Konglomerasi Media dan Kebebasan Pers

Cyber activism
Oleh: Firdaus Cahyadi

Setiap 9 Februari, diperingati hari pers nasional. Berbagai acara pun digelar. Jargon kebebasan pers kembali berkumandang. Tanpa kebebasan, pers tidak akan mampu menjadi pilar demokrasi di negeri ini.

Terkait dengan kebebasan pers itu juga, organisasi wartawan mulai mendifnisikan musuh-musuhnya. Pada tahun 2012 lalu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menetapkan Polri dan DPR RI sebagai musuh kebebasan pers. Hal itu disebabkan, beberapa sikap dan kebijakan yang dikeluarkan kedua instritusi itu dinilai bisa mengancam kebebasan pers di negeri ini.

Namun mungkin saja AJI dan juga insan media massa mungkn lupa ada sebuah musuh besar dari kebebasan pers yang justru ada di dalam tubuh pers itu sendiri. Musuh itu bernama konglomerasi media. Konglomerasi media adalah sebuah kenyataan di Indonesia. Bahkan menurut penelitian Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), sebanyak 12 kelompok media besar, hampir semuanya berada di Jakarta, kini menguasai media massa dari ujung Aceh hingga Papua.

Seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika) yang cenderung konvergen (menyatu), konglomerasi media justru semakin menguat. Betapa tidak, kini hampir semua media massa milik konglomerat itu memiliki versi onlinenya. Dimana pun kita berada, secara offline maupun online, media konglomerasi mengikuti kita.

Bahkan ada yang mengungkapkan makin kuatnya konglomerasi media seiring dengan keamajuan teknologi telematika adalah sebuah keniscayaan. Saat berbicara pada acara diskusi yang diselenggarakan oleh AJI pada tahun 2011 silam, Don Bosco Salamun dari Satu Media Holding mengungkapkan bahwa konglomerasi media di era konvergensi telematika adalah sesuatu yang sulit dihindarkan.

Jauh sebelum Don Bosco mengungkapkan wacana keniscayaan konglomerasi media di era konvergensi telematika, Presiden Direktur PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) Anindya Novyan Bakrie, telah merencanakan penyatuan kelompok bisnis telekomunikasi dan medianya. Menurut Anindya Novyan Bakrie, seperti ditulis di web Bakrie Telecom, berencana akan mensinergikan lini bisnis telekomunikasi (BTEL), media (VIVA Group) dan teknologi (BConn dan BNET) sampai dengan tahun 2015.

Pihak-pihak yang mendukung penguatan konglomerasi media mungkin lupa bahwa pemusatan kepemilikan media bukan sekedar persoalan ekonomi semata. Ada potensi dominiasi wacana di masyarakat oleh media konglomerasi, utamanya terhadap peristiwa dan kasus yang menyerempet kepentingan pemilik media. Celakanya, sebagian pemilik media konglomerasi di Indonesia juga memiliki bisnis di luar media yang bisa bertabrakan dengan kepentingan publik.

Modus operandi dominasi wacana itu adalah penyeragaman berita atau informasi di media-media konglomerasi itu. Kasus Lapindo, menjadi salah satu hal yang dapat dijadikan contoh bagaimana media-media dalam kelompok Group Bakrie (TV One, AN TV dan Vivanews.com) menyajikan berita yang seragam.

Kelompok media group Bakrie menggunakan istilah lumpur Sidoarjo bukan lumpur Lapindo. Bahkan TV One itu secara khusus mewawancarai pakar geologi Rusia Dr. Sergey Kadurin yang menyatakan semburan lumpur adalah akibat gempa bumi bukan akibat kesalahan pengeboran. Sementara pendapat pakar yang menyatakan bahwa semburan lumpur akibat pengeboran tidak diwawancarai.

Hal yang sama juga terjadi di ANTV. ANTV juga menayangkan pendapat Dr. Sergey Kadurin yang menyatakan semburan lumpur adalah akibat gempa bumi bukan akibat kesalahan pengeboran. Seperti halnya TV One, pakar yang menyatakan bahwa semburan lumpur akibat pengeboran tidak dimintai pendapat. Hal yang sama juga terjadi pada vivanews.com. Bahkan, liputan khusus terhadap pakar Rusia juga ditampilkan secara audio-visual di portal vivanews.com.

Padahal bukan sesuatu hal yang sulit bagi media-media Group Bakrie untuk menghadirkan narasumber yang berpendapat bahwa semburan lumpur di Sidoarjo akibat pengeboran. Pakar pengeboran Dr.Rudi Rubiandini yang sekarang menjabat menjadi Wakil Menteri ESDM misalnya, adalah pakar yang sejak awal berpendapat bahwa semburan lumpur di Sidoarjo terkait akivitas pengeboran.

Sementara itu, di sisi lain pilihan penggunaan istilah lumpur Sidoarjo sendiri bukanlah sebuah pilihan yang netral. Pilihan itu adalah sebuah pilihan yang sadar. Penggunaan istilah lumpur Sidoarjo adalah sebagian kecil upaya untuk mengarahkan opini publik agar meyakini bahwa semburan lumpur itu diakibatkan oleh gempa bumi bukan karena aktivitas pengeboran Lapindo.

Penyeragaman pemberitaan itu bukan hanya monopoli media milik Group Bakrie, sebelumnya hal yang nyaris sama juga terjadi pada saat peliputan dugaan kasus korupsi Sisminbakum (Sistem Informasi Badan Hukum, yang memungkinkan pendaftaran badan hukum dilakukan on-line). Pada saat munculnya kasus itu hampir seluruh media massa menayangkan beritanya. Tapi berita itu tidak muncul di program berita andalan stasiun televisi RCTI, Seputar Indonesia. Campur tangan pemberitaan pemilik dalam kasus Sisminbakum bukan hanya dialami RCTI tapi juga pada portal berita Okezone, yang juga milik MNC. Bahkan Okezone.com juga mencabut beberapa berita yang dianggap merugikan PT. Sarana Rekatama Dinamika (Wajah Retak Media, Kumpulan Laporan Penelusuran, AJI dan TIFA, Mei 2009).

Kebebasan pers yang muncul seiring dengan jatuhnya rejim otritarian Orde Baru ternyata perlahan-lahan akan menemui ajalnya. Bukan karena dibunuh oleh rejim militeristik yang korup dan menindas, namun justru karena berada di dalam sangkar emas dari segelintir para pemilik modal.

Dengan kebebasan pers, media yang harusnya mendorong dibongkarnya sebuah kasus yang merugikan publik, kini justru berusaha menguburnya. Terlebih bila kasus itu menyangkut kepentingan ekonomi dan politik pemilik modal di media yang bersangkutan. Sementara negara yang harusnya mengatur industri media seperti tidak berdaya.

Bila kebabasan pers justru digunakan untuk menyembunyikan kebenaran maka, sejatinya itu sama buruknya dengan pembungkaman pers yang dilakukan oleh penguasa yang otoritarian. Pertanyaannya kemudian adalah apakah semua wartawan menyadari bahwa musuh terbesar kebebasan pers justru ada di dalam institusinya sendiri?

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: