi, kota jasa dan Ibukota Negara, ini harus diakhiri. Namun, sayangnya tarikan politik terkait banjir Jakarta pada 2014 kali ini tidak menyentuh persoalan paradigma usang pembangunan kota itu.

Tarikan politik yang ada saat ini hanya berprespektif jangka pendek, seputar pemilu 2014 saja. Sementara tarikan politik yang lebih berjangka panjang untuk membongkar paradigma pembangunan kota yang lebih ramah lingkungan terlupakan. Padahal siapapun Gubernur Jakarta, kota ini akan tetap rawan banjir bila masih menggunakan paradigma pembangunan yang sama dengan gubernur sebelumnya

sumber gambar: http://image.metrotvnews.com/bank_images/actual/124487.jpg

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: