Restu Jokowi untuk Enam Jalan Tol

Koran TEMPO, 11 Januari 2013
Oleh: Firdaus Cahyadi
Berita mengejutkan itu datang dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Mengejutkan karena sebelumnya Wakil Gubernur Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok), saat menemui para penandatangan petisi online #Tolak6Tol (26/11/2012), menyatakan bahwa Pemerintah DKI Jakarta menolak empat ruas jalan tol dalam kota dan masih mengkaji dua ruas yang lainnya.

Selain bertentangan dengan pernyataan wakil gubernurnya, restu Jokowi ini juga bertentangan dengan pernyataannya saat kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta Beberapa waktu yang lalu, dalam kampanye yang disebarluaskan di youtube itu, Jokowi mengkritik pembangunan jalan, termasuk jalan tol dalam kota, dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Dia menilai pembangunan jalan tol dalam kota adalah kebijakan keliru karena dinilai memfasilitasi pergerakan kendaraan bermotor pribadi.

Namun, setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta semua berubah. Semula Gubernur DKI Jokowi menampakan sikap abu-abu terkait proyek tersebut. Setelah bertemu dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jokowi merestui proyek enam ruas jalan tol itu. Seakan ia tidak pernah menyatakan bahwa pembangunan enam jalan tol itu sebuah kebijakan yang keliru.

Selama ini, rencana proyek pembangunan enam ruas jalan tol itu selalu mendapatkan perlawanan dari warga. Pasalnya, proyek pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota dinilai justru akan menambah kemacetan lalu lintas baru di Jakarta. Dan itu juga berarti bertambahnya polusi udara di kota ini.

Sudah banyak penelitian di berbagai negara yang mengungkapkan keterkaitan antara penambahan panjang jalan baru, termasuk pembangunan jalan tol dengan kemacetan lalu lintas. Sebuah penelitian yang dilakukan di Califonia Amerika Serikat menunjukkan bahwa setiap 1% penambahan panjang jalan dalam setiap satu mil jalur akan menghasilkan peningkatan kendaraan bermotor sebesar 0,9% dalam waktu lima tahun (Hanson, 1995).

Di Mumbai, India misalnya, ketika panjang jalan diperpanjang dua kali lipat antara tahun 1951 and 2007, jumlah kendaraan bertambah 43 kali. Sebuah studi di University of California di Berkeley antara 1973 dan 1990 didapatkan bahwa untuk setiap 10% penaikkan kapasitas jalan raya (termasuk jalan tol), lalu lintas juga naik sekitar 9% dalam waktu 4 tahun. (1 Carol Jouzatis. “39 Million People Work, Live Outside City Centers.” USA Today, November 4, 1997: 1A-2A).

Karena itulah tidak heran bila Lee Myung Bak, saat menjabat menjadi Wali Kota Seoul, Korea Selatan, berani menghancurkan jalan tol layang pada tahun 2003. Keberanian Lee Myung Bak menghancurkan jalan tol di Kota Seoul didasari pada sebuah keyakinan bahwa pembangunan jalan tol dalam kota tidak akan bisa mengatasi kemacetan lalu lintas. Pembangunan jalan tol dalam kota justru akan menambah kesemerawutan kota. Dengan menghancurkan jalan tol, ia justru ingin memberbaiki wajah kotanya.

Selain di Seoul, Korea Selatan, berbagai kota di dunia juga mulai menghancurkan jalan tol layangnya. Kota-kota yang telah menghancurkan jalan tol layangnya antara lain, Portland (Harbor Drive), San Francisco (Embarcadero Freeway), San Francisco (Central Freeway), Milwaukee (Park East Freeway), New York (West Side Highway) dan Paris (Pompidou Expressway).

Sementara di Jakarta sendiri, sebuah studi kelayakan pembangunan jalan tol dalam kota Jakarta (PT Pembangunan Jaya, Mei 2005) mengungkapkan bahwa setiap pertambahan jalan sepanjang 1 kilometer di Jakarta akan selalu dibarengi dengan pertambahan penggunaan mobil sebanyak 1.923 unit. Dapat dibayangkan berapa jumlah mobil yang akan memenuhi jalan raya, jika enam jalan tol dalam kota sepanjang 69,77 kilometer tersebut jadi dibangun? Berapa pula beban emisi gas beracun yang harus dihirup warga Jakarta dari pertambahan jumlah mobil di Jakarta itu?
Besarnya potensi dampak lingkungan hidup di atas hanya dilihat dari satu sisi saja, yaitu polusi udara, belum di lihat dari sisi lainnya. Dan potensi dampak tersebut juga belum memperhitungkan saat tahap konstruksi enam jalan tol mulai dikerjakan.

Celakanya, informasi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD) Jakarta melalui email kepada penulis, justru menyatakan bahwa sampai tanggal 21 November 2012, Surat Kelayakan Lingkungan (Amdal) terkait dengan proyek 6 jalan tol tersebut ternyata belum diterbitkan atau disetujui oleh Komisi Penilai Amdal DKI Jakarta.
Padahal waktu penyusunan Amdal membutuhkan waktu kurang lebih 6-18 bulan. Artinya, saat Gubernur DKI Jakarta Jokowi merestui pembangunan enam ruas jalan tol itu, proyek itu belum ada Amdalnya.

Ironis sekali, Gubernur DKI Jakarta merestui sebuah mega proyek di kawasannya yang ternyata belum dilengkapi dokumen Amdal. Lantas siapa yang harus bertanggungjawab atas dampak buruk lingkungan jika proyek itu kemudian dipaksakan untuk dibangun.

Selama ini Gubernur Jokowi dikenal sebagai sosok yang selalu mendengarkan warganya. Namun, setelah ia merestui proyek enam ruas jalan tol yang berpotensi merusak lingkungan hidup itu, kesan bahwa Jokowi sebagai pemimpin alternatif berlahan sirna. Gubernur Jokowi memang lebih sering turun ke masyarkaat, tapi kebijakan yang diambilnya ternyata tidak berbeda dengan gubernur sebelumnya. Sudah waktunya warga kota kembali mengingatkan Jokowi untuk kembali ke komitmen awalnya, membangun Jakarta sebagai kota yang lebih manusiawi.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: