Membangun Kota Jakarta Lebih Manusiawi

Harian Ekonomi KONTAN, 20 Agustus 2010

oleh: Firdaus Cahyadi

Jakarta Surga Belanja! Begitulah salah satu tulisan pada sebuah papan reklame di pinggir jalan raya kota Jakarta. Bintang iklannya pun tak tanggung-tanggung yaitu Gubernur Fauzi Bowo. Implementasi nyata dari iklan itu tentu saja adalah betumbuhnya pusat perbelanjaan di kota ini.
Data Jones Lang LaSalle, menyebutkan bahwa hingga tahun 2011 bakal hadir 14 mall baru di Jakarta. Dengan total ruangan yang ditawarkan untuk sewa seluas 650 ribu m3. Sebelumnya, hasil riset Procon Indah yang dipublikasikan pada tahun 2008 lalu menyebutkan bahwa hingga tahun 2010 terdapat 13 pembangunan proyek pusat perbelanjaan baru di Jakarta. Menurut riset tersebut, 40 persen penambahan pusat perbelanjaan akan berada di Jakarta Utara, 20 persen akan berada di Jakarta Selatan dan 18 persen di Central Business District (CBD) Jakarta. Sisanya akan tersebar di berbagai daerah di Jakarta lainnya. Luas pusat perbelanjaan di Jakarta pun diperkirakan akan mencapai 3,33 juta m2.
Bukan hanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kota Jakarta saja yang kecanduan mall. Pemerintah pusat pun rupanya juga mengidap penyakit yang sama. Rencana pembangunan mall di Taman Ria Senayan, kawasan yang dikelola Sekretariat Negara, dapat dijadikan contoh dalam hal ini.
Apa akibatnya bila pemerintah pusat dan DKI Jakarta sama-sama mengidap penyakit kecanduan mall? Dampak nyata dari pembangunan pusat perbelanjaan di Jakarta  adalah makin parahnya kemacetan lalu lintas. Pembangunan pusat perbelanjaan akan menarik banyak orang masuk ke Jakarta. Sebagian besar orang yang masuk ke Jakarta menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Bukan hal yang mengherankan bila di kawasan yang begitu banyak berdiri mall, selalu menjadi pusat kemacetan.

Mengalami Obesitas
Terkait dengan kemancetan lalu lintas di Jakarta, sebuah studi menyebutkan bahwa kemacetan lalu lintas di Jakarta telah menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp 5,5 triliun (SITRAMP, 2004). Bahkan dengan metode yang berbeda, hasil penelitian Yayasan Pelangi pada 2003 menyebutkan bahwa kemacetan lalu lintas di DKI telah menyebabkan kerugian akibat kehilangan waktu produktif yang jika dinominalkan akan mencapai Rp 7,1 triliun.
Sementara polusi udara yang diakibatkan oleh meningkatnya kemacetan lalu lintas juga telah menimbulkan peningkatan biaya kesehatan yang sangat tinggi. Hasil kajian Bank Dunia menemukan dampak ekonomi akibat polusi udara di Jakarta sebesar Rp 1,8 triliun
Meningkatnya jumlah dan luasan pusat perbelanjaan di Jakarta juga membuat makin hilangnya daerah resapan air di kota ini. Pengalihfungsian kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan daerah resapan air lainnya menjadi pusat perbelanjaan dan kawasan komersial lainnya adalah fakta yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah gelap pembangunan kawasan komerisal termasuk mal-mal di kota Jakarta.
Hutan kota di kawasan Senayan, misalnya. Rencana Induk Jakarta 1965-1985 memperuntukkan kawasan seluas 279 hektare ini sebagai ruang terbuka hijau. Di atasnya hanya boleh berdiri bangunan publik dengan luas maksimal sekitar 16 persen dari luas total. Namun, di kawasan itu kini telah berubah menjadi kawasan komersial. Di kawasan itu kini berdiri megah pusat perbelanjaan, apartemen dan perkantoran. Pengalihfungsian RTH secara besar-besaran menjadi kawasan komersial juga terjadi di kawasan Pantai Kapuk, Kelapa Gading, dan Sunter.
Akibatnya sudah dapat diduga, yaitu makin hilangnya daerah resapan air di kota Jakarta.

Padahal data dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta tahun 2007 menyebutkan bahwa menyusutnya daerah resapan air, baik berupa situ maupun ruang terbuka hijau, oleh aktivitas pembangunan telah menyebabkan dari 2.000 juta per meter kubik air hujan yang turun di Jakarta tiap tahun, hanya 26,6 persen yang terserap dalam tanah. Sementara itu, sisanya, 73,4 persen, menjadi air larian (run off) yang berpotensi menimbulkan banjir di perkotaan.
Ibarat manusia, Jakarta telah mengalami obesitas atau kegemukan. Kondisi itulah  memicu munculnya wacana untuk memindahkan ibukota negara ke luar Jawa. Pertanyaannya haruskah ibukota negara dipindahkan hanya untuk menyembuhkan Jakarta dari penyakit obesitas? Tidak adakah cara lainnya?

Diet Secara Ketat
Memindahkan ibukota negara ke luar Jakarta selain akan memakan biaya besar juga menuai berbagai kendala politis. Hal yang paling mungkin untuk menyelamatkan kota Jakarta dari penyakit obesitas adalah dengan memindahkan pusat pertumbuhannya secara bertahap ke luar kota.
Seperti manusia yang menderita obesitas, maka tahapan yang harus dilaluinya adalah diet makanan yang berlemak. Bagitu pula dengan Jakarta. Pemprov DKI Jakarta harus diet secara ketat untuk tidak memberikan ijin pembangunan kawasan komerisal baru di kota ini. Mimpi untuk menjadikan kota Jakarta sebagai surga belanja dan kota jasa harus dikubur dalam-dalam. Jika mimpi itu masih ingin diwujudkan dalam dunia nyata maka kehancuran kota Jakarta menjadi sebuah keniscayaan. Kebijakan moratorium atau jeda pembangunan kawasan komerisal termasuk mall baru di Jakarta menjadi sebuah kebijakan yang harus segera dijalankan.
Setelah berhasil melakukan moratorium pembangunan kawasan komersial baru, maka Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat menentukan kriteria kawasan-kawasan komersial yang harus dipindahkan ke luar kota Jakarta. Pemindahan beberapa aktivitas di pelabuhan Tanjung Priok ke pelabuhan di luar Jakarta mungkin dapat menjadi salah satu pilihanya.
Pemindahan kawasan-kawasan komersial yang menjadi daya tarik kota Jakarta bukan sesuatu yang mustahil. Sebelumnya Jakarta telah berhasil memindahkan bandara udara komersial dari Kemayoran ke luar kota Jakarta. Bayangkan betapa makin padatnya Jakarta jika bandara udara itu tidak dipindahkan keluar kota Jakarta.
Jakarta masih layak menjadi ibukota negara. Asal fungsi kota Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dipindahkan. Indonesia bukan hanya Jakarta. Sebuah ketidakdilan bila pusat pertumbuhan ekonomi itu terus dipertahankan di Jakarta. Selain itu mempertahankan kota Jakarta menjadi pusat pertumbuhan juga menjadikan Jakarta sebagai kota rawan bencana ekologi yang membahayakan kehidupan warganya. Saatnya membangun kota Jakarta yang lebih manusiawi

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: