Wajah Bopeng Pengelolaan KRL Commuter Line

Koran TEMPO, Jum’at, 28 September 2012
Oleh: Firdaus Cahyadi

“Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Menhub), Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line tidak disubsidi sehingga mengikuti harga dengan mekanisme pasar,” ujar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Ignasius Jonan, seperti ditulis di portal berita vivanews.co.id (21/9). Pernyataan tersebut muncul sebagai reaksi terhadap gencarnya perlawanan pengguna KRL Commuter Line jurusan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) atas rencana kenaikan tarif pada Oktober tahun ini.
Jika kita cermati secara seksama pernyataan petinggi PT KAI itu jelas terlihat bahwa kenaikan tarif KRL Commuter Line pada Oktober ini akan disusul dengan kenaikan tarif KRL pada bulan dan tahun berikutnya. Hal itu disebabkan bahwa kenaikan tarif KRL Commuter Line didasarkan pada mekanisme pasar. Jika harga di pasar untuk beberapa komponen untuk perawatan KRL naik, maka tarif KRL akan dinaikan pula.
Operasional KRL Commuter Line memang tidak murah. Jika kemudian pengelolaannya diserahkan pada mekanisme pasar alias tanpa subsidi maka sudah barang tentu penumpang KRL Commuter Line yang akan dirugikan. Mereka akan membayar tiket yang mahal sesuai dengan mahalnya operasional KRL.
Kenaikan tarif KRL Commuter Linei yang makin memberatkan masyarakat ini sebenarnya buah dari proyek liberalisasi kereta api yang dirancang oleh pemerintah. Pemerintah ingin membuka pasar bagi pengoperasian KRL Commuter Line ke swasta. Sebagai langkah awalnya maka, subsidi harus diakhiri. Karena subsidi akan menjadikan pasar tidak kompetitif.
Celakanya meskipun sudah tidak disubsidi, biaya pengoperasian KRL Commuter Line ini terus membengkak. Sehingga tarif KRL Commuter Line pun harus dinaikan, bukan sekedar mengikuti harga pasar, namun juga agar menarik investor baru bagi pengelolaan KRL Commuter Line. Bagi calon investor pengelola KRL Commuter Line, jumlah penumpang KRL yang terus meningkat ditambah margin keuntungan yang besar akan menjadi daya tarik.
Siapa pihak yang dirugikan atas proyek liberalisasi KRL Commuter Line ini? Tentu saja masyarakat pengguna KRL. Biaya transportasi masyarakat Jabodetabek yang menggunakan KRL akan naik berlipat-lipat. Padahal tanpa ada kenaikan tarif KRL Commuter Line pun, biaya transportasi yang harus mereka tanggung sudah sangat besar.
Menurut data dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), sebesar 25 persen lebih pendapatan warga sekitar Jakarta per bulan, ternyata habis hanya untuk biaya transportasi. Dengan kata lain, seorang pekerja dengan pendapatan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp1,5 juta-an, akan membelanjakan uang sebesar Rp.300 ribuan lebih hanya untuk biaya transportasi per bulan. Padahal biaya transportasi idealnya hanya sebesar 10-15 persen dari pendapatan seseorang.
Inilah wajah bopeng dari pengelolaan KRL Commuter Line Jabodetabek. Jika kita merunut ke belakang, wajah bopeng pengelolaan KRL Commuter Line itu dimulai dari dikeluarkannya Peraturan Pemrintah (PP) No. 9/1998 tentang pengalihan bentuk usaha dari PJKA ke PERUMKA. Perubahan itu hasil dari rekomendasi Bank Dunia, sebuah lembaga internasional yang seringkali mempromosikan liberalisasi ekonomi di negara berkembang.
Menurut Infid, saat itulah menjadi tonggak pengelolaan kereta api didorong untuk meraih keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas, sebuah jargon dari liberaliasi ekonomi. Liberalisasi perkeretaapian itu kembali diperkuat dengan munculnya PP No. 19/1998 tentang pengalihan bentuk usaha dari PERUMKA menjadi Persero (PT) yang tunduk pada aturan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
Liberalisasi sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti perkeretapian, inilah yang menjadi akar dari buruknya pengelolaan kereta api di negeri ini, termasuk KRL Commuter Line. Tarif yang terus naik, sementara pelayanan kepada penumpang tidak kunjung membaik.
Energi penolakan terhadap kenaikan tarif KRL Commuter Line sebenarnya dapat menjadi pintu masuk bagi pembenahan menyeluruh pengelolaan kereta api di Indonesia. Liberalisasi perkeretapian harus diakhiri. Negara harus kembali hadir dalam pengelolaan transportasi publik itu. Kehadiran negara dapat berupa pemberian subsidi terhadap operasional kereta api, bukan hanya kereta api kelas ekonomi.
Subsidi negara terhadap operasional kereta api seharusnya tidak didasarkan pada latar belakang kelas sosial pengguna kereta, namun didasarkan bahwa penggunaan kereta api, termasuk KRL Commuter Line, dapat mengurangi pemborosan Bahan Bakar Minyak (BBM), kemacetan lalu lintas dan polusi udara akibat penggunaan kendaraan bermotor pribadi.
Pihak-pihak yang mendukung proyek liberalisasi dan juga anti-subsidi terhadap kereta api akan berkata bahwa pemerintah tidak punya uang untuk menyubsidi operasional kereta api selain kereta kelas ekonomi. Namun, benarkah pemerintah tidak punya uang?
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013, yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan, menyebutkan bahwa dana untuk subsidi PT KAI, PT Pelni, LKBN Antara dan PT Pos hanya Rp 2 trilyun. Bandingkan dengan dana yang dihabiskan untuk perjalan dinas pejabat pemerintah pada tahun 2012 yang menghabiskan Rp. 24 trilyun. Dan dalam RAPBN 2013 dana perjalanan dinas pejabat masih dialokasikan sebesar Rp 21 trilyun.
Jadi persoalannya bukan tidak ada uang untuk memberikan subsidi pada sektor-sektor yang melayani hajat hidup masyarakat, namun karena tidak ada kemauan politik untuk melakukannya. Jika demikian yang terjadi maka wajah bopeng pengelolaan kereta api, termasuk KRL Commuter Line akan terus terjadi. Masyarakat dibiarkan tergilas oleh kejamnya mekanisme pasar, sementara para pejabatnya menghambur-hamburkan uang negara.

 

Categories: Uncategorized | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Wajah Bopeng Pengelolaan KRL Commuter Line

  1. Anthony Ladjar

    Pemerintah lebih suka mensubsidi kendaraan bermotor ketimbang angkutan massal.
    Terbukti beberapa waktu lalu rapat internal Kemenkeu dengan Perindustrian sepakat memberi insentif pada mobil murah. Tunggu saja beritanya nanti setelah kebijakan itu keluar. Sangat Absurd.

  2. Sebelum kemerdekaan, rel kereta api dibangun dengan tetesan keringat dan darah rakyat Indonesia. Setelah kemerdekaan, rel kereta api dibangun dengan dana APBN/APBD yang asalnya dari pajak yang dibayar oleh rakyat. Rel dibangun dengan uang rakyat.

    Setelah selesai dibangun, mengapa rel diserahkan ke swasta untuk digunakan bagi orang-orang yang mampu membayar tiket KRL Commuter Line. Rakyat tidak diberi balasan atas tetes keringat dan darah serta pajak yang dibayarnya untuk membangun rel kereta api.

    Mustinya PT. KAI malu mengeruk keuntungan dengan merampas hak rakyat atas rel yang mereka bangun. Mustinya, bila ingin mencari untung, PT, KAI mustinya membangun rel dengan uang mereka sendiri, jangan menggunakan rel yang dibangun oleh rakyat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: