Ganjalan Pertama Sultan X

sultan1

Kolom OPINI, Koran TEMPO, 12 Nopember 2008

Firdaus Cahyadi, Knowledge Sharing Officer for Sustainable Development, OneWorld-Indonesia

“Untuk memenuhi panggilan Ibu Pertiwi, dengan ini saya menyatakan, saya siap maju menjadi presiden 2009,” kata Sri Sultan Hamengku Buwono X di Alun-alun Utara Kota Yogyakarta, seperti banyak dikutip media massa beberapa waktu yang lalu. Kesiapan “Raja” Jawa menjadi calon presiden itu mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak yang mendambakan pimpinan alternatif di luar Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sultan dinilai akan mampu mengimbangi popularitas kedua tokoh politik tersebut.

Namun, tak lama berselang dari pernyataan kesiapan Sultan menjadi presiden tersebut, pemerintah dan PT Jogja Magasa Iron, anak perusahaan PT Jogja Magasa Mining (PT JMM), menandatangani kontrak karya penambangan pasir besi di Kulon Progo. Perusahaan itu mengantongi izin konsensi pertambangan di Pantai Bugel, Kulon Progo, selama 30 tahun. Menurut rencana, volume pasir yang dieksploitasi di kawasan Kulon Progo itu akan mencapai 650 juta ton. Sementara itu, pabrik pengolahannya akan berproduksi dengan kapasitas produksi awal 300 ribu ton bijih besi per tahun dan kemudian akan mencapai 1 juta ton per tahun.

Sri Sultan X pun dikabarkan telah menyetujui kontrak karya tersebut. Dari sinilah awal dari persoalan politis itu mencuat. Hal itu dikarenakan PT JMM dikabarkan mempunyai hubungan dekat dengan Sultan. Seperti ditulis di sebuah harian nasional di Jakarta yang menyatakan bahwa salah satu komisaris PT JMM ternyata adalah GBPH Joyokusumo (adik Sultan Hamengku Buwono X) dan GKR Pembayun (putri sulung Sultan), sedangkan direktur utama perusahaan tersebut adalah BRMH Haryo Seno.

Persoalannya semakin rumit ketika penambangan pasir besi itu ternyata juga mendapat penolakan dari petani Kulon Progo. Pasalnya, pertambangan pasir besi itu akan menggusur petani yang telah lebih dulu memanfaatkan tanah tersebut menjadi kawasan pertanian produktif. Terkait dengan hal itu, Walhi, sebuah lembaga swadaya masyarakat lingkungan hidup terbesar di Indonesia, menilai dialihfungsikannya lahan produktif yang telah dimanfaatkan petani Kulon Progo menjadi kawasan pertambangan merupakan perwujudan inkonsistensi terhadap program kemandirian masyarakat yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah sendiri.

Selain itu, kegiatan penambangan pasir besi dinilai berpotensi besar mengakibatkan dampak buruk bagi keberlanjutan ekologi. Gumuk pasir yang menjadi ciri khas kawasan itu diperkirakan akan hilang seiring dengan masuknya industri tambang. Padahal di dunia ini hanya ada tiga gumuk pasir yang bergerak dan satu di antaranya di kawasan pesisir selatan Yogyakarta. Sudaryatno, dosen Fakultas Geografi UGM, seperti dikutip dari situs Jurnal Affinitas edisi 23 Maret 2008, juga menuliskan bahwa lapisan pasir di bawah permukaan tanah sangat berguna untuk meredam gempa. Jika pasir diambil, fungsi ekologi itu hilang.

Berbagai kontroversi yang muncul seputar konsesi pertambangan pasir besi di Kulon Progo tersebut tentu saja menjadi batu ujian bagi kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang hendak maju menjadi calon presiden pada 2009.

Betapa tidak, di saat kandidat calon presiden lainnya sibuk memoles diri untuk mendongkrak citranya, ternyata muncul kasus Kulon Progo yang dapat menimbulkan keraguan publik akan komitmen Sultan terhadap kepentingan warganya.

Masyarakat dipastikan akan bertanya, jika selama mengurus Daerah Istimewa Yogyakarta saja sudah begitu kental keberpihakannya kepada pemilik modal seraya mengabaikan kepentingan petani, bagaimana nanti jika memimpin Indonesia? Akankah nasib orang kecil seperti petani, buruh, dan warga miskin lainnya diabaikan juga di saat beliau menjadi Presiden Republik Indonesia?

Sri Sultan X masih memiliki sedikit waktu untuk mengendalikan bola liar dari kasus tambang pasir besi di Kulon Progo ini. Tidak ada salahnya bila Sri Sultan segera berbalik arah untuk membela kepentingan petani Kulon Progo dengan mencabut restunya terhadap industri tambang pasir besi tersebut. Sri Sultan X sebagai pemimpin rakyat Yogyakarta memiliki posisi kuat untuk mendesak pemerintah membatalkan kontrak karya pertambangan tersebut. Keberlanjutan kehidupan petani dan ekologi di Kulon Progo tentunya lebih penting daripada kepentingan segelintir orang atas keberadaan industri tambang di kawasan itu.

Jika Sri Sultan salah dan tidak bijaksana dalam menyikapi kasus pertambangan di Kulon Progo ini, bukan tidak mungkin itu akan menjadi ganjalan bagi perjalanan beliau menuju kursi presiden. Popularitasnya sebagai pemimpin rakyat akan menurun drastis.

Sebaliknya, kasus Kulon Progo ini juga akan menjadi pijakan yang kuat bagi Sultan untuk menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang senantiasa berpihak kepada rakyat jelata dan bukan memihak kepada pemilik modal. Jika keberpihakan kepada rakyat jelata itu dapat ditunjukkannya dalam menangani kasus ini, sudah sewajarnya bila rakyat Indonesia memilihnya menjadi presiden pada 2009. *

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: