Polusi udara dan kegagalan proyek utang

 


Bisnis Indoneisa, Jumat, 19/10/2007

Udara bersih adalah komponen yang amat vital bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Betapa tidak, seseorang mungkin bisa memilih air yang akan diminum dan makanan yang akan dimakan sesuai dengan standar kesehatan. Namun, seseorang tidak mampu memilih apakah udara yang dia hirup sehat atau tidak.

Untuk itulah negara wajib memenuhi hak warganya atas udara bersih tersebut. Namun, betapa terkejutnya bila kita membaca laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia yang baru saja diterbitkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) pada September 2007.

Dalam laporan itu terlihat bahwa pada sepanjang 2006 di sepuluh kota di Indonesia (Jakarta, Surabaya, Palangkaraya, Pontianak, Pekanbaru, Semarang, Bandung, Medan, Jambi dan Denpasar), jangankan untuk memenuhi hak atas udara bersih,� untuk memantau kualitas udara secara lengkap dalam satu tahun pun KLH tidak mampu melakukannya.

Di Kota Pontianak terdapat 287 hari yang tidak diketahui kondisi kualitas udaranya, di Pekanbaru ada 237 hari yang tidak jelas kualitas udaranya. Bahkan di Kota Semarang pada sepanjang 2006 tidak bisa dipantau kualitas udaranya. Ketidaktahuan akan kualitas udara tersebut tentu membahayakan bagi pengambil kebijakan di tingkat lokal karena mereka tidak akan mampu mengambil kebijakan yang tepat dalam pengelolaan kualitas udara.

Logikanya, tidak akan mungkin seorang gubernur atau wali kota akan mengeluarkan kebijakan pengendalian polusi udara jika mereka sendiri tidak mengetahui bahwa udara di daerah atau kotanya sudah tercemar.

Ketiadaan data tersebut diakibatkan oleh makin memburuknya kondisi stasiun pemantau kualitas udara (Air Quality Monitoring/AQM) di sepuluh kota tersebut. Salah satu sebabnya adalah alat tersebut tidak dirawat secara rutin. Padahal peralatan tersebut dahulunya dibeli dengan pendanaan yang berasal dari utang luar negeri.

Proyek utang itu bermula saat terjadinya kebakaran hutan di Indonesia pada 1998 sehingga menimbulkan kabut asap ke negara tetangga.

Setelah kejadian tersebut maka munculah kesepakatan Menteri Lingkungan Hidup se-ASEAN untuk melaksanakan pengelolaan kualitas udara dengan berbasiskan pada PSI (Pollutan Standard Index) atau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang sama.

Untuk dapat memiliki PSI atau ISPU tersebut maka KLH menjalin kerja sama dengan Austrian Energy untuk merancang sistem stasiun pemantau kualitas udara yang akan ditempatkan di 10 kota besar seperti tersebut di atas. Di Jakarta sendiri sebagai Ibu Kota negara terdapat lima stasiun AQM tetap dan satu stasiun yang bergerak.

Minim anggaran

Namun, sejak 2003 stasiun AQM sudah mulai mengalami berbagai kerusakan yang disebabkan buruknya perawatan terhadap peralatan yang ada. Bahkan saat ini stasiun AQM yang ada di Jambi, Potianak, Denpasar dan Pekanbaru sudah tidak difungsikan lagi.

Penyebab dari kerusakan stasiun AQM itu adalah minimnya anggaran untuk operasional dan perawatan (O/M) dari pemerintah daerah (pemda) tempat stasiun AQM itu dipasang.

Ironisnya, minimnya anggaran O/M tersebut bukan saja dikarenakan pemda tidak mampu memberikan anggaran yang cukup, tetapi juga disebabkan stasiun AQM tersebut secara resmi belum manjadi aset daerah.

Akibatnya, sulit bagi pemda untuk menganggarkan dana guna merawat peralatan yang belum menjadi asetnya. Terlebih adanya aturan yang melarang suatu daerah mengalokasikan anggaran bagi operasional dan perawatan peralatan yang tidak menjadi aset daerah tersebut.

Karena tujuan alat tersebut untuk menghasilkan data yang akan dipakai dalam penentuan kebijakan pengendalian polusi udara di tingkat lokal, maka idealnya alat tersebut harus telah menjadi milik daerah, tetapi ironisnya hingga saat ini hibah peralatan AQM belum dilakukan dan masih terganjal di Departemen Keuangan.

Beberapa informasi di lapangan menyebutkan bahwa terganjalnya proses hibah alat AQM dari pusat ke daerah tersebut dikarenakan ada ketidaklengkapan beberapa komponen alat seperti yang terdapat pada daftar peralatan. Hingga kemudian muncul dugaan adanya mark-up dan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di balik proyek utang pengadaan stasiun AQM ini.

Negara tentu dirugikan dengan gagalnya pengelolaan proyek utang ini. Di satu sisi negara harus tetap membayar cicilan utang dari pengadaan alat AQM tersebut namun di sisi lainnya alat tersebut sudah tidak bisa berfungsi secara optimal.

Kerugian lainnya tentu saja pemerintah tidak dapat mengambil kebijakan yang tepat mengenai pengendalian pencemaran udara karena tidak memiliki data yang akurat tentang kualitas udara sebagai dasar pengambilan kebijakannya. Kerugian negara akan semakin besar bila dugaan mark-up dan praktik-praktik KKN dalam pengadaan alat AQM ini terbukti benar adanya.

Pelajaran yang dapat diambil dari kejadian ini adalah perlunya pemerintah pusat ataupun daerah untuk berhati-hati menghadapi rayuan dari lembaga atau negara donor yang akan mengucurkan pinjaman atas nama lingkungan hidup. Keberhasilan proyek utang tidak ditentukan oleh berhasilnya uang tersebut dikucurkan, tetapi juga bagaimana mengelola� proyek utang tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sehingga bermanfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

Sebagai masyarakat yang setiap hari menjadi korban polusi udara tentu saja kita berharap polemik kepemilikan alat stasiun AQM ini segera diakhiri sehingga peralatan yang dibiayai oleh utang tersebut dapat segera kembali dioptimalkan fungsinya.

Selain itu, tetap perlu ada sebuah investigasi secara mendalam oleh pihak yang berwenang untuk mengungkap adanya dugaan praktik mark-up dan KKN dalam proyek utang ini.

Oleh Firdaus Cahyadi
Knowledge Sharing Officer (KSO) for Sustainable Development, OneWolrd-Indonesia

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: