Andai Joko Widodo Menjadi Gubernur Jakarta

Koran TEMPO, tahun 2011 (maaf tanggalnya dan bulannya lupa, hanya tahunnya doang yg inget)

Firdaus Cahyadi, ONEWORLD-INDONESIA

Keberanian Wali Kota Surakarta Joko Widodo membatasi pembangunan mal di wilayahnya harusnya menjadi inspirasi bagi Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan hal yang sama.

Siapakah Joko Widodo? JoS ko Widodo adalah Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah. Berkat kepiawaiannya, ia mampu menyulap Kota Surakarta atau Solo, Jawa Tengah, menjadi kota yang nyaman bagi warganya. Majalah Tempo edisi 3-9 Januari 2011 memasukkan Kota Solo sebagai kota kecil yang nyaman untuk dihuni.

Kota Solo di bawah kepemimpinan Joko Widodo, selain berhasil memperluas ruang terbuka hijau bagi publik, membatasi pembangunan mal dan minimarket. Sebagai gantinya, Pemerintahan Kota Solo membenahi 38 pasar tradisional. Sebuah prestasi yang gemilang.Apalagi Joko Widodo bukan seorang doktor jurusan perencanaan kota lulusan luar negeri.

Berbeda dengan Kota Solo yang nyaman dan lestari, Kota Jakarta yang menjadi ibu kota republik ini justru semakin hari semakin tidak nyaman untuk dihuni. Kota Jakarta kini tengah menghadapi kesulitan untuk memperluas ruang terbuka hijau (RTH) bagi warganya. Tanah di Jakarta telah penuh sesak.

Anehnya, meskipun mengalami kesulitan untuk memperluas RTH bagi warganya, lahan di Jakarta selalu tersedia bagi perluasan mal dan kawasan komersial lainnya. Data Jones Lang LaSalle, seperti yang ditulis oleh sebuah harian Jakarta beberapa waktu yang lalu, menyebutkan bahwa hingga tahun 2011 bakal hadir 14 mal baru di Jakarta. Dengan total ruangan yang ditawarkan untuk sewa seluas 650 ribu meter persegi. Bila ditotal, bukan tidak mungkin sudah jutaan meter persegi lahan Jakarta diperuntukkan bagi pembangunan mal dan kawasan komersial.

Apa dampak dari pembangunan mal dan kawasan komersial yang ugal-ugalan di Jakarta ini? Terus bertambahnya mal dan kawasan komersial di Jakarta ini akan semakin menarik banyak orang untuk datang ke Jakarta. Sebagian dari mereka yang menyerbu Jakarta ini menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Dan ini berarti menambah kemacetan lalu lintas di Jakarta. Bukan hanya waktu produktif warga Jakarta yang menjadi korban kemacetan lalu lintas ini. Hak warga atas udara bersih juga hilang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang tidak tinggal di am untuk memecahkan problem kemacetan lalu lintas ini. Beberapa koridor busway sudah dibuka. Bahkan direncanakan akan diberlakukan pula pajak jalan (road pricing) bagi kendaraan bermotor pribadi di Jakarta.Tujuannya agar para pengendara kendaraan bermotor pribadi itu beralih ke transportasi massal.

Sebuah upaya yang bagus dan pantas diapresiasi. Namun, sebagus apa pun transportasi massal disediakan, jika daya tarik Jakarta berupa pembangunan mal dan kawasan komersial tidak dihentikan, tetap saja transportasi massal tidak akan menjadi nyaman, karena banyaknya orang yang ingin datang ke Jakarta menggunakan moda transportasi massal itu tidak sebanding dengan kapasitas transportasi massal itu sendiri. Berjubelnya penumpang TransJakarta dan kereta rel listrik rute Jabodetabek (JakartaBogor-Depok-Tangerang-Bekasi) di pagi dan sore hari dapat dijadikan contoh dalam hal ini.

Jika itu yang terjadi, perlahan tapi pasti orang akan meninggalkan transportasi massal dan memilih menggunakan kendaraan bermotor pribadi untuk datang ke Jakarta.

Dilanjutkannya pembangunan mal dan kawasan komersial di Jakarta juga menyebabkan laju urbanisasi ke kota ini tetap tinggi. Mereka yang mengadu nasib di Jakarta, jika memiliki pendapatan lebih, akan tinggal di kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Sementara mereka yang memiliki pendapatan minim akan mendirikan rumah-rumah di bantaran sungai. Penyempitan badan sungai menjadi sebuah keniscayaan. Akibatnya, ketika musim hujan datang, potensi banjir semakin besar di Jakarta.

Pembangunan mal dan kawasan komersial itu juga telah terbukti menggusur lahan yang seharusnya menjadi RTH atau daerah resapan air lainnya. Hutan kota di kawasan Senayan, misalnya. Rencana Induk Jakarta 1965-1985 memperuntukkan kawasan seluas 279 hektare ini sebagai ruang terbuka hijau. Di atasnya hanya boleh berdiri bangunan publik dengan luas maksimal sekitar 16 persen dari luas total. Namun di kawasan itu kini telah muncul berbagai pusat belanja, perkantoran, apartemen, dan bangunan megah lainnya.

Hal yang sama juga terjadi pada hutan kota Tomang. Rencana Induk 1965 dan 1985 memperuntukkan lahan di Simpang Tomang ini sebagai sabuk hijau Jakarta. Kini, hutan itu berubah menjadi pusat belanja dan apartemen. Seiring dengan menyusutnya RTH dan daerah resapan air di Jakarta, maka meningkat pula jumlah air larian (run off) di kota ini bila hujan turun. Data dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta menyebutkan, dari 2.000 juta per meter kubik air hujan yang turun di Jakarta tiap tahun, hanya 26,6 persen yang terserap ke dalam tanah. Sementara itu, sisanya, 73,4 persen, menjadi air larian.

Air larian itu nanti akan masuk ke sistem drainase perkotaan dan berujung ke laut. Celakanya, sistem drainase Kota Jakarta juga buruk. Akhirnya air larian itu memperbesar pula potensi terjadinya banjir di Jakarta. Gubernur Fauzi Bowo, yang juga seorang doktor perencanaan kota lulusan luar negeri, tentu sangat paham bahwa pembangunan mal dan kawasan komersial secara ugal-ugalan selama ini adalah sumber dari berbagai persoalan di Jakarta. Pertanyaannya, mengapa hingga kini Gubernur DKI Jakarta belum juga membatasi pembangunan mal dan kawasan komersial di Jakarta? Keberanian Wali Kota Surakarta Joko Widodo membatasi pembangunan mal di wilayahnya harusnya menjadi inspirasi bagi Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan hal yang sama.

Sebagai seorang doktor tata ruang yang lulus dengan predikat cum laude, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo seharusnya lebih berani dibanding Joko Widodo ketika berhadapan dengan para pengusaha yang hendak memperluas mal dan kawasan komersial di Jakarta. Adakah invisible hand (tangan-tangan tersembunyi) yang menghalangi Gubernur DKI Jakarta membenahi kota ini menjadi lebih nyaman? Oh, andai saja Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta, mungkin kondisi Jakarta tidak seburuk seperti sekarang ini.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: