Enam Tahun Kasus Lapindo, Gue Kagak Lupa!

Sebentar lagi, tepatnya bulan Mei 2012, kasus Lapindo menginjak usia ke-6 tahun. Mungkin beberapa orang telah mulai melupakan tragedi kemanusian itu. Bahkan, mungkin warga Surabaya, yang hanya berjarak beberapa kilometer dari kawasan itu, juga sudah lupa.

Seorang kawan di facebook bertanya kepada gue,”Mengapa loe kok selalu mengangkat kasus Lapindo? Bukankah Lapindo sudah melakukan ‘ganti rugi’ kepada korban?”. (maaf kata ganti rugi, sengaja saya kasih tanda kurung, karena yang terjadi bukanlah ganti rugi tapi proses jual beli yang dipaksakan).

Kenapa gue mengangkat kasus Lapindo? Pertama, karena menurut gue, kasus Lapindo bukan sekedar persoalan semburan lumpur. Dalam kasus itu ada persoalan perijinan tambang di kawasan padat huni. Semburan lumpur adalah dampak dari persoalan perijinan tambang ini. Seandainya, perijinan di kawasan tambang itu, transparan. Dalam arti, warga diberi informasi yang memadai mengenai dampak buruk bila ada kecelakaan tambang, besar kemungkinan warga tidak akan pernah mengijinkan kawasannya tersebut dieksplorasi.

Kedua, kasus Lapindo bukan hanya persoalan ‘ganti rugi’ (dalam tanda kurung). Ganti rugi dalam kasus Lapindo pun telah direduksi menjadi proses jual beli yang dipaksakan. Mengapa dipaksakan? Lazimnya proses jual beli didasarkan pada prinsip kerelaan. Yang terjadi dalam kasus Lapindo, lebih dipaksakan. Andaikata di kawasan itu tidak muncul semburan lumpur. Besar kemungkinan warga di kawasan itu juga tidak akan menjual tanah dan rumahnya. Karena tanah dan rumah bukan hanya sekedar aset tapi sebuah warisan budaya dari sebuah masyarakat.

Masih soal jual beli aset korban lumpur. Karena penyelesaiannya menggunakan mekanisme jual beli aset maka, yang diperhitungkan hanyalah aset rumah dan tanah. Sementara persoalan warga yang setiap hari menghirup udara beracun dan menggunakan air tercemar tidak dimasukan dalam mekanisme jual beli, termasuk dampak sosial lainnya, seperti meningkatnya anak putus sekolah.

Jika mekanismenya adalah jual beli maka, pertanyaannya kemudian adalah, siapa yang akan memiliki tanah ketika proses jual beli aset korban lumpur itu selesai? Lapindo atau pemerintah? Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang akan melakukan rehabilitasi atas kerusakan lingkungan hidup di kawasan Porong, akibat semburan lumpur Lapindo? Pemerintah atau Lapindo?

Terakhir. Kasus Lapindo ini terjadi di Pulau Jawa. Masih satu pulau dengan Jakarta. Di Pulau Jawa ini, hampir semua media massa dan LSM berkantor. Nah, jika kasus Lapindo ini tidak dapat diselesaikan secara adil maka, sulit diharapkan kasus serupa yang terjadi di luar Pulau Jawa akan juga diselesaikan secara adil.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: