Lapindo dan Wajah Bopeng Pemerintah

8

Koran TEMPO, 24 Januari 2009

Firdaus Cahyadi
# Knowledge Sharing Officer for Sustainable Development, OneWorld-Indonesia

“Terus mendukung kebijakan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menurunkan harga bahan bakar minyak hingga tiga kali,” demikian potongan kalimat iklan salah satu partai politik pendukung pemerintah di berbagai media massa setelah muncul kebijakan penurunan harga BBM. Iklan parpol pendukung pemerintah itu dapat dikatakan berhasil mendongkrak citra pemerintah yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Iklan parpol lainnya yang sebelumnya mencoba “mengeksploitasi” kemiskinan seakan tenggelam oleh iklan parpol pendukung pemerintah itu.

Kebijakan penurunan harga BBM memang sesuatu yang ditunggu masyarakat, sehingga pantas bila kebijakan itu menguntungkan posisi politik SBY-JK menjelang Pemilu 2009 mendatang. Namun, jika kita hanya terpaku pada kebijakan penurunan harga BBM, bisa jadi kita akan kehilangan kejernihan dalam menilai kinerja elite politik yang sekarang berkuasa. Kita boleh memberikan nilai biru kepada kebijakan penurunan harga BBM, namun kita tidak boleh lupa kepada nilai merah pemerintah SBY-JK dalam menangani persoalan lumpur Lapindo. Kebijakan terkait dengan lumpur Lapindo ini adalah wajah bopeng pemerintah di tengah raut muka yang penuh dengan polesan berbagai macam kosmetik.

Bagaimana tidak, sudah hampir tiga tahun kasus semburan lumpur Lapindo terjadi, namun tetap saja kebijakan pemerintah tidak ada yang menyentuh rasa keadilan korban lumpur. Bahkan muncul kesan pemerintah seperti menyelamatkan Lapindo daripada menyelamatkan keberlanjutan kehidupan korban lumpur. Pada Desember 2008, misalnya, telah muncul kesepakatan antara korban Lapindo dan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) di Istana Presiden. Kesepakatan itu berisi pemberian keringanan Lapindo untuk kembali mencicil sisa uang jual-beli aset korban lumpur per bulan per keluarga sebesar Rp 30 juta. Selain itu, Lapindo wajib memberikan uang sewa rumah per keluarga selama satu tahun sebesar Rp 2,5 juta.

Seperti yang ditulis Koran Tempo pada 4 Desember 2008, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan pembayaran tersebut akan diberikan sesuai dengan waktu jatuh tempo kepada setiap keluarga mulai Desember 2008. Menteri PU juga menyampaikan peringatan keras akan memberikan sanksi tegas terhadap PT MLJ jika melanggar kesepakatan tersebut. Pernyataan tegas dan keras Menteri PU itu sempat membangkitkan moral korban lumpur bahwa kali ini pemerintah SBY-JK serius membela hak-hak mereka. Namun, tak lama setelah itu korban lumpur harus dibenturkan kembali dengan kenyataan yang menyakitkan. Lagi-lagi korban lumpur menilai Lapindo telah mengingkari kesepakatan yang pernah dibuat.

Menurut koordinator korban Lapindo yang tergabung dalam kelompok Tim Enam Belas Koes Soelaksono, hingga awal Januari 2009 PT MLJ hanya memberikan masing-masing sebesar Rp 15 juta kepada sekitar 700 korban lumpur. Bahkan, dari 1.071 berkas yang jatuh tempo pada Desember 2008, sebanyak 346 berkas belum mendapat pembayaran angsuran jual-beli aset.

Kemarahan Presiden SBY terhadap Lapindo sebelumnya dan juga pernyataan keras Menteri PU setelah kesepakatan tersebut dibuat seperti hilang ditelan bumi. Janji pemerintah untuk memberikan sanksi terhadap Lapindo jika terbukti mengingkari kesepakatan ternyata hanya gertak sambal belaka alias tidak ada realisasinya di lapangan.

Bukan kali ini saja pemerintah terkesan membiarkan korban lumpur mengalami penderitaan panjang sendirian. Sebelum memasuki bulan puasa tahun 2008, warga korban lumpur Lapindo di luar peta terdampak memenuhi undangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan mediasi dengan pemerintah.

Di kantor Komnas HAM itu, pemerintah berjanji akan memberikan secara cuma-cuma air bersih kepada korban lumpur. Beberapa hari setelah mediasi di Komnas HAM itu, pemerintah memang menyediakan air bersih bagi warga, meskipun tidak mencukupi kebutuhan mereka. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, air bersih yang dijanjikan itu justru perlahan-lahan kembali hilang. Akibatnya, hingga kini korban lumpur harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air bersih secara eceran.

Suara-suara pilu korban lumpur seakan membentur dinding-dinding Istana Negara. Pengabaian terhadap hak-hak dasar korban lumpur itu sebenarnya sudah dimulai sejak dijadikannya Tuhan sebagai kambing hitam dalam kasus semburan lumpur ini. Berbagai kebijakan pemerintah pun seperti didasarkan pada bunyi iklan Lapindo yang menyatakan bahwa semburan lumpur panas adalah bencana alam dan bukan karena aktivitas pengeboran. Karena Tuhan yang dikambinghitamkan, skema ganti rugi terhadap korban lumpur pun direduksi menjadi sekadar jual-beli aset. Akibatnya, hilangnya hak atas air bersih, kesehatan, lingkungan hidup, sosial dan budaya korban lumpur tidak pernah diperhitungkan sebagai sebuah kerugian.

Pendapat mayoritas pakar geologi dunia, bahwa semburan lumpur itu bukan disebabkan oleh bencana alam melainkan oleh aktivitas pengeboran, pun tidak membuat pemerintah berubah sikap dalam menyelesaikan persoalan semburan lumpur ini. Seakan-akan ada hambatan di luar kaidah ilmiah yang menghalangi pemerintah untuk menyatakan bahwa semburan lumpur panas disebabkan oleh kecelakaan industri migas. Berlarut-larutnya penyelesaian kasus semburan lumpur panas ini memunculkan dugaan adanya konflik kepentingan yang sangat tajam di tingkat elite politik. Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa mantan petinggi grup korporasi yang terkait dengan Lapindo adalah salah satu penyumbang dana pasangan SBY-JK pada pemilihan presiden 2004, meskipun bukan penyumbang terbesar, menambah kuat dugaan tersebut.

Dalam kancah politik, adanya tarik-menarik kepentingan di tingkat elite adalah hal yang wajar. Namun, hal itu menjadi bermasalah dan mengerikan bila mulai mengorbankan hak-hak dasar masyarakat, dalam hal ini korban Lapindo, yang seharusnya mendapat perlindungan dari negara. Diperlukan keberanian seorang presiden untuk mengakhiri konflik kepentingan tersebut dan segera memulihkan hak-hak dasar korban Lapindo yang telah hilang ditelan lumpur panas.

Pemerintahan SBY-JK masih punya sedikit waktu untuk memoles wajah bopengnya terkait dengan kasus lumpur Lapindo ini. Paling tidak, apa yang pernah dijanjikannya kepada korban Lapindo bisa dipenuhi menjelang Pemilu 2009, termasuk memberikan sanksi tegas terhadap Lapindo bila terbukti mengingkari kesepakatan yang pernah dibuatnya. Jika itu pun enggan dilakukan, bukan tidak mungkin citra SBY-JK yang telah terdongkrak oleh kebijakan penurunan harga BBM akan kembali terpuruk. *

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: