Belajar dari Kasus Freeport

kawah-freeport
Kolom opini Koran TEMPO, 29 Mei 2013

Oleh: Firdaus Cahyadi

Awal Mei tahun ini kita kembali dikejutkan dengan tragedi maut di industri pertambangan. Terowongan bawah tanah milik korporasi tambang besar Freeport runtuh. Puluhan peserta pelatihan yang pada saat kejadian berada di kawasan itu telah menjadi korban.

Kejadian runtuhnya terowongan bawah tanah milik Freeport itu pun mendapat perhatian serius dari pemerintah. Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Susilo Siswoutomo pun menyempatkan diri datang dari Jakarta ke lokasi runtuhnya terowongan bawah tanah di Papua.

Namun, entah mengapa setelah kunjungan ke lokasi terowongan tiba-tiba sang Wamen ESDM memberikan penjelasan bahwa kemungkinan besar runtuhnya terowongan milik Freeport itu adalah sebuah musibah, bukan faktor kesalahan manusia. “Musibah, fenomena alam, di sana banyak air, terowongan itu banyak air, sementara batu di atap itu dolomite. Sifat dolomite atau batu kapur, keras sekali, tetapi mudah lapuk kena air,” tegas Wamen ESDM Susilo Siswoutomo, seperti ditulis oleh sebuah portal berita (27/5).

Kata kuncinya adalah fenomena alam. Kata kunci itu pula yang pernah dipakai untuk menjelaskan penyebab dari semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo pada 29 Mei 2006. Dalam kasus semburan lumpur Lapindo, pemerintah mengamini pernyataan dari pihak Lapindo seperti yang tercermin dalam iklan-iklannya di media massa bahwa semburan lumpur di Sidoarjo itu adalah akibat bencana alam berupa gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta. Intinya, semburan lumpur itu bukan disebabkan oleh aktivitas pengeboran.

Wacana bahwa semburan lumpur di Sidoarjo adalah bencana alam bukan saja muncul pada iklan-iklan di berbagai media massa. Televisi dan portal berita milik Group Bakrie, group perusahaan yang menjadi salah satu pemilik Lapindo, pun menyebut semburan lumpur itu dengan istilah lumpur Sidoarjo bukan lumpur Lapindo. Penyebutan istilah semburan lumpur Sidoarjo bukanlah sebuah kebetulan. Dengan penyebutan lumpur Sidoarjo, nama Lapindo perlahan tapi pasti ‘dihilangkan’ dari pusaran kasus itu.

Kepercayaan pemerintah bahwa semburan lumpur di Sidoarjo adalah bencana alam pada akhirnya berdampak pada pola penyelesaian kasus itu. Wilayah yang tenggelam oleh lumpur pun kemudian dibagi menjadi dua. Satu menjadi tanggungjawab Lapindo untuk menyelesaikan ganti rugi, dan satunya lagi menjadi tanggungjawab pemerintah.

Dan karena pemerintah percaya bahwa semburan lumpur Lapindo adalah bencana alam bukan akibat pengeboran maka, ganti rugi pun kemudian dalam praktiknya direduksi lagi menjadi sekedar persoalan jual beli aset tanah dan rumah. Jadi yang diperhitungkan dalam ganti rugi adalah luasan tanah dan rumah. Persoalan dampak kesehatan, sosial dan rehabilitasi lingkungan hidup yang timbul tidak pernah masuk dalam perhitungan ganti rugi.

Dan korban pun benar-benar berjatuhan sebagai akibat dari kebijakan pemerintah dalam penyelesaian kasus lumpur Lapindo. Beberapa orang korban lumpur yang sekujur tubuhnya terbakar karena terkena semburan gas liar harus berjuang sendiri membiayai pengobatannya. Bahkan seorang bayi berusia 3,5 bulan akhirnya meninggal dunia karena terlalu sering menghirup udara yang tercemar di kawasan itu pun bukan lagi menjadi bagian dari tanggungjawab perusahaan ataupun negara.

Dan yang lebih aneh lagi, kepercayaan pemerintah bahwa semburan lumpur di Sidoarjo bukan akibat pengeboran begitu kuat. Kepercayaan itu tidak runtuh meskipun mayoritas pakar geologi yang bertemu dalam acara AAPG 2008 International Conference & Exhibition dilaksanakan di Cape Town International Conference Center, Afrika Selatan, pada 2008 silam secara tegas menyatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo terkait dengan aktivitas pengeboran.

Kepercayaan pemerintah bahwa semburan lumpur di Sidoarjo adalah bencana alam tetap tak tergoyahkan meskipun muncul bocoran dokumen rahasia Medco yang menyatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo bukan karena bencana alam namun karena aktivitas pengeboran. Puncaknya, pemerintah melalui kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus pidana Lapindo. Kepercayaan terhadap fenomena alam begitu dahsyat dalam kasus semburan lumpur di Sidoarjo.

Dua tahun sebelum muncul semburan lumpur Lapindo, tepatnya pada tahun 2004, kata kunci fenomena alam juga muncul ketika kadar arsenik di kawasan Teluk Buyat Minahasa dipersoalkan oleh masyarakat. Beberapa Ornop (Organisasi non pemerintah) mengatakan bahwa tingginya kadar arsenik di Teluk Buyat karena aktivitas pembuangan limbah tailing oleh PT Newmont Minahasa Raya (NMR). Namun pihak NMR, seperti ditulis oleh portal berita http://www.tempo.co pada November 2004, menyebutkan bahwa kandungan arsenik di sedimen tinggi karena secara alami sudah ada dalam batuan. Intinya, kandungan arsenik bukan karena pembuangan limbah tailing.

Dan kini di tahun 2013, kata kunci fenomena alam kembali dipakai untuk hipotesis awal bahkan sengaja diwacanakan menanggapi runtuhnya terowongan bawah tanah milik Freeport. Pertanyaannya kemudian, jika dalam kasus Freeport, Lapindo dan Newmont adalah sebuah fenomena alam, mengapa informasi mengenai potensi bencana alam itu seperti disembunyikan ke publik sebelum kejadian itu benar-benar terjadi? Mengapa setelah muncul persoalan di masyarakat, fenomana alam baru dimunculkan?

Apapun alasannya, masyarakat harus mulai belajar dari ketiga kasus di atas. Bahwa ketika terjadi persoalan di sektor pertambangan yang terkait dengan berubahnya bentang alam maka besar kemungkinan kata kunci fenomena alam itu akan kembali dipakai.

Dengan kata kunci fenomena alam maka upaya perusahaan untuk meringankan beban korban bukan didasarkan atas tanggungjawab dari kesalahan perusahaan melainkan niat baik perusahaan dalam melaksanakan CSR (Corporate Social Responsibility). Karena bukan kesalahan perusahaan, maka nama baik perusahaan tambang itu tetap bersih sehingga tatap diperbolehkan untuk terus mengekspolitasi sumberdaya alam di kawasan tersebut atau kawasan lainnya.

Untuk mencegah selalu munculnya kata kunci fenomena alam itu, ada baiknya masyarakat di sekitar lokasi pertambangan kini menggunakan haknya atas informasi mengenai pontensi terjadinya bencana alam di kawasannya. Setelah mengetahui potensi bencana tersebut, masyarkaat sekitar tambang harus memantau dengan ketat operasional perusahaan tambang. Bahkan jika ternyata terbukti aktivitas tambang memperbesar terjadinya potensi bencana, tidak ada salahnya bila masyarakat mendesak perusahaan tambang untuk menghentikan operasionalnya. Sebab bagaimana pun juga keberlanjutan kehidupan masyarakat lebih penting daripada keberlanjutan operasi industri tambang.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: