Republik Pencitraan

mask_121675

sumber gambar: http://anung.sunan-ampel.ac.id/?p=599

 

Kolom opini Koran TEMPO, 11 Desember 2012
Oleh: Firdaus Cahyadi

Tahun 2012 sebentar lagi meninggalkan kita. Kejutan demi kejutan pun muncul di bulan terakhir tahun 2012. Pada 6 Desember 2012 lalu misalnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) meraih juara umum (Best of the Best) sekaligus berpredikat sebagai perusahaan milik negara terbaik dalam Anugerah BUMN 2012. Anugerah gelar sebagai BUMN terbaik baik bagi PT KAI tentu saja mengejutkan, terutama bagi masyarakat yang selama ini menggunakan jasa kereta api di Indonesia.

Di Jakarta, kota tempat Menteri BUMN berkantor, layanan Kereta Apil Rel Listrik (KRL) jurusan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) sering mendapatkan keluhan dari masyarakat. Pasalnya, operator KRL sering menaikan tarif tanpa diikuti oleh perbaikan pelayanan pada penumpangnya. Tiga hari setelah kenaikan tarif KRL Commuter Line(4/10) pada tahun ini misalnya, gerbong KRL anjlok di stasiun Cilebut. Penumpang Jurusan Jakarta-Bogor dan sebaliknya pun terlantar dibuatnya.

Kecelakaan besar KRL Commuter Line terus berlanjut. Tidak lama bersalang dari anjloknya gerbong KRL Commuter Line di stasiun Cilebut, tepatnya pada 21 November 2012, jalur kereta antara stasiun Cilebut dan Bojong Gede longsor sepanjang 100 meter. Akibatnya jalur KRL Jakarta-Bogor kembali tidak bisa dilintasi kereta. Penumpang pun terlantar di stasiun. Tidak ada kompensasi dari pihak PT KAI terhadap penumpang kereta.

Penumpang KRL Commuter Line Jakarta-Bogor pun dibiarkan terlantar. Para penumpang itu dibiarkan mencari alternatif transportasinya sendiri, dengan resiko membengkaknya biaya transportasi yang harus mereka keluarkan selama perbaikan jalur KRL Commuter Line. Belum lagi hilangnya waktu di perjalanan yang sering tidak bisa tergantikan dengan nilai uang.

Di luar dua kecelakaan besar KRL Commuter Line Jabodetabek itu masih pula sering terjadi gangguan sinyal dan kerusakaan KRL yang semuanya berujung pada kerugian yang diderita pengguna KRL. Bukan hanya masyarakat pengguna jasa kereta api di Jakarta yang mengeluhkan buruknya layanan PT KAI. Pada tahun 2011, sebuah media yang terbit di Jawa Tengah memberitakan ratusan penumpang kereta api Prambanan Ekspress (Prameks) mengamuk di Stasiun Srowot, Klaten. Penyebabnya, penumpang kecewa dengan seringnya terjadi kerusakan pada kereta api Prameks itu.

Karena bosan dengan pelayanan buruk kereta api, pada 27 November 2012, Asosiasi Penumpang Kereta Api (Aspeka) melayangkan somasi kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ), karena buruknya layanan Kereta Rel Listrik (KRL).

Buruknya pelayanan kereta api, baik KRL Commuter Line maupun kereta di luar Jakarta, adalah wajah bopeng dari keseluruhan pengelolaan kereta api di negeri ini. Namun ironisnya, di tengah wajah bopeng PT KAI itu, perusaahaan negara itu justru mendapat penghargaan menjadi BUMN terbaik. Penghargaan terhadap PT KAI itu jelas melukai rasa keadilan dari puluhan juta masyarakat pengguna layanan kereta di Indonesia.

Celakanya bukan kali ini saja penghargaan yang diberikan pemerintah melukai rasa keadilan masyarakat. Pada 3 Desember 2012, Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan kepada PT Lapindo Brantas unit Wunut sebagai perusahaan ‘Hijau’. Tak tanggung-tanggung Wakil Presiden Boedino mengungkapkan semua perusahaan ‘Hijau’ adalah pahlawan lingkungan hidup.

Sidoarjo hanya berjarak ratusan kilometer dari kota Jakarta, tempat Menteri Lingkungan Hidup berkantor. Tidak terlalu sulit bagi Menteri Lingkungan Hidup untuk sekedar mengetahui bagaimana penderitaan korban lumpur di Sidoarjo.

Bukan hal yang sulit pula bagi Menteri Lingkungan Hidup untuk melacak kisah pilu warga Sidoarjo yang menjadi korban kerusakan lingkungan hidup akibat semburan lumpur di Sidoarjo. Menteri Lingkungan Hidup misalnya, dapat melacak kisah pilu Aulia Nadira Putri, seorang bayi berusia 3,5 bulan meninggal dunia karena diduga kuat terlalu sering menghirup gas beracun dari lumpur Lapindo pada April 2011 silam.

Sulit rasanya untuk mengatakan pemberian penghargaan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan itu bukan bagian dari politik pencitraan. Dan politik pencitraan itu bukan merupakan sebuah kebetulan. Ada agenda besar yang harus diselamatkan dengan proyek politik pencitraan itu.

Pemberian penghargaan ‘BUMN Terbaik’ bagi PT KAI misalnya, terkait dengan penyelamatan proyek liberalisasi kereta api. Liberalisasi perkeretapian dimulai dari dikeluarkannya Peraturan Pemrintah (PP) No. 9/1998 tentang pengalihan bentuk usaha dari PJKA ke PERUMKA. Perubahan itu hasil dari rekomendasi Bank Dunia, sebuah lembaga internasional yang seringkali mempromosikan liberalisasi ekonomi di negara berkembang. Liberalisasi perkeretaapian itu kembali diperkuat dengan munculnya PP No. 19/1998 tentang pengalihan bentuk usaha dari PERUMKA menjadi Persero (PT) yang tunduk pada aturan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Menangnya gugatan masyarakat terhadap liberalisasi migas beberapa waktu yang lalu adalah ancaman bagi sektor-sektor yang telah direncanakan untuk diliberalisasi, termasuk kereta api. Bukan tidak mungkin nanti muncul gugatan masyarakat untuk mengembalikan PT KAI menjadi PJKA. Karena itulah harus dirancang proyek pencitraan yang menggambarkan seolah-olah kinerja perkeretaapian terus mengalami perbaikan setalah mengikuti tahapan liberalisasi. Dan pesan dari proyek pencitraan dengan memberikan gelar ‘BUMN Terbaik’ itu adalah, kinerja PT KAI akan terus membaik bila sektor perkeretapian diliberalisasi secara menyeluruh.

Dalam penghargaan perusahaan ‘Hijau’ kepada PT Lapindo Brantas pun tidak jauh berbeda. Cadangan minyak dan gas (migas) di Jawa Timur sangat besar. Menurut catatan Walhi Jawa Timur, propinsi tersebut, menopang 40 % kekayaan migas nasional dengan 28 Blok Migas dalam tahap eksplorasi. Salah satunya adalah Blok Brantas, yang memiliki 49 sumur yang tersebar di 3 Kabupaten Jawa Timur (Sidoarjo 43 sumur, 4 sumur di Mojokerto dan 2 sumur di Pasuruan).

Untuk itulah kasus lumpur Lapindo harus dinetralisir. Dan berlahan-lahan kasus Lapindo harus dihilangkan dari memori kolektif masyarakat. Jika tidak dilakukan maka, semua warga yang tinggal di kawasan kaya sumberdaya alam akan senantiasa melakukan perlawanan terhadap upaya ekplorasi dan eksploitasi migas dengan alasan keberlanjutan ekologi. Dan jika itu terjadi maka, kepentingan pemilik modal akan terganggu.

Bagi masyarakat serangkaian proyek pencitraan yang digelar pemerintah harus dikritisi. Kepentingan kita sebagai warga negara ternyata tidak dijadikan bahan pertimbangan dari serangkaian penghargaan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan itu. Jika memungkinkan, kita sebagai masyarakat harus membongkar kedok dibalik proyek pencitraan tersebut. Sudah saatnya Indonesia dicegah untuk terjerumus menjadi sebuah republik pencitraan.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: