Ketika Tuhan Ditenggelamkan Lumpur Lapindo

Sabtu, 29 Maret 2008

Opini-Koran TEMPO

Firdaus Cahyadi, Knowledge Sharing Officer for Sustainable Development, OneWorld-Indonesia

Gencarnya upaya penyesatan informasi melalui iklan PT Lapindo di berbagai media massa yang kemudian diikuti oleh semakin kuatnya pembelaan lembaga-lembaga negara (dari eksekutif, yudikatif, sampai legislatif) terhadap perusahaan ini telah kembali “berhasil” mengkambinghitamkan Tuhan sebagai penyebab utama bencana ekologi yang menyengsarakan ribuan warga Sidoarjo.

Seperti sebuah grup paduan suara, para pejabat publik di negeri ini menyatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo adalah bencana alam. Bahkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, sebagai tempat bersemayamnya para ilmuwan, telah merekomendasikan bahwa lumpur Lapindo adalah bencana alam (Koran Tempo, 18 Maret 2008).

Negara, yang seharusnya dapat bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang merugikan masyarakat, pun kini hanya berfungsi tak lebih dari sekadar kasir Lapindo. Pasalnya, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa biaya masalah sosial kemasyarakatan di luar peta wilayah yang terkena dampak lumpur Lapindo dibebankan kepada pemerintah. Sementara itu, Lapindo hanya menanggung ganti rugi untuk warga yang ada di dalam peta.

Berdasarkan payung hukum itulah, dalam sidang kabinet terbatas yang diselenggarakan pada awal Maret 2008 lalu, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dengan mudah menyanggupi untuk mengucurkan uang sekitar Rp 700 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk menanggung dampak sosial dan lingkungan dari semburan lumpur Lapindo.

Uang dari APBN yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai anggaran pendidikan dan kesehatan pun dengan mudah dibobol untuk menanggulangi dampak sosial dan lingkungan dari semburan lumpur Lapindo. Padahal, jika saja tidak terjadi semburan lumpur dan Lapindo berhasil mengeruk sumber daya alam di Sidoarjo, keuntungan dari usaha itu sudah dapat dipastikan tidak mengalir ke kas negara atau andaikata mengalir pun jumlahnya tidak signifikan.

Kemenangan Lapindo atas negara kini sudah di ambang mata, sementara kekalahan rakyat Indonesia, terutama yang telah menjadi korban semburan lumpur, pun tinggal menunggu waktu saja. Kekuatan uang benar-benar telah sedemikian berkuasanya di negeri yang selalu mengklaim religius ini.

Ruang-ruang publik yang seharusnya menjadi tempat bagi sebuah perdebatan yang sehat dalam kasus Lapindo kini telah dibajak oleh serbuan iklan. Para ilmuwan independen dan korban lumpur Lapindo yang tidak memiliki uang untuk beriklan di media massa pun tak terdengar suaranya. Akibatnya, Tuhan pun akhirnya menjadi terdakwa tunggal dalam kasus semburan lumpur Lapindo.

Suara pakar pertambangan dari perguruan tinggi ternama di Indonesia yang menilai semburan lumpur Lapindo disebabkan oleh adanya unsur kelalaian dalam proses pengeboran, seperti mantan Direktorat Eksplorasi dan Produksi BPPKA-Pertamina Ir Kersam Sumanta, mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Andang Bachtiar, dan ahli perminyakan ITB yang juga mantan ketua tim investigasi independen luapan lumpur Lapindo, Rudi Rubiandini, tidak pernah menjadi pertimbangan dalam munculnya hampir setiap kebijakan publik tentang Lapindo. Jika suara para pakar independen saja diabaikan, dapat dipastikan suara korban Lapindo juga akan mengalami hal yang sama.

Hal itu diperkuat oleh pernyataan Ibu Sumiyati, salah satu warga korban Lapindo, dalam sebuah testimoni yang dipublikasikan di sebuah blog yang mengatakan bahwa selama ini pemerintah tidak mendengar golongan bawah. Mereka hanya memperhatikan golongan atas. Menurut dia, yang diajak bicara oleh pemerintah hanya pemilik perusahaan, sementara para korban tidak diajak bicara. Bahkan sering kali para korban mendapatkan teror dari aparat.

Kekalahan negara dalam kasus Lapindo itu sebenarnya sudah terlihat sejak awal munculnya kasus lumpur Lapindo. Beberapa keputusan pemerintah yang dianggap merugikan Lapindo sering kali dengan mudah diabaikan. Keputusan-keputusan yang merupakan hasil rapat 28 Desember 2006, misalnya, Presiden memerintahkan Lapindo menuntaskan tanggung jawab penanganan lumpur panas dengan kewajiban menanggung biaya penanggulangan lumpur sebesar Rp 1,3 triliun. Selain itu, Lapindo harus membayar kompensasi berupa ganti rugi lahan sawah dan rumah rakyat mulai awal Maret 2007. Total kerugian rakyat yang diperkirakan mencapai Rp 2,5 triliun pun harus sudah dibayar 20 persen oleh Lapindo (Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo, Ali Azhar Akbar, 2007).

Namun, jangankan memenuhi keputusan tersebut, Lapindo justru mengklaim telah mengeluarkan dana untuk mengatasi dampak sosial lebih dari US$ 15 juta. Celakanya, pemerintah SBY-JK menuruti saja klaim Lapindo tersebut. Bahkan akhirnya pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007, yang merupakan payung hukum bagi Lapindo untuk mendapatkan kemenangan-kemenang an berikutnya.

Upaya mengkambinghitamkan Tuhan dalam kasus Lapindo tampaknya sebuah langkah yang memang sudah direncanakan sejak awal. Bagaimana tidak, bila lumpur Lapindo ini berhasil dinyatakan sebagai bencana alam, bukan hanya dapat membobol APBN untuk membiayai dampak sosial dan lingkungan dari semburan lumpur, tapi juga kerugian yang diderita Lapindo dalam kasus itu dapat diringankan oleh klaim asuransi yang bersedia menanggung kerugian hingga US$ 25 juta.

Publik pun akhirnya hanya ditempatkan sebagai obyek pelengkap penderita dalam kasus ini. Pintu-pintu masuk untuk memperjuangkan nasib publik secara lebih adil dan terhormat sudah dijaga oleh para pembela Lapindo. Mungkin salah satu cara yang kini bisa dilakukan adalah menjaga memori publik atas peristiwa ini agar tidak begitu saja dilupakan, paling tidak sampai Pemilu 2009 mendatang. Dengan begitu, publik dapat memberikan hukuman politik dengan tidak memilih partai politik dan tokoh politik yang selama ini membela Lapindo. *

Categories: Uncategorized | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Ketika Tuhan Ditenggelamkan Lumpur Lapindo

  1. Salam mas,

    Kemarin sy ketemu dg tmn2 satu dunia (awai, akbar n misan) di pasar porong. Mereka cerita ttg sampeyan, dan gak ngira pagi ini aku browsing2 nemu tulisan ini.
    Kita kemarin ngobrol byk hal ttg apa yg bisa kita kerjakan bersama ttg masalah lapindo. Harapan sy, sampean bisa ikut juga nimbrung. Eh, sampeyan arek suroboyo tah?

    Salam

    Winarko

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: