Tahun 2014, Bukan lagi Tahun Pencitraan

2014-Happy-New-Year

Kolom opini Harian KONTAN, 2 Januari 2014
Oleh: Firdaus Cahyadi

Mentari pagi di tahun 2014 telah menyinari bumi. Banyak orang menyebut tahun 2014 adalah tahun politik. Bagaimana tidak, di tahun ini akan digelar dua pemilihan umum (pemilu) di negeri ini. Pemilu legislative dan presiden.
Di tahun ini pula masyarakat akan disuguhi berbagai tingkah polah calon legislative dan presiden untuk merebut hati masyarakat. Televisi, radio, koran dan media online akan dibanjiri iklan para politisi yang hendak berkompetisi di pemilu 2014. Bahkan pohon-pohon di pinggir jalan, tiang listrik dan ruang publik lainnya akan semakin kotor dengan sampah visual yang menampilkan foto-foto narsis calon legislative (caleg) dan calon presiden (capres). Pertanyaannya kemudian adalah apakah tahun 2014 akan menjadi sebuah tahun pencitraan?
Masyarakat semakin cerdas. Sepanjang tahun 2013 lalu, masyarakat sudah diperlihatkan kelakuan para politisi yang telah dan akan menjadi pejabat publik. Di sepanjang tahun 2013, begitu banyak politisi dan pejabat publik yang dulunya berteriak anti-korupsi kini justru harus masuk bui karena korupsi.
Di tahun 2013 pula, masyarakat disuguhkan sebuah tontonan mengenai inkonsistensi para politisi dan pejabat publik kita. Inkonsistensi tingkat akut yang melanda pejabat publik dari tingkat daerah hingga pusat.
Pada bulan Oktober 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) misalnya, menyerukan kepada warga Indonesia yang kaya untuk tidak sedikit-sedikit berobat keluar negeri. Namun di bulan Desember, hanya berselang dua bulan, Presiden SBY justru menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) yang memberikan fasilitas kepada menteri dan pejabat tinggi untuk berobat keluar negeri dengan biaya ditanggung Negara.
Inkonsistensi yang sama juga ditunjukan oleh kebijakan pejabat publik terkait dengan persoalan bahan bakar minyak (BBM). Pada saat menaikan BBM, hampir seluruh pejabat tinggi mengatakan bahwa anggaran Negara nyaris jebol untuk membiayai impor BBM. Namun, setelah harga BBM dinaikan mereka membuat kebijakan yang memberikan insentif pajak bagi mobil baru yang masih menggunakan BBM.
Inkonsistensi bahkan juga ditunjukan oleh Joko Widodo (Jokowi) dan Ahok yang menurut beberapa survey merupakan politisi popular yang berpotensi menjadi calon presiden dan wakil presiden. Pada saat kampanye Jokowi-Ahok dengan lantang menolak pembangunan enam jalan tol dalam kota Jakarta. Namun, setelah menjabat Gubernur DKI Jakarta, mereka justru memberikan sinyal menyetujui pembangunan enam jalan tol dalam kota tersebut.

Inkonsistensi di WTO
Di sepanjang tahun 2013 pula masyarakat juga melihat bahwa pencitraan sudah menjadi semacam candu bagi pejabat publik di negeri ini. Pada tahun 2013 misalnya, Indonesia menjadi tuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM)-World Trade Organization (WTO).
Sebelum konferensi internasional itu digelar, di berbagai media massa pemerintah menyatakan akan memperjuangkan nasib para petani Indonesia di forum internasional itu. Simpati pun bermunculan dari masyarakat, karena selain memang selama ini sektor pertanian selalu dianaktirikan juga terkait dengan perlindungan terhadap kedaulatan pangan.
Namun selama KTM WTO itu berjalan, apa yang dinyatakan pemerintah sebelumnya itu ternyata bertolak belakang. Pemerintah Indonesia justru mendorong India, yang sedang memperjuangkan perlindungan petani dan kedaulatan pangan di negara-negara berkembang dari gerusan tirani pasar bebas, agar memperlunak sikapnya ketika bernegosiasi dengan Negara-negara maju yang memberhalakan mekanisme pasar bebas.
Dan muncullah Paket Bali di akhir KTM WTO itu. Pemerintah pun mendapat pujian dari Negara-negara maju. Namun, di dalam negeri masyarakat justru melihat bahwa pernyataan pemerintah yang semula mengklaim akan memperjuangkan nasib petani dan kedaulatan pangan di KTM WTO hanya omong kosong belaka.
Tahun 2013 sudah berlalu. Segala pencitraan pejabat publik dan politisi di sepanjang tahun itu sudah tercatat dalam memori kolektif masyarakat. Di tahun politik ini tentu saja masyarakat tidak ingin lagi tertipu oleh pencitraan palsu. Masyarakat sudah sangat cerdas untuk tidak memilih para pejabat publik yang sibuk dengan pencitraan palsunya. Dan itu berarti bahwa tahun 2014 bukan lagi tahun pencitraan seperti tahun-tahun sebelumnya. Di tahun politik ini saatnya para politisi benar-benar mendengar dan menyerap suara masyarakat jika tidak ingin karir politiknya berakhir.

Sumber gambar: http://bungawisatamalang.com/wp-content/uploads/2013/08/2014-Happy-New-Year.jpg

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: