Dampak Ekologi Pembangunan Jalan Tol Jakarta

Harian Bisnis dan Investasi KONTAN, 25 Maret 2010
Oleh: Firdaus Cahyadi

Kemacetan di Jakarta memang membikin kita semua gerah. Selain banyak waktu yang terbuang percuma, juga menjadi penyebab polusi udara di kota ini kian parah. Upaya mengatasi kemacetan lalu-lintas di kota ini menjadi sebuah agenda penting para pengambil kebijakan di kota ini.
Seperti ditulis oleh sebuah majalah nasional awal Februari 2010, pemerintah dikabarkan telah menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol baru dalam kota Jakarta. Enam ruas jalan tol itu adalah Rawa Buaya-Sunter, Sunter-Pulogebang, Duri Pulo-Kampung Melayu, Ulijami-Tanah Abang, Kemayoran-Kampung Melayu, Pasar Minggu-Casablanca. Investasi enam ruas jalan tol dalam kota sepanjang 72,53 kilometer itu diperkirakan senilai Rp. 23 trilyun.
Salah satu pertimbangan dalam pembangunan enam jalan tol di Jakarta itu adalah adanya ketimpangan panjang jalan dan pertumbuhan kendaraan bermotor. Tingkat pertumbuhan jalan raya di Jakarta hanya 1 persen sementara pertumbuhan kendaraan sebanyak 11 persen. Dengan fakta itu, para pemegang kebijakan di Jakarta hendak mengejar pertumbuhan kendaraan bermotor.
Pertanyaan berikutnya adalah mampukah panjang jalan mengejar pertumbuhan kendaraan bermotor? Atau justru kebijakan pembangunan jalan tol baru justru akan membuat lingkaran setan bagi upaya mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya bila kita melihat kembali beberapa penelitian ilmiah dan juga fakta empiris di Jakarta yang menggambarkan hubungan antara pembangunan jalan raya dan pertumbuhan kendaraan bermotor.  Di California  setiap 1% peningkatan panjang jalan dalam setiap mil akan menghasilkan peningkatan kendaraan yang lewat sebesar 0,9% dalam waktu lima tahun (Hanson, 1995).
Sementara studi kelayakan pembangunan jalan tol dalam kota Jakarta yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Jaya, pada Mei 2005, justru mengungkapkan bahwa setiap pertambahan jalan sepanjang 1 km di Jakarta akan selalu dibarengi dengan peningkatan jumlah kendaraan sebanyak 1923 mobil pribadi.
Dari uraian di atas jelas bahwa pembangunan enam ruas jalan tol baru tidak akan mampu mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Bahkan sebaliknya akan menyebabkan kemacetan lalu lintas semakin parah. Penyebabnya pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi menjadi tidak terkendali karena difasilitasi oleh pembangunan jalan tol baru.
Dampak berikutnya dari pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi dan kemacetan lalu lintas di Jakarta adalah polusi udara. Penelitian JICA (1996) tentang beban emisi kendaraan bermotor di Jabodetabek menyebutkan bahwa dengan jumlah kendaraan yang kurang lebih 3 juta unit pada 1995 saja telah memberikan beban emisi untuk jenis polutan Karbonmonoksida (CO) sebesar 564,292 ton/tahun, Nitrogen Oksida (NOx) sebesar 98,788 ton/tahun dan Sulfur Oksida (SOx) sebesar 8,142 ton/tahun. Beban emisi itu dipastikan akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor yang difasilitasi pembangunan enam ruas jalan tol baru.

Dampak Ekonomi
Dampak kesehatan yang diakibatkan oleh polusi udara ini seringkali tidak dipertimbangkan oleh pemerintah. Padahal jika dinominalkan dampak ekonomi akibat meningkatnya biaya kesehatan akibat polusi udara sangatlah besar.
Studi Bank Dunia pada 1994 misalnya, menyebutkan kerugian ekonomi yang harus dipikul masyarakat Jakarta akibat polusi udara sebesar Rp500 miliar. Sementara itu, studi ADB (2002) memprediksikan kerugian ekonomi yang akan ditanggung masyarakat Jakarta pada 2015 akibat polusi udara dari jenis polutan Nitrogen Oksida (NO2) dan Sulfur Oksida (SO2) berturut-turut sebesar Rp132,7 miliar dan Rp4,3 triliun.
Untuk menghindari dampak ekologi yang berujung pada kerugian ekonomi yang besar itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus berfikir di luar kotak (out of the box) dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Kemacetan di Jakarta tidak harus dipecahkan dengan membangun jalan raya baru, termasuk jalan tol.
Ibarat penyakit, kemacetan lalu lintas di Jakarta sudah terlampau parah. Penyelesaiannya pun tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan transportasi saja namun juga harus menggunakan pendekatan tata ruang kota.
Kepadatan lalu lintas di Jakarta tidak bisa dipisahkan dari kebijakan tata ruang kota. Kebijakan tata ruang kota yang menjadikan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan telah menarik banyak orang dan juga kendaraan bermotor pribadi datang ke Jakarta. Untuk mengurangi tekanan itu, maka tidak bisa tidak, rencana tata ruang kota Jakarta harus mulai berani mengubah arah pembangunan keluar kota Jakarta.
Jika diibartakan manusia, Jakarta telah mengalami obesitas atau kegemukan. Cara yang tepat untuk mengatasi problem kegemukan adalah dengan diet. Sementara pembangunan enam jalan tol baru sama saja dengan sesorang yang mengalami obesitas tapi mengatasinya dengan cara memakai baju yang lebih besar daripada ukuran tubuh
Tidak ada kendala teknis untuk mengubah arah pembanguna ke luar Jakarta secara bertahap. Perosalannya terletak pada ketiadaan kemauan politik dari pemegang kebijakan di Jakarta untuk mewujudkannya. Selama tidak ada kemauan politik tersebut maka persolan transportasi di Jakarta hanya akan menjadi proyek yang akan diselesaikan secara tambal sulam.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: