Bakrie Award dan Perlawanan Kaum Intelektual


Pernah dimuat di kolom opini Koran TEMPO, 9 Agustus 2012

Oleh: Firdaus cahyadi

“Saya telah mengirim surat bertanggal 18 Juni 2012 kepada pihak Freedom Institute, yang menyampaikan bahwa penghargaan tersebut (Bakrie Award) sebaiknya diberikan kepada orang lain yang dianggap layak, karena saya tidak dapat menerimanya,” tulis sastrawan Seno Gumira Ajidarma dalam press release singkatnya pada 3 Agustus 2012. Press release itu kemudian secara cepat tersebar melalui media-media sosial di internet. Ya, di tahun 2012 ini penghargaan Bakrie Award kembali ditolak.

Seperti sebuah ritual tahunan, setiap bulan Agustus selalu digelar penyerahan penghargaan Bakrie Award untuk para intelektual dan budayawan yang dinilai berjasa bagi masyarakat. Namun pada hampir setiap penyerahan Bakrie Award, beberapa intelektual dan budayawan yang menjadi nominator justru melakukan sebuah ‘perlawanan’ dengan menolak pemberian penghargaan itu.

Gerakan ‘perlawanan’ para intelektual itu terlihat semenjak muncul semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo pada tahun 2006 silam. Sejak saat itulah penghargaan Bakrie Award tidak sepi dari kecaman dan penolakan. Bahkan beberapa nominator Bakrie Award pun juga melakukan penolakan. Para intelektual dan budayawan yang menolak Bakrie Award tersebut antara lain Prof. Franz Magnis Suseno, Sitor Sitomorang dan Daoed Joesoef. Bahkan Gunawan Mohammad, yang pernah menerima Bakrie Award, pun kemudian mengembalikan penghargaan itu.

Intelektual dan budayawan tersebut menolak uang ratusan juta rupiah dari award tersebut. Sebuah penolakan yang sangat berat tentunya. Terlebih bila para intelektual dan budayawan itu bukan orang yang memiliki banyak uang. Solidaritas mereka terhadap korban lumpur sepertinya membuat sebagian intelektual dan budayawan itu lebih memilih untuk tidak menerima Bakrie Award tersebut.

Nasib korban lumpur Lapindo memang mengenaskan. Sudah enam tahun lebih mereka menderita. Sebagian rumah dan tanah mereka telah hilang ditelan lumpur panas. Bukan hanya itu, kini air dan udara di kawasan itu telah tercemar. Tanah di kawasan itu pun kini telah mengalami penurunan sehingga membahayakan konstruksi rumah. Belum lagi gas yang mudah terbakar kini menyembur secara liar. Keselamatan hidup warga Porong, Sidoarjo benar-benar rentan.

Beberapa warga Porong, Sidoarjo pun telah meninggal dunia akibat dampak buruk semburan lumpur itu. Pada bulan Juni 2011, Mulyadi, pria usia 51 tahun, warga Desa Siring Barat Porong meninggal dunia. Seperti ditulis di web korban lumpur, sehari sebelum meninggal, Mulyadi mengeluh dadanya nyeri setelah menghirup bau gas yang menyengat. Kawasan Siring Barat hanya berjarak kurang 500 meter dari pusat semburan lumpur Lapindo.

Bahkan seorang bayi yang tak berdosa pun ikut menjadi korban. Adalah Aulia Nadira Putri, bayi usia 3,5 bulan, yang pada tahun 2011 silam, ia menghembuskan nafas terakhirnya di dunia ini. Bayi tak berdosa itu meninggal dunia karena diduga terlalu sering menghirup gas beracun dari lumpur Lapindo.

Penderitaan warga korban lumpur bertambah ketika mereka harus kehilangan pekerjaan. Dengan hilangnya pekerjaan, berarti keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka juga mengalami ancaman. Banyak anak warga korban lumpur yang mengalami putus sekolah.

Di tahun 2010 silam misalnya, sekitar 103 anak yang duduk di bangku SD, SMP hingga SMU yang terancam putus sekolah. Terkait dengan itulah beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mencoba menggalang koin untuk pendidikan anak korban lumpur.  Pada tahun itu, sekitar Rp 60 juta uang telah terkumpul.

Uang Rp. 60 juta adalah uang yang cukup banyak bagi anak-anak korban lumpur untuk terus melanjutkan pendidikannya. Namun uang sebesar itu tidak seberapa dibandingkan Rp. 250 juta yang diberikan bagi penerima penghargaan Bakrie Award. Lebih dari 4 kali lipat uang sumbangan untuk pendidikan korban lumpur.

Dalam berbagai kesempatan panita penghargaan Bakrie Award meminta agar penghargaan ini tidak dikaitkan dengan kasus Lapindo. Namun jelas terlihat bahwa penolakan oleh beberapa tokoh intelektual dan budayawan terhadap Bakrie Award sebagai bentuk solidaritas dan perlawanan dalam kasus Lapindo. Bagaimana tidak, selama ini pemerintah seperti bertekuk lutut dalam kasus Lapindo. Korban lumpur dibiarkan sendirian berjuang menuntut hak-haknya yang terampas.

Belum lagi, beberapa kali pihak Bakrie mengeluarkan pernyataan yang dapat menambah luka hati korban lumpur yang telah lama menderita. Seperti ditulis sebuah portal berita pada tahun 2011 silam, juru bicara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, mengatakan bahwa kasus lumpur panas PT Lapindo sudah selesai. Padahal kondisi di lapangan menunjukan hal yang sebaliknya.

Sebelumnya, di tahun yang sama, Aburizal Bakrie sendiri mengatakan bahwa bahwa korban lumpur Lapindo telah menjadi milyader. Sekali lagi fakta di lapangan ternyata berbicara lain. Jika benar korban lumpur telah menjadi milyarder, tentu tidak ada lagi warga yang protes menuntut hak-haknya. Namun, hingga enam tahun lebih semburan lumpur Lapindo, masih banyak warga Porong, Sidoarjo yang memperjuangkan hak-haknya.

Dan yang lebih penting lagi adalah persoalan lumpur Lapindo tidak serta merta selesai seiring dengan selesainya proses jual beli aset korban lumpur. Hal itu dikarenakan kerugian warga secara fisik dan sosial akibat kerusakan lingkungan hidup di Porong, Sidoarjo tidak dimasukan dalam perhitungan mekanisme jual beli aset tersebut. Jual beli aset korban lumpur tersebut hanya memperhitungkan luasan tanah dan rumah yang tenggelam. Sementara meningkatnya biaya kesehatan dan sosial masyarakat diabaikan.

Jika penolakan para intelaktual dan budayawan terhadap Bakrie Award dibaca sebagai sebuah bentuk perlawanan maka diharapkan ada perbaikan sikap dari pihak Bakrie terkait kasus Lapindo. Diharapkan pula, selain segera menyelesaikan kasus Lapindo secara menyeluruh dan adil, pihak Bakrie tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat melukai hati korban lumpur. Dan, tentu saja negara diharapkan juga lebih tegas dalam kasus ini. Negara harus berpihak pada kepentingan korban bukan perusahaan.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: