Pak Menteri, Jangan Hapus KRL Ekonomi

dilempar-tong-kereta-nyaris-kecelakaan-di-stasiun-bekasi (1)
Sumber gambar:http://www.merdeka.com/peristiwa/dilempar-tong-kereta-nyaris-kecelakaan-di-stasiun-bekasi.html

Pernah dimuat di Kolom Opini Koran TEMPO, 26 Maret 2013

Oleh: Firdaus Cahyadi, Pengguna KRL Jabodetabek

“Semua KRL (Kereta Rel Listrik) ekonomi dihapus saja, diganti semuannya dengan KRL AC Commuter Line,” ujar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignasius Jonan, seperti ditulis oleh sebuah media daring, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR awal Maret 2013. Apa yang dikatakan oleh Jonan itu sudah pasti meresahkan para pengguna KRL Ekonomi Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tanah Abang dan Bekasi).

Bagaimana tidak, jika benar KRL Ekonomi akan dihapus maka, warga yang selama ini menggunakan KRL itu harus mengeluarkan biaya transportasi berlipat-lipat dari biasanya. Biaya transportasi yang harus mereka keluarkan naik lebih dari 100 persen.

Selama ini pengguna KRL Ekonomi mengeluarkan ongkos Rp. 4000 per harinya untuk pulang-pergi, sementara dengan menggunakan KRL Commuter Line, mereka harus mengeluarkan ongkos berkisar Rp 16000 sampai dengan Rp.18000 per hari. Artinya, setiap bulan mereka harus mengeluarkan sekitar Rp. 400 ribu-an untuk ongkos naik kereta.

Total biaya transportasi itu akan semakin membengkak karena seringkali para pengguna KRL Ekonomi itu juga harus menggunakan transportasi lain dari rumah menuju stasiun KRL atau dari stasiun KRL ke tempat kerjanya. Dan itu tentu saja memberatkan para pengguna KRL Ekonomi yang didominasi oleh masyarakat dari kelas menengah-bawah.

Bukan kali ini saja PT KAI membuat resah kelompok masyarakat kelas menengah-bawah. Beberapa waktu yang lalu PT KAI dengan tanpa beban menggusur kios-kios pedagang kecil dan kaki lima di area stasiun. Kios pedagang kecil dan pedagang kaki lima dinilai menganggu pelayanan kereta. Namun, anehnya PT KAI membiarkan mini market dan gerai makanan siap saji milik perusahaan besar tetap berdiri di area stasiun.

Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah mengapa kebijakan-kebijakan PT KAI selalu diarahkan untuk menggusur masyarakat kelas menengah-bawah? Jawabnya sebenarnya sederhana saja. Hal itu disebabkan karena masyarakat kelas menengah-bawah dinilai memiliki daya beli yang kecil dibandingkan masyarakat kelas menengah-atas. Kios-kios milik pedagang kecil dan kaki lima memberikan pemasukan yang kecil dibanding mini market dan gerai makanan siap saji milik perusahaan besar. Begitu pula pengguna KRL ekonomi yang berasal dari masyarakat kelas menengah-bawah itu. Keberadaan KRL Ekonomi dinilai menghalangi PT KAI untuk memaksimalkan laba perusahaan.

Memang benar, penumpang KRL Commuter Line terus mengalami kenaikan. Namun itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapuskan KRL Ekonomi. Kenaikan jumlah penumpang KRL Commuter Line lebih disebabkan karena mereka tidak memiliki pilihan. Selama ini, jumlah perjalanan KRL Ekonomi terus dikurangi. Sehingga memaksa pengguna KRL Ekonomi untuk berpindah ke KRL Commuter Line.

Memang benar pula bahwa kondisi KRL Ekonomi sudah memprihatinkan. Namun, sekali lagi itu bukan alasan untuk menghapuskannya. Kondisi buruk KRL Ekonomi yang buruk harusnya diperbaiki bukan justru dihapuskan keberadaannya. Karena penghapusan KRL Ekonomi itu bukan semata-mata persoalan teknis dan ekonomi, penghapusan KRL Ekonomi adalah persoalan sosial.

Namun nampaknya, PT KAI lebih memilih mengabaikan segala persoalan sosial yang mengiringi hampir setiap kebijakan mereka. Paradigma PT KAI yang anti kelas menengah-bawah itu sebenarnya tak lepas dari mandat yang diberikan oleh Pemerintah agar PT KAI mencetak laba yang sebesar-besarnya. Tak peduli laba yang besar itu diperoleh dengan menyingkirkan masyarakat kelas menengah-bawah.

Karena itulah rasanya tak mungkin berharap pada kebaikan hati PT KAI untuk lebih memanusiakan masyarakat kelas menengah-bawah. Kedepan kebijakan-kebijakan yang anti masyarakat kelas menengah-bawah demi memaksimalkan laba perusahaan itu akan terus dilanjutkan.

Kini harapan masyarakat kelas menengah-bawah tertumpu pada menteri di kabinet, baik Menteri Perhubungan maupun Menteri BUMN. Para menteri itu adalah wakil pemerintah yang berkewajiban memenuhi hak masyarkaat untuk melakukan mobilitas menggunakan transportasi massal. Biaya operasional transportasi massal, dalam hal ini KRL memang besar. Dan itu tidak mungkin dibebankan pada masyarakat kelas menengah-bawah. Pemerintah harus berperan besar dalam hal ini. Salah satu perannya adalah memberikan subsidi terhadap operasional transportasi massal kereta api.

Untuk memenuhi hak warga negara dalam melakukan mobilitas itu, pemerintah harus berani mengabaikan godaan untuk meliberalisasi sektor perkeretaapian. Godaan liberalisasi kereta api inilah yang selama ini menjadi dasar pemerintah untuk membiarkan semua langkah-langkah PT KAI dalam menyingkirkan masyarakat kelas menengah-bawah untuk memperolah laba yang sebasar-besarnya.

Hal itu dapat dilacak dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dan sebagian kebijakan pemerintah itu atas saran lembaga bisnis bantuan internasional yang selama ini memang dikenal getol mempromosikan liberalisasi ekonomi di berbagai belahan dunia.

Upaya liberalisasi sektor perekerapian itu dapat dilacak dari perubahan struktur perkeretapaian. Struktur manajemen perkeretaapian Indonesia telah mengalami perubahan dari PJKA yang lebih menekankan pelayanan publik, kemudian menjadi PERUMKA tahun 1990 dan kemudian menjadi perseroan (PT) tahun 1998. Menurut penelitian Infid, serangkaian perubahan ini merupakan hasil rekomendasi dari lembaga bisnis bantuan internasional Bank Dunia melalui proyek utangnya.

Apa implikasinya bagi masyarakat? Perum merupakan perusahaan yang 50% mencari profit selebihnya berorientasi pelayanan publik, dan PT merupakan perusahaan yang 100% mencari profit. Inilah akar persoalan mengapa selama ini kebijakan PT KAI anti terhadap kepentingan masyarakat kelas menengah-bawah.

Pemerintah melalui para menterinya harus berani mengoreksi perubahan struktrural dari manejemen perkeretapian di negeri ini. Tidak perlu takut melanggar rekomendasi dari Bank Dunia bila itu untuk kepentingan masyarakat. Penolakan penghapusan KRL Ekonomi oleh pemerintah, jika benar akan dilakukan, bisa menjadi titik pijak yang relatif kuat untuk mengoreksi semua kesalahan struktur perkeretapian Indonesia.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: