Krisis Ekologi di Kampung Si Pitung

Selasa, 11 Maret 2008

Opini-Koran TEMPO

Firdaus Cahyadi

KNOWLEDGE SHARING OFFICER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ONEWORLD-INDONESIA

Kota Jakarta pernah punya tokoh legendaris yang menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap penjajah Belanda. Tokoh itu bernama Pitung. Saat ini rumah dan masjidnya menjadi sebuah cagar budaya di pantai Marunda, Jakarta Utara. Pada saat itu, si Pitung begitu gigih membela warganya yang menjadi korban penindasan penjajah.

Pantai Marunda pun, menurut cerita, secara turun-temurun merupakan tempat penurunan tentara Belanda ketika hendak menggempur Kota Jayakarta. Bahkan, menurut cerita itu pula, ketika pasukan laut dari Kerajaan Mataram akan menyerang Batavia, juga menggunakan pantai Marunda sebagai pusat koordinasi pasukan lautnya.

Tapi sayang, kampung si Pitung kini tengah mengalami krisis ekologi yang mengancam keberlanjutan kehidupan para nelayan yang tinggal di daerah tersebut. Proyek yang mengatasnamakan pembangunan, selain telah menggusur nelayan setempat, menghancurkan ekosistem di kawasan itu. Akibatnya, berbagai jenis ikan kini seperti enggan singgah di pantai Marunda.

Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, proyek penghancuran kawasan pantai Marunda dimulai pada 1990-an. Saat itu mulai dibangun Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda. Pembangunan KBN Marunda memerlukan tanah yang relatif luas sehingga mengakibatkan ribuan nelayan terusir dari kawasan itu. Maraknya alih fungsi lahan menjadi kawasan komersial di pesisir Jakarta tersebut tidak hanya merugikan nelayan di kawasan itu, tapi juga masyarakat secara umum. Betapa tidak, kini masyarakat tidak lagi bisa leluasa di pantai Jakarta. Hal itu terjadi karena 32 kilometer pantai Jakarta telah dikaveling-kaveling oleh para pemilik modal.

Para pemilik modal yang kini menguasai pantai Jakarta itu adalah PT Kapuk Naga Indah yang menguasai lahan seluas 674 hektare, PT Taman Harapan Indah dengan proyek pantai Mutiaranya menguasai 100 hektare, PT Bangun Bakti Esa Mulia menguasai lahan 88 hektare, PT Muara Wisesa Samudra dengan proyek Pantai Hijaunya dan PT Pembangunan Jaya Ancol menguasai lahan 290 hektare, PT Jaladri Kartika Ekapasi 200 hektare, PT Manggala Krida Yudha 375 hektare, dan PT Dwi Marunda Makmur yang saat ini masih melakukan studi kelayakan tentang pengelolaan 220 hektare serta Berikat Nusantara menguasai 189 hektare (Shoot to Save Costal Area, 2008).

Alih fungsi lahan basah secara besar-besaran di pantai Jakarta juga mengakibatkan terjadinya krisis ekologi di kawasan pesisir karena telah menghancurkan hutan mangrove yang selain berfungsi bagi habitat biota laut, merupakan pelindung alami pantai dari bencana abrasi akibat terjangan air pasang laut.

Krisis ekologi di wilayah itu kini semakin parah akibat proyek reklamasi pantai utara (Pantura) Jakarta untuk menambah lahan bagi pembangunan kawasan komersial baru dan permukiman mewah orang-orang kaya di kota ini.

Keanekaragaman hayati yang diperkirakan akan punah akibat proyek reklamasi itu, selain berupa hilangnya berbagai spesies mangrove di Muara Angke, punahnya ribuan spesies ikan, kerang, kepiting, burung, dan keanekaragaman hayati lainnya. Dampak lingkungan lainnya adalah meningkatnya potensi banjir di kota ini. Hal itu terjadi karena proyek tersebut akan mengubah bentang alam (geomorfologi) dan aliran air (hidrologi) di kawasan Jakarta Utara.

Perubahan itu antara lain berupa tingkat kelandaian, komposisi sedimen sungai, pola pasang-surut, pola arus laut sepanjang pantai, dan perusakan kawasan tata air seluas 10 ribu hektare (Herdianto W.K., 2006). Potensi banjir akibat proyek reklamasi itu akan semakin meningkat bila dikaitkan dengan adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pemanasan global.

Padahal, jika ditarik ke belakang, proyek reklamasi Pantura Jakarta diwarnai berbagai tipu muslihat. Betapa tidak, proyek reklamasi sudah dimulai pengerjaannya pada saat analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) regional belum dibuat. Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Amdal, proyek yang diperkirakan mempunyai dampak penting bagi lingkungan, seperti proyek reklamasi, diwajibkan membuat amdal sektoral dan regional.

Peraturan itu dipertegas pula dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-39/MENLH/8/1996 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Amdal. Peraturan itu memuat bahwa reklamasi merupakan salah satu jenis kegiatan yang wajib dilengkapi amdal. Ketika proyek reklamasi mulai dikerjakan, yang baru dipenuhi adalah amdal sektoralnya. Dari sini terlihat bahwa proyek reklamasi Pantura Jakarta ini sangat dipaksakan untuk dilaksanakan, walaupun prosedurnya belum dipenuhi dan melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Hal tersebut juga diperkuat oleh fakta historis bahwa dari hasil pembicaraan dengan Departemen Pekerjaan Umum, diketahui bahwa rencana reklamasi Pantura Jakarta pada awalnya telah ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, karena dinilai akan banyak mengakibatkan dampak negatif. Tapi pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memaksakan pembangunannya. Kemudian, karena tidak mendapat payung hukum berupa peraturan daerah, pemerintah DKI Jakarta mencari payung hukum lain berupa Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantura Jakarta (http://www.transparansi.or.id/kajian/kajian1/freport_1.html).

Warga Marunda yang dulu selalu dibela oleh si Pitung dari upaya penindasan penjajah Belanda pun kini kembali dalam kondisi memprihatinkan. Hasil laut yang dulu mudah didapat, sekarang hanya tinggal kenangan. Panen ikan yang dulu pernah mereka rasakan, kini berubah menjadi panen bencana. Banjir, baik yang diakibatkan oleh air pasang maupun hujan, kini menjadi panen tahunan warga Marunda.

Akankah lahir si Pitung baru yang berani berkorban untuk membela warga Marunda dari serakahnya korporasi yang ingin selalu memperbesar bisnisnya di Jakarta? Atau apakah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, yang dulu dalam kampanyenya mengaku paling tahu Betawi, juga mengetahui dan peduli terhadap krisis ekologi yang kini melanda warga Marunda?

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: