Mengakhiri Urbanisasi Setelah Idul Fitri

bantaran-sungai-ciliwung1

Koran TEMPO, 26 September 2008
Firdaus Cahyadi
Knowledge Sharing Officer for Sustainable Development, OneWorld-Indonesia

Pagi itu, di bawah jembatan jalan layang kawasan Tebet, Jakarta, seorang ibu yang menjadi pemulung itu tidur beralaskan kardus dan tanpa selimut. Dinginnya udara seakan tak dihiraukannya. Sebuah kehidupan keras yang jauh dari kata layak. Kisah kehidupan yang menyayat hati itu akan semakin terlihat bila kita lanjutkan perjalanan dengan kereta rel listrik (KRL) dari Tebet ke Bogor.

Dari dalam KRL, kita akan segera melihat hamparan perumahan kumuh di sepanjang rel. Sebagian besar rumah-rumah itu terbuat dari tripleks dengan atap dari seng. Gerbong KRL rute Tebet-Bogor ini pernah pula menjadi saksi ketika Supriono, seorang bapak dua anak yang bekerja sebagai pemulung, menggendong anaknya yang telah menjadi mayat. Mahalnya sewa mobil ambulans membuat Supriono nekat membawa mayat putrinya sambil berdesak-desakan di dalam gerbong KRL kelas ekonomi.

Dari hari ke hari kantong kemiskinan di Jakarta ternyata makin luas. Di Jakarta Utara, misalnya, menurut Wali Kota Jakarta Utara Effendi Anas, hanya dalam dua tahun terakhir jumlah penduduk miskin meningkat dari 31 ribu keluarga menjadi 55 ribu keluarga. Sejak 2005 hingga awal 2008, jumlah penduduk miskin di Jakarta Utara bertambah sekitar 77,4 persen. Celakanya, hal yang hampir sama juga terjadi di kawasan Jakarta lainnya.

Angka kemiskinan di kota ini dipastikan akan terus bertambah seiring dengan makin meningkatnya laju urbanisasi dari tahun ke tahun. Setiap tahun sekitar 200 ribu hingga 250 ribu jiwa datang ke Jakarta dari berbagai wilayah Indonesia, belum lagi ditambah aliran penglaju harian yang mencapai 4.094.359 jiwa (Sitramp, 2000). Setelah Idul Fitri, biasanya warga dari kampung-kampung, baik yang ada di Jawa maupun luar Jawa, berbondong-bondong menuju Jakarta. Mereka datang ke kota ini untuk sekadar menggapai hidup yang lebih layak.

Maraknya alih fungsi lahan pertanian dan kehancuran lingkungan hidup di kampung menjadi salah satu penyebab sebagian besar warga desa, yang mata pencariannya bergantung pada kelestarian sumber daya alam, berpindah ke Jakarta. Kasus pencemaran di Teluk Buyat dan tenggelamnya sebagian kawasan Porong akibat semburan lumpur Lapindo dapat dijadikan contoh dalam hal ini. Alam yang semula menjadi sumber-sumber kehidupan mereka kini telah hancur dan tidak lagi mampu menghasilkan apa-apa selain kemiskinan.

Seperti pada masa Orde Baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mengantisipasi maraknya urbanisasi itu dengan cara-cara yang represif. Seperti yang ditulis Koran Tempo (24 September), pada Lebaran tahun ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menertibkan (bahasa lain dari tindakan represi) pendatang baru di 33 titik. Bukan hanya tindakan represif Orde Baru yang dilestarikan, kebijakan pembangunan yang menempatkan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di samping sebagai pusat politik pun terus dilestarikan, bahkan juga direproduksi.

Pada 22 Mei 2008, misalnya, Presiden Yudhoyono telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009, yang isinya justru dapat memicu kenaikan laju urbanisasi di Jakarta. Salah satu poin dari instruksi tersebut adalah instruksi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mempermudah perizinan investasi di Jakarta. Dari sisi ilmu ekonomi, kebijakan itu akan menjadi daya tarik baru bagi investor. Tapi, dari sisi ilmu lingkungan dan kependudukan, hal tersebut adalah ancaman bagi meningkatnya laju urbanisasi yang berujung pada meluasnya kantong-kantong kemiskinan dan krisis lingkungan hidup di kota ini.

Terkait dengan hal itu, tak aneh bila hasil riset Procon Indah yang dipublikasikan pada tahun ini menyebutkan bahwa dalam dua tahun ke depan telah direncanakan akan ada sekitar 13 proyek pusat belanja baru lagi di Jakarta. Menurut riset tersebut, 40 persen penambahan pusat belanja akan berada di Jakarta Utara, 20 persen akan berada di Jakarta Selatan, dan 18 persen di Central Business District (CBD) Jakarta. Adapun sisanya akan tersebar di berbagai daerah di Jakarta lainnya. Luas pusat belanja di Jakarta pun diperkirakan akan mencapai 3,33 juta meter persegi.

Meskipun ketersediaan lahan dan daya dukung ekologi di Jakarta kian terbatas, hal itu tak menyurutkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tetap menyediakan lahan baru bagi pembangunan kawasan komersial. Hal itu terlihat dari rencana Pemerintah DKI Jakarta yang akan memulai reklamasi pantai utara Jakarta pada 2009. Proyek yang dikecam aktivis lingkungan hidup itu ditujukan untuk menambah lahan bagi pembangunan kawasan komersial dan perumahan mewah.

Pemusatan pembangunan di Jakarta itu pun kembali difasilitasi dengan munculnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur) atau lebih sering disebut sebagai tata ruang megapolitan. Menurut Ichsanuddin Noorsy, seperti yang ditulis di salah satu media nasional pada 16 Februari 2007, filosofi megapolitan adalah pemahaman dan perancangan perubahan tata ruang perkotaan yang mengubah fungsi lahan pertanian menjadi lahan komersial dan permukiman berdasarkan kebutuhan kehidupan bersama yang besar.

Artinya, Kota Jakarta akan tetap dipertahankan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, daerah-daerah sekitar Jakarta akan dipaksa menjadi kawasan penyangga bagi kebijakan pemusatan pembangunan ini. Kawasan Bodetabek harus ikut menerima dampak sosial dan ekologi dari urbanisasi yang dipicu oleh kebijakan pembangunan seperti tersebut di atas.

Hal itu jelas bukan hanya semata-mata tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, namun juga menjadi tanggung jawab Presiden Yudhoyono yang ikut melestarikan dan mereproduksi pembangunan sentralistik ala Orde Baru.

Untuk menghentikan laju urbanisasi dan meluasnya kemiskinan di Jakarta, tidak bisa tidak, kebijakan nasional yang selalu menempatkan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi harus diakhiri. Begitu pula mimpi yang ingin menjadikan kota ini seperti Singapura. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berbeda 180 derajat dengan Singapura. Pembangunan di negeri ini tidak boleh hanya dipusatkan di Jakarta, melainkan harus didistribusikan secara adil dan merata di daerah-daerah.

Dengan mendistribusikan pembangunan ke luar Jakarta secara adil itulah, laju urbanisasi dan tindakan represif untuk menanggulanginya pun dapat diakhiri. Selain itu, daya dukung sosial dan ekologi Jakarta juga dapat direhabilitasi sehingga menjadi kota yang lebih manusiawi.

Categories: Uncategorized | 6 Comments

Post navigation

6 thoughts on “Mengakhiri Urbanisasi Setelah Idul Fitri

  1. pilun

    met siang….

    bang aku copy photonya yah… buat di photo slide untuk informasi ke masarakat….
    terima kasih…. mohon ijinnya….

  2. linda

    smoga thun ke dpn dsa lebih baik taraf hidup masyarakat

  3. Salam kenal
    Ayo galakkan terus peduli lingkungan
    Sukses selalu buat anda

  4. hansen

  5. maretta susanty

    boleh ya ambil foto nya buat pamflet acara ku….thank

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: