Kepentingan Asing di UU Hak Cipta

anticopyright3

Harian Ekonomi KONTAN, 20 November 2013
Oleh: Firdaus Cahyadi

Saat ini pemerintah sedang membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Revisi UU Hak Cipta (HC). Jika disahkan, UU itu akan menggantikan UU HC Nomor 19/2002. Jika kita menelisik lebih jauh, UU HC di Indonesia termasuk UU yang sering direvisi. Lihat saja misalnya, UU HC Nomor 6/1982, UU HC Nomor 7/1987, UU HC Nomor 12/1997, UU HC nomor 19/2002. Pertanyaannya kemudian adalah atas dasar lobby kepentingan siapa UU tersebut sering mengalami revisi?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya kita melihat posisi Indonesia dalam perdagangan produk-produk yang memiliki hak cipta. Ternyata negara maju adalah eksportir dari produk-produk yang dilindungi hak cipta. Untuk penerbitan buku yang memiliki hak cipta, negara pengekspor buku terbesar pada tahun 1998, adalah AS – 20 %; Inggris – 17%; Jerman 10%; Singapura 3%. (Hanim, TWN, 2011). Dari sini terlihat bahwa negara maju tersebut menjadi penerima keuntungan dari perluasan perlindungan hak cipta, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang merupakan importir dari produk-produk tersebut.

Aroma lobby kepentingan asing dalam penyusunan UU Hak Cipta juga semakin menyengat bila kita melihat dasar pertimbangan dalam UU Nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta. UU yang dibuat di era rejim otoriter Orde Baru itu dengan jelas menyebutkan bahwa penyusunan UU tersebut didasarkan pada pertimbangan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan OrganisasiPerdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization).

Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa di WTO posisi negara-negara maju begitu dominan dibandingkan negara-negara berkembang. Sehingga sudah dapat dipastikan apapun hasil dari perjanjian di WTO selalu menguntungkan negara-negara maju, termasuk pengaturan mengenai hak cipta ini.

Dalam penyusunan RUU Revisi UU Hak Cipta saat ini, aroma kepentingan asing juga sangat menyengat. Pada tahun 2010 misalnya, IIPA (International Intelectual Property Aliance) merekomendasikan agar Indonesia merevisi UU Hak Cipta yang sudah dimilikinya. IIPA ini adalah asosiasi bisnis produk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) asal Amerika Serikat.

Hak Cipta Berbasis Internet
Dalam rekomendasi tersebut juga disebutkan bahwa IIPA juga menginginkan bahwa pemerintah Indonesia memastikan ketentuan cybercrime juga memuat ketentuan hukuman mengenai pelanggaran copyright berbasis internet. Tak lama berselang dari rekomendasi IIPA tersebut, di tahun 2011 muncul wacana untuk merevisi UU Hak Cipta. Dan di tahun 2012, draft RUU Revisi UU Hak Cipta sudah beredar di masyarakat via internet. Dan mengenai rekomendasi mengenai cybercrime yang dikaitkan dengan pelanggaran hak cipta dari IIPA tersebut juga dengan jelas tercermin dalam salah satu pasal di draft RUU Revisi UU Hak Cipta.

Dalam pasal 38 di RUU Revisi UU tentang Hak Cipta itu misalnya menyebutkan bahwa seorang Menteri yang tugas dan fungsinya dibidang telekomunikasi dan informatika dapat menutup atau menghentikan layanan sistem elektronik atau konten tertentu dalam sistem elektronik, jika terdapat bukti-bukti awal pelanggaran Hak Cipta. Artinya, jika RUU ini disahkan pemblokiran website menjadi legal dengan alasan melanggar copyright.

Celakanya, menurut RUU Revisi UU Hak Cipta ini pula disebutkan bahwa, pelaksanaan penutupan dan penghentian layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud tidak dapat dituntut secara perdata, pidana dan/atau administrasi. Ini artinya, bila kemudian keputusan pemblokiran website itu ternyata salah, misalnya dikemudian hari tidak terbukti melanggar hak cipta, maka hal itu tidak dapat digugat oleh masyarakat secara pidana, perdata maupun administratif (PTUN).

Pasal ini benar-benar represif, mirip dengan pasal-pasal di perundang-undangan di era Orde Baru yang dapat mencabut hak sesorang dalam berekspresi tanpa melalui proses pengadilan. Jika di era Orde Baru, munculnya pasal-pasal represif untuk melindungi kepentingan politik elite penguasa maka dalam RUU Revisi UU Hak Cipta ini justru dimunculkan untuk melindungi kepentingan korporasi asing dalam menguasai pasar di dalam negeri.

Hak Cipta Berlaku 50 tahun
Pasal lainnya di RUU Revisi UU Hak Cipta ini yang harus dicermati masyarakat adalah mengenai masa berlaku produk-produk hak cipta. Dalam RUU ini secara jelas disebutkan bahwa masa berlaku Hak Cipta melebihi usia penciptanya (50 tahun setelah pencipta itu meninggal dunia). Padahal awalnya perlindungan hak cipta untuk melindungi hak seseorang terkait relasinya dengan ciptaanya. Ketika penciptanya sudah meninggal dunia, seharusnya yang tersisa atas karyanya adalah hak moralnya (moral rights), bukan hak ekonomi (economic rights).

Bagi publik sendiri dampak perlindungan terhadap produk hak cipta melebihi usia penciptanya adalah semakin lama pula sebuah karya untuk dapat menjadi milik publik (public domain) yang bisa diakses secara bebas, tentu saja tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak moral dari penciptanya.

Di satu sisi kebijakan yang represif dalam perlindungan copyright akan menguntungkan para industri pemegang hak cipta. Namun di sisi lain bisa mengancam hak warga negara dalam mengakses informasi dan pengetahuan. Bila sebuah webiste diblokir atas nama perlindungan hak cipta misalnya, kita pun tidak bisa mengakses konten lainnya yang bermanfaat yang bisa jadi tidak melanggar hak cipta di website tersebut.

Sepertinya dalam draft RUU Revisi UU Hak Cipta, pemerintah hanya mengadopsi ketentuan dari perjanjian perdagangan bebas. Sementara di sisi lain mengesampingkan standar internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dengan hak warga negara atas informasi dan pengetahuan.

Pemerintah seharusnya menahan diri untuk melanjutkan pembahasan RUU Revisi UU Hak Cipta ini. Jikalau harus melakukan revisi UU Hak Cipta, prosesnya harus lebih transparan dan partisipatif. Jangan sampai pemerintah dalam menyusun RUU Revisi UU Hak Cipta ini hanya menjadi alat kepentingan asing dengan mengabaikan kepentingan masyarakatnya sendiri.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: