Konglomerasi Media dan Politik Oligarki

Pernah dimuat di kolom opini Koran TEMPO, 21 Maret 2012

oleh: Firdaus Cahyadi

 

Media adalah salah satu pilar demokrasi. Dengan demokrasi maka distribusi kekuasaan dapat dilakukan, baik kekuasaan politik maupun ekonomi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena media berperan sebagai sebuah alat kontrol sosial yang mencegah munculnya monopoli kekuasaan oleh pihak tertentu.

Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana jika kemudian pihak-pihak yang berkuasa secara ekonomi dan politik justru memiliki media, bahkan memiliki beberapa media sekaligus. Dari cetak hingga portal berita di internet.

Konglomerasi media atau pemusatan kepemilikan media akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam oleh banyak pihak di negeri ini. Setelah rejim Orde Baru tumbang, bermunculanlah banyak media massa di Indonesia, baik cetak hingga elektronik. Namun dari sekian banyak media yang ada, ternyata memunculkan hanya 12 group media besar.

Dari 12 group perusahaan media massa itu, 10 group memiliki televisi. Bahkan ada sebuah group perusahaan yang memiliki 20 channel televisi, seperti group MNC dan Jawa Pos. Sebanyak 6 group perusahaan media memiliki radio. Sebanyak 9 group memiliki koran atau majalah cetak. Dan 8 group memiliki media online.

Kepemilikan banyak media di satu group bukan saja mendatangkan keuntungan finansial namun juga berpotensi untuk mendominasi opini publik. Meningkatnya pengguna internet, baik blogger maupun pengguna media sosial lainnya (facebook dan twitter), yang diharapkan mampu melawan dominasi opini publik dari media arus utama (mainstream) pun nampak kedodoran. Bahkan para pengguna internet itu cenderung mengekor opini publik bentukan media mainstream yang telah dimiliki oleh segelintir orang kaya di Indonesia itu.

Jika pada era Orde Baru, kepemilikan media didominasi oleh pemerintah otoriter untuk membungkam kritik warganya maka, di era reformasi kepemilikan media berpusat pada segelintir pengusaha kaya di Indonesia. Lantas, apa tujuan para pengusaha kaya itu melakukan kontrol terhadap media? Sekedar mencari keuntungan finansial atau ada tujuan lainnya?

Untuk menjawabnya, mari kita lihat 12 group perusahaan besar yang menguasai media di Indonesia itu. Ternyata ke-12 group besar perusahaan media massa itu memiliki bisnis lain di luar media massa. Sebagian besar bisnis mereka di luar media massa rentan konflik dengan warga masyarakat. Selain itu sebagian kelangsungan bisnis mereka di luar media massa juga mempersyaratkan sebuah perubahan kebijakan di sektor yang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak menjadi lebih liberal. Bisnis mereka rata-rata di seputar pertambangan, perkebunan skala besar, pembangkit listrik, pendidikan dan rumah sakit.

Dari sini pertanyaan berlanjut, apakah kepemilikan media oleh para pengusaha itu terkait dengan upaya perlindungan bisnis besarnya yang sejatinya berada di luar bisnis media massa?

Untuk menelisiknya marilah kita melihat pendapat dari Associate Professor dari Northestren University Jeffrey A Winters tentang politik ologarki. Menurut Jeffrey Winters oligarki terkait dengan politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan. Orang-orang kaya itu terlibat dalam mempengaruhi kebijakan, termasuk dalam hal ini tentunya membangun opini publik, untuk mempertahankan kekayaannya dari ‘gangguan’ masyarakat dan negara.

Selanjutnya ada baiknya pula kita melihat sebentar sejarah politik oligarki di negeri ini. Di saat Orde Baru berkuasa, politik oligarki alias pertahanan kekayaan para pengusaha dijamin oleh pemerintah. Pemerintah Orde Baru menggunakan kekuatan represif untuk memukul gerakan masyarakat bawah yang hak-haknya dilanggar oleh operasi bisnis pengusaha. Setiap ada masyarakat yang mencoba melakukan perlawanan segera dihadapi dengan cara-cara kekerasan baik fisik maupun psikologis.

Sementara di sisi lainnya, pemerintah Orde Baru juga menjamin tidak akan melakukan distribusi kekayaan secara radikal terhadap kekayaan milik para pengusaha Indonesia itu. Singkat kata, para pengusaha lebih aman dan nyaman berada di dekat pusat kekuasaan Orde Baru, karena itu berarti jaminan keamanan bagi kekayaannya.

Setelah Orde Baru jatuh, para pengusah kaya Indonesia terpaksa harus melindungi dirinya sendiri dari gangguan yang berasal dari bawah maupun atas (negara) terhadap kekayaannya. Mereka harus ikut mempengaruhi kebijakan negara. Dan media massa adalah salah satu wahana untuk membangun opini publik sehingga berdampak pada perubahan kebijakan publik. Sinyalemen adanya praktik politik oligarki dalam konglomerasi media bertambah kuat ketika beberapa pemilik media ternyata juga berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu.

Jika demikian, pertanyaan berikutnya adalah apa yang bisa kita lakukan agar media massa tidak terjerumus terlalu dalam ke permainan politik oligarki? Pertama, sebagai konsumen media kita perlu menyadari bahwa konglomerasi media di Indonesia adalah persoalan ekonomi-politik. Terkait dengan itulah, kita perlu kritis terhadap semua pemberitaan dari media konglomerasi, terlebih jika group perushaan dari media konglomerasi itu memiliki bisnis lain di luar media.

Kedua, sebagai masyarakat kita memiliki hak atas informasi yang benar. Kita harus mendesak lembaga-lembaga publik semacam Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers misalnya, untuk lebih kritis mengawasi pemberitaan media massa agar tidak bias kepentingan pemilik media. Atau kita dapat secara individual atau berkelompok membangun semacam media watch bagi pemberitaan media-media konglomerasi tersebut.

Katiga, sebagai warga negara yang memiliki hak politik, kita bisa ikut berpatisipasi untuk mendesak pemerintah agar membuat kebijakan yang melarang dengan tegas kepemilikan silang media massa. Kini peluang itu terbuka karena saat ini sedang dibahas revisi Undang Undang (UU) Penyiaran dan juga pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Konvergensi Telematika.

Sebagai warga negara kita perlu mempertahankan agar media massa kita tetap menjadi pilar ketiga demokrasi. Kita tentu tidak ingin media massa kita telah berubah menjadi pilar ketiga dari politik oligarki. Kita perlu selamatkan media massa kita dari politik oligarki yang dikendalikan oleh segelintir orang-orang super kaya di negeri ini.

 

Categories: Uncategorized | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Konglomerasi Media dan Politik Oligarki

  1. Pingback: Tulisan tentang Analisis Media « dausinstitute

  2. ass… pak saya ingin bertanya,, bapak menjelaskan diatas bahwa konglomerasi ini berhubungan dengan politik oligarki.
    lalu yang saya pertanyakan, apakah dalam konglomerasi ini ada teori yang mempertegaskannya dan bukan hanya UUD tentang penyiaran dan UU pemerintah??
    terimakasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: