Setelah Politikus Naik Kereta

Dimuat di Koran TEMPO, Sabtu, 8 September 2012
Oleh: Firdaus Cahyadi

Hari masih gelap. Jarum jam pun masih menunjukan pukul 05.15 wib. Namun gerbong Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line jurusan Bogor-Jakarta sudah nampak dipenuhi oleh penumpang. KRL Commuter Line memang menjadi salah satu moda transportasi favorit orang-orang yang tinggal di kawasan sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).

Tak heran jumlah penumpang KRL Commuter Line pun semakin naik dari waktu ke waktu. Menurut Sekretaris Perusahaan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) Makmur Syaheran, seperti ditulis oleh salah satu media massa di Jakarta, menyebutkan bahwa pada November 2011 silam jumlah penumpang KRL Commuter Line dalam sebulan mencapai 5,9 juta orang. Sementara pada Desember 2011, jumlah penumpang sudah mencapai 6,7 juta orang.

Jumlah penumpang KRL Commuter Line yang banyak itu rupanya menarik hati para politisi untuk memoles citra dirinya. Bagi politisi jumlah penumpang KRL Commuter Line berarti sebuah pasar untuk meraup suara. Beberapa politisi yang semula menggunakan mobil pribadinya, tiba-tiba rela berdiri naik KRL Commuter Line.

Pada Mei 2012 lalu misalnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, atau yang sering dipanggil Ical, naik KRL Commuter Line saat menjalani serangkaian kegiatan di Depok, Jawa Barat. Pimpinan partai yang besar di era Orde Baru itu naik KRL dari Stasiun Manggarai menuju Stasiun Depok Baru.

Sebelumnya Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid juga menyempatkan diri naik KRL Commuter Line. Di dalam gerbong KRL, ia rela berdiri bersama dengan penumpang lain. Bukan hanya Cagub DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid, Joko Widodo, alias Jokowi, juga menyempatkan diri naik KRL Commuter Line dari Tanah Abang menuju Depok.

Berbodong-bondongnya para politisi melakukan ‘pencitraan diri’ dengan naik KRL Commuter Line dimulai setelah Menteri BUMN Dahlan Iskan mampu mencuri perhatian media massa saat ia tiba-tiba naik KRL Commuter Line. Keberhasilan Menteri BUMN Dahlan Iskan itu nampaknya ingin diulang kembali oleh politisi-politisi lainnya.

Dengan rela berdiri bersama penumpang KRL Commuter Line lainnya, para politisi ingin membangun kesan bahwa dirinya adalah sosok yang dekat dengan masyarakat. Mereka adalah sosok yang bersedia mendengarkan keluh kesah masyarakat. Namun, benarkah demikian dalam kenyataannya?

Bulan Oktober 2012 mendatang PT. KAI berencana manaikan tarif KRL Jabodetabek sebesar Rp. 2000 untuk semua jurusan. Sekilas kenaikan itu sangat kecil, hanya Rp. 2000. Namun bagi pengguna KRL Jabodetabek kenaikan itu sangat memberatkan.

Bagaimana tidak, selama ini pekerja dari kawasan Bodetabek menuju Jakarta, rata-rata menghabiskan 25-30% dari pendapatannya untuk ongkos transportasi tiap bulannya. Padahal idealnya porsi ongkos transportasi hanya 10-15% dari pendapatan seseorang setiap bulannya. Kenaikan tarif KRL Jabodetabek dipastikan akan semakin menaikan prosentase ongkos transportasi terhadap pendapatan warga.

Tanpa ada kenaikan pendapatan per bulannya, berarti para pekerja itu harus mengurangi alokasi anggaran kesehatan untuk keluarganya, pendidikan untuk anaknya dan yang lainnya untuk menutup membengkaknya ongkos transportasi akibat kenaikan tarif KRL Commuter Line.

Sebagai langkah penghematan, bukan tidak mungkin para penumpang KRL Commuter Line akan kembali menggunakan kendaraan bermotor pribadinya, baik sepeda motor atau mobil, menuju tempat kerjanya di Jakarta. Jika itu yang terjadi, berarti kemacetan lalu lintas di Jakarta akan semakin parah. Dan kemacetan lalu lintas di Jakarta menyebabkan kerugian yang sangat besar jika dinominalkan.

Menurut pakar dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, perkiraan total kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp28,1 triliun. Menurutnya, jumlah kerugian yang paling besar adalah pada sektor kerugian bahan bakar yang bisa menghabiskan hingga Rp10,7 trilun per tahun.

Kerugian terbesar berikutnya akibat kemacetan lalu lintas adalah hilangnya waktu produktif. Kemacetan lalu lintas diperkirakan menimbulkan kerugian berupa hilangnya waktu produktif warga yang jika dinominalkan akan mencapai Rp9,7 triliun per tahun. Sementara kerugian lain karena meningkatnya biaya kesehatan karena polusi udara yang dipicu oleh kemacetan lalu lintas sebanyak Rp5,8 triliun per tahun.

Tak mengherankan bila rencana kenaikan tarif KRL Commuter Line itu kemudian mengundang protes para penggunanya. Berbagai asosiasi dan komunitas pengguna KRL Commuter Line telah mengungkapkan protes mereka, baik secara langsung maupun melalui media massa. Pertanyaannya adalah kemana para politisi yang pernah melakukan politik pencitraan di gerbong KRL Commuter Line sebelumnya itu? Apakah mereka juga mendengar suara-suara protes para penumpang KRL Commuter Line terhadap rencana kenaikan tarif?

Entah mangapa di saat para pengguna KRL Commuter Line membutuhkan peran para politisi untuk bersama-sama memperjuangkan aspirasinya, tiba-tiba para politisi yang semula melakukan pencitraan politik di gerbong KRL Commuter Line seperti hilang di telan bumi.

Padahal rencana kenaikan tarif KRL Commuter Line tidak hanya terkait dengan PT KAI, namun juga kebijakan pemerintah. Selama ini pemerintah tidak memberikan subsidi untuk operasional KRL Commuter Line. Padahal subsidi terhadap operasional KRL Commuter Line diperlukan karena transporasi publik itu mampu mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara di Jakarta.

Para politisi yang semula asyik melakukan politik pencitraan di gerbong KRL Commuter Line sejatinya mampu menggunakan sumberdaya politik yang dimilikinya untuk mendesak pemerintah memberikan subsidi terhadap operasional KRL Commuter Line. Bahkan karena PT. KAI adalah BUMN, mereka pun dapat mendesak perusahaan kereta itu untuk tidak menaikan tarif KRL Commuter Line.

Namun para politisi itu memilih diam. Mereka hanya menggunakan gerbong KRL Commuter Line sekedar pencitraan diri. Di luar persoalan pencitraan diri pribadi, mereka akan menutup mata dan telinga. Dan tinggallah para penumpang KRL Commuter Line berjuang sendirian untuk membatalkan rencana kenaikan tarif tersebut. Selamat berjuang kawan!

Keterangan:

sumber foto; http://depoklik.com/2012/07/19/ekonomi-mogok-penumpang-commuter-line-bak-ikan-pepes.html

Categories: Uncategorized | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Setelah Politikus Naik Kereta

  1. Nurul Kumari

    Jelas-jelas pejabat yang naik kereta adalah hanya sebagai pencitraan…terlebih mereka naiknya CL.. (kereta milik masyarakat menengah keatas) yang lengkap dengan sarana seperti keamanan, security, AC, dan pintu tertutup yang menjamin keselamatan jiwa.
    Jika harga tiket saat ini akan naik mereka hanya diam..karena mereka tidak ada kepentingan di dalamnya terlebih mereka tidak menggunakan kereta dalam beraktifitas sehari-hari

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: